Mendengar Bawahan: Tantangan Pemimpin di Level Atas
Ketika seorang pemimpin menapaki jenjang karier yang lebih tinggi dalam birokrasi, sering kali muncul kecenderungan untuk semakin sulit membuka ruang dialog dengan staf dan bawahan. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, menegaskan bahwa kesalahan pertama yang kerap terjadi adalah self-isolation di lingkaran kekuasaan sendiri. Akibatnya, masukan strategis dari pegawai garis terdepan tidak pernah sampai ke meja keputusan.
Dalam praktik sehari-hari, hal ini bisa terlihat dari rapat-rapat tertutup yang hanya melibatkan pejabat penentu, tanpa melibatkan perwakilan unit teknis. Padahal, wawasan operasional justru datang dari mereka yang langsung menjalankan kebijakan di lapangan. Tanpa masukan ini, kebijakan berisiko menjadi tidak relevan atau sulit diimplementasikan.
Kurang Dorongan untuk Belajar dan Berkembang
Kesalahan kedua adalah lupa mendorong pegawai agar terus belajar dan meningkatkan kapasitas. Padahal di era digital, birokrasi menghadapi tantangan bonus demografi: lebih dari 60 persen pegawai sekarang berasal dari generasi Y dan Z yang haus perkembangan kompetensi. Tanpa pelatihan berkelanjutan, mesin birokrasi akan berjalan stagnan.
- Pemimpin lupa mengalokasikan anggaran pelatihan atau beasiswa bagi pegawai.
- Tidak ada program upskilling maupun reskilling sesuai kebutuhan zaman.
- Kurangnya jalur karier terpadu yang memotivasi pegawai untuk terus unggul.
Padahal, menurut Taufiq, bonus demografi harus dikelola untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang mampu bersaing global. Jika pemimpin tak menghadirkan pelatihan, potensi generasi muda birokrasi terbuang sia-sia.
Kebiasaan Menunda Pekerjaan (Prokrastinasi)
Menunda pekerjaan terlihat sepele, namun dalam birokrasi konsekuensinya serius: akumulasi tugas, tenggat yang terlewat, hingga pelayanan publik terhambat. Taufiq menyoroti bahwa para pemimpin sering menunda keputusan penting—mulai dari penerbitan regulasi hingga alokasi anggaran—karena menunggu “kondisi sempurna”.
- Menunggu data tambahan yang tak kunjung datang.
- Menunda rapat koordinasi hingga waktu mepet.
- Keputusan strategis tertunda karena takut mengambil risiko.
Akibatnya, kinerja organisasi melemah dan citra birokrasi di mata publik menurun.
Kegagalan Menyiapkan Suksesor
Tanpa regenerasi yang terencana, ketika pemimpin puncak pensiun atau dipindahtugaskan, muncul kekosongan kepemimpinan. Kesalahan keempat ini menyebabkan proses leadership transition berjalan kacau, memicu konflik internal dan kebingungan struktur.
- Tidak ada identifikasi talenta yang siap naik pangkat.
- Proses succession planning tidak terstruktur dengan baik.
- Kurangnya bimbingan bagi calon pemimpin agar siap mengambil alih tugas.
Padahal, persiapan suksesor seharusnya menjadi bagian rutin dalam manajemen sumber daya manusia birokrasi.
Terbuai dengan Rutinitas tanpa Berinovasi
Kesalahan kelima menimpa pemimpin yang terjebak dalam volume pekerjaan harian hingga lupa menata ulang proses organisasi. Padahal, birokrasi memerlukan inovasi agar tetap relevan dan efisien.
- Pemimpin terfokus pada laporan administratif tanpa mengukur outcome kebijakan.
- Tidak ada mekanisme evaluasi dan perbaikan proses kerja secara periodik.
- Resistensi terhadap teknologi baru dan data-driven decision making.
Akibatnya, perubahan budaya organisasi tak pernah terjadi, sehingga struktur birokrasi tetap kaku dan lamban.
Potensi Bonus Demografi sebagai Peluang
Taufiq menekankan bahwa Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, dengan 60 persen pegawai birokrasi lahir di era digital. Ini merupakan peluang besar bila dipadukan dengan kepemimpinan yang inspiratif:
- Pemimpin harus membangun learning culture agar generasi Y-Z terus berkembang.
- Memanfaatkan teknologi—seperti sistem e-learning dan aplikasi kolaborasi—untuk mempercepat inovasi.
- Menetapkan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) berbasis outcome dan impact.
Kritik dan Rekomendasi Peserta PKN II LAN
Selain pemaparan Taufiq, Hadi Pranata—peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan X di LAN—membahas aspek kebijakan pengembangan SDM. Ia mengatakan masih terdapat disparitas kesempatan kerja antara pusat dan daerah, serta lemahnya penguasaan teknologi:
- Kebijakan perlu komprehensif, mencakup sosial, kesehatan, hingga teknologi.
- Pelibatan stakeholder lintas sektor (edukasi, infrastruktur, kesehatan) wajib ditingkatkan.
- Perubahan kurikulum pendidikan dasar hingga menengah harus menyertakan literasi digital dan adaptasi teknologi.
Hasil kajian mereka menemukan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 terlalu berfokus pada kurikulum tanpa mengakomodasi isu disparitas dan penguasaan teknologi—padahal keempat aspek tersebut krusial untuk membangun SDM yang siap menghadapi persaingan global.
Menuju Birokrasi yang Agil dan Berdaya Saing
Dengan menghindari lima kesalahan pemimpin birokrasi—dari mendengarkan bawahan hingga memacu inovasi—serta mengelola bonus demografi dan rekomendasi kebijakan, Indonesia bisa memperkuat kualitas kepemimpinan dalam birokrasi. Langkah ini penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang tangkas, efektif, dan berdaya saing internasional.
