Pemerintah pusat mengambil langkah cepat merespons dampak gempa bumi berkekuatan 7,7 SR yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu upaya signifikan yang diambil adalah pengalihan sementara 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang dikenal sebagai dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memenuhi kebutuhan pangan pengungsi. Langkah ini diputuskan dalam rangka rapat koordinasi penanganan bencana dan menunjukkan fleksibilitas kebijakan program makanan sekolah dalam situasi darurat.
Alasan dan mekanisme pengalihan SPPG
Pengalihan SPPG dilakukan karena banyak sekolah di wilayah terdampak yang harus diliburkan atau rusak sehingga program MBG yang biasanya menyasar anak‑anak sekolah tidak dapat berfungsi seperti biasa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa SPPG yang saat ini tidak beroperasi di sekolah yang terdampak dapat difungsikan sementara untuk melayani kebutuhan makanan di lokasi pengungsian.
Menurut keterangan, koordinasi telah dilakukan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk memastikan 71 SPPG tersebut dapat digerakkan segera. Mekanisme operasionalnya melibatkan penyesuaian distribusi, alokasi bahan baku, dan pengaturan personel dapur agar respons pangan bisa cepat menyentuh titik‑titik pengungsian yang paling membutuhkan.
Penentuan posko dan pembagian tugas
Selain pengalihan SPPG, pemerintah mengusulkan pembentukan dua posko bantuan strategis: posko timur Flores dan posko barat Flores. Posko timur akan menangani kabupaten seperti Ende, Sikka, dan Ngada, sementara posko barat ditempatkan di Labuan Bajo untuk mengelola Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Model posko ganda ini dirancang untuk memperpendek rantai distribusi logistik dan mempercepat respon di lapangan.
Posko berfungsi sebagai titik koordinasi logistik, stok sembako, dapur lapangan tambahan, dan pusat informasi bagi relawan serta lembaga yang terlibat dalam tanggap darurat. Dalam praktiknya, posko juga akan melakukan pemetaan kebutuhan harian untuk menyesuaikan menu dan jumlah porsi sesuai jumlah pengungsi yang bervariasi setiap hari.
Revisi aturan layanan MBG dalam situasi darurat
BGN menyatakan akan merevisi Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 terkait Pelayanan Program MBG dalam situasi kedaruratan. Revisi ini bertujuan menegaskan prioritas keselamatan SPPG yang terdampak dan membolehkan SPPG terdekat yang masih operasional untuk menyesuaikan layanan demi membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak dan kelompok rentan.
Revisi kebijakan juga mencakup pedoman pelaporan kondisi SPPG terdampak, mekanisme permintaan bantuan logistik, serta protokol sanitasi dan kesehatan dalam pengelolaan dapur darurat untuk mencegah penyakit menular yang sering mengikuti bencana besar.
Koordinasi lintas lembaga dan peran BNPB
Keberhasilan program ini bergantung pada koordinasi aktif antara BGN, BNPB, pemerintah daerah, dinas sosial, hingga organisasi relawan. BNPB berperan mengarahkan distribusi logistik skala besar, sementara BGN memberi arahan teknis terkait kualitas gizi dan standar menu yang aman untuk bayi, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Selain itu, kerja sama antar‑lembaga juga diperlukan untuk mengatur suplai bahan makanan lokal, memanfaatkan cadangan pangan daerah, serta mengoptimalkan armada angkutan untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses akibat infrastruktur yang rusak.
Aspek gizi dan penyesuaian menu
Program MBG yang dialihkan harus tetap menjaga standar gizi meski dalam kondisi darurat. Menu yang disiapkan untuk pengungsi perlu memenuhi kebutuhan energi dan mikronutrien dasar—terutama untuk anak‑anak dan ibu menyusui. Pada situasi darurat, variasi menu mungkin terbatas, namun perhatian terhadap kandungan protein, zat besi, dan vitamin tetap harus diprioritaskan untuk mencegah malnutrisi sekunder.
Tantangan operasional
Beberapa kendala diperkirakan akan muncul selama operasi pengalihan SPPG, antara lain kerusakan akses jalan, keterbatasan suplai bahan makanan segar, kapasitas penyimpanan yang minim, serta kebutuhan koordinasi sumber daya manusia yang cepat. Selain itu, kondisi cuaca dan geografi Flores yang fragmentaris menuntut solusi logistik kreatif, termasuk penggunaan transportasi udara atau laut untuk mencapai lokasi terpencil.
Peran masyarakat dan saran untuk publik
Masyarakat dan pihak swasta dapat berperan aktif dalam mendukung respons pangan ini melalui donasi logistik, keterlibatan relawan untuk operasional dapur darurat, serta penyediaan fasilitas penunjang seperti tenda makan dan alat kebersihan. Bagi warga di daerah lain yang ingin membantu, koordinasi melalui posko resmi Pemda atau BNPB disarankan agar donasi terkelola dengan baik.
Dalam jangka pendek, fokus utama ialah memastikan ketersediaan pangan bagi pengungsi dan menjaga standar gizi. Monitoring dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk menilai efektivitas pengalihan SPPG dan menyesuaikan langkah operasional sesuai perkembangan kebutuhan di lapangan.