Latar Belakang dan Pentingnya Kepemimpinan Kolaboratif
Birokrasi Indonesia ibarat kapal besar yang melaju menembus gelombang tantangan global. Menurut Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, kemajuan negara “lokomotif” ekonomi ASEAN ini sangat bergantung pada nakhoda yang visioner dan awak yang terampil berkolaborasi lintas sektor. Tanpa sintesis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, kebijakan strategis rentan terjebak dalam silo yang menghambat akselerasi pembangunan.
Pernyataan ini disampaikan saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXV, bekerja sama dengan Tanoto Foundation, di Aula Prof. Agus Dwiyanto, LAN, Jakarta, Senin (11/8/2025). Tema utama pelatihan—Kepemimpinan Kolaboratif dalam Mendukung Transformasi Ekonomi, Tata Kelola, dan Supremasi Hukum Menuju Indonesia Maju—mencerminkan tekad membangun birokrasi yang adaptif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Esensi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)
PKN dirancang untuk memperkuat kapasitas pemimpin birokrasi di berbagai jenjang. Sejak 2011, LAN menjalankan program ini untuk menghasilkan alumni yang tidak hanya menguasai teori manajemen publik, tetapi juga mahir mempraktekkan:
- Pengambilan keputusan berbasis data: mengutamakan analisis bukti ketimbang intuisi semata,
- Kolaborasi lintas entitas: membangun jejaring dengan sektor swasta, LSM, dan akademisi,
- Inovasi kebijakan: merancang kebijakan transformasi yang responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi,
- Integritas dan kepemimpinan etis: menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Hingga 2024, PKN telah meluluskan 530 alumni yang kini tersebar di kementerian, lembaga pemerintahan pusat maupun daerah, serta BUMN. Model pembelajaran blended learning memadukan tatap muka di aula LAN dengan modul daring, memudahkan peserta terus berinteraksi dan bertukar praktik terbaik meski terbentur jadwal tugas lapangan.
Kolaborasi LAN dan Tanoto Foundation
Bermitra dengan Tanoto Foundation, LAN memperkaya materi PKN dengan perspektif global dan penguatan SDG (Sustainable Development Goals). Country Head Tanoto Foundation, Inge Sanitasia Kusuma, menekankan:
- Investasi pada pengembangan sumber daya manusia Indonesia sebagai pondasi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,
- Pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk menjangkau peserta di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal),
- Penekanan pada prinsip transformatif: melahirkan pemimpin yang adaptif, visioner, dan mampu memecahkan masalah kompleks.
Dengan demikian, PKN bukan sekadar pelatihan administratif, tetapi wahana inkubasi inovasi kebijakan yang mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan dan menegakkan supremasi hukum.
Implementasi “Kepemimpinan Kolaboratif” dalam Program Pemerintah
Muhammad Taufiq menegaskan bahwa berbagai program strategis, mulai pembangunan infrastruktur hingga digitalisasi layanan publik, memerlukan:
- Sinkronisasi perencanaan: antar-kementerian dan antarlembaga untuk menghindari tumpang-tindih anggaran,
- Kemitraan swasta-publik: mempercepat akses pendanaan dan transfer teknologi,
- Partisipasi masyarakat: memastikan kebijakan sesuai kebutuhan lokal dan menjaga keberlanjutan sosial.
Contoh kongkrit kolaborasi yang berhasil adalah program reklamasi pantai berbasis community mapping, di mana Dinas Kelautan, Telkom Indonesia, dan warga nelayan bersinergi membangun platform peringatan dini abrasi.
Peran Peserta sebagai “Connector” dan “Inisiator”
Dalam sambutan Menteri PANRB, Rini Widyantini, peserta PKN disebut sebagai connector—jembatan penghubung antara rasionalitas teknokratik, aspirasi politik, dan kebutuhan masyarakat. Tugas mereka meliputi:
- Menginisiasi forum diskusi lintas sektor untuk merumuskan solusi bersama,
- Mendorong kebijakan berdasarkan data dan bukti lapangan, bukan spekulasi,
- Memecah sekat birokrasi dengan membangun tim tugas khusus (task force) antardepartemen,
- Memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahap implementasi program.
Secara konkret, peserta diharapkan mampu merancang proyek perubahan yang implementatif, seperti digitalisasi pendataan UMKM hingga e-government di daerah tertinggal.
Transformasi Karakter Kepemimpinan di Era Digital
Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, menambahkan bahwa PKN menjadi momentum transformasi karakter kepemimpinan berorientasi solusi. Setiap peserta diminta merancang dan menguji coba proyek transformatif sesuai tema angkatan:
- Inovasi digital untuk memudahkan layanan publik,
- Penguatan integritas melalui sistem pengaduan elektronik,
- Pembangunan kapasitas tim virtual untuk respons cepat krisis.
Penerapan metode blended learning juga memfasilitasi mentoring online dan peer review, sehingga pemimpin masa depan terus terhubung dengan pakar teknologi dan kebijakan global.
Ruang Lingkup Dampak dan Harapan Indonesia Maju
PKN Angkatan LXV ditargetkan mencetak pemimpin kolaboratif yang dapat mempercepat realisasi “Asta Cita”—delapan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama mencakup:
- Penciptaan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis digital,
- Peningkatan indeks persepsi korupsi melalui tata kelola transparan,
- Pengembangan infrastruktur inklusif untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah.
Dengan sinergi antar-peserta, pelatihan ini diharapkan menghasilkan kebijakan berdampak riil bagi masyarakat, sekaligus memperkuat pondasi Indonesia sebagai negara maju yang berdaya saing global.
