Pada Senin malam (8/9), Istana Kepresidenan Jakarta kembali menjadi sorotan publik setelah Presiden RI Prabowo Subianto melantik empat menteri dan satu wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029. Langkah ini memunculkan isu bahwa reshuffle tersebut dimaksudkan untuk “menghapus orang-orang Jokowi” dari jajaran pemerintahan. Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dengan tegas membantah anggapan tersebut.
Penjelasan Prasetyo Hadi di Kompleks Istana
Sesaat setelah prosesi pelantikan, Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka. “Enggak ada, enggak ada,” ujarnya singkat ketika diminta klarifikasi mengenai dugaan pelepasan figur yang dekat dengan era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Lebih jauh, Prasetyo menegaskan bahwa seleksi anggota kabinet yang dilakukan Presiden Subianto didasarkan pada putra-putri terbaik bangsa. Tidak ada kriteria politik sempit untuk meminggirkan satu kelompok atau aliran tertentu.
Daftar Menteri dan Wakil Menteri yang Dilantik
Pelantikan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025 tersebut mengangkat nama-nama berikut:
- Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.
- Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran.
- Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah.
- Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Keputusan ini efektif berlaku segera, mengisi sejumlah kursi yang sempat kosong pasca-reshuffle pendahulu.
Asal Usul Isu “Orang Jokowi”
Istilah “orang-orang Jokowi” merujuk pada para pendukung dan pejabat yang diangkat selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014–2024). Sejumlah kalangan menilai reshuffle ini sebagai upaya Prabowo menyingkirkan wajah-wajah lama dan menggantinya dengan figur baru atau politisi dari kursi partai pendukungnya.
Namun, pernyataan Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pertimbangan utama adalah kompetensi, integritas, dan reputasi para calon menteri. Tidak satupun di antara yang dilantik memiliki label eksklusif sebagai bagian dari “tim Jokowi”.
Profil Singkat Para Pembantu Presiden
Meski bukan fokus utama, mengenal latar belakang para pejabat terpilih membantu memahami visi Presiden Subianto:
- Purbaya Yudhi Sadewa – ekonom senior dengan pengalaman di lembaga keuangan internasional dan perguruan tinggi, dipercaya untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi.
- Mukhtarudin – pejabat karir yang lama berkutat dalam perlindungan PMI, diharapkan memperkuat mekanisme pengawasan dan pelayanan migran.
- Ferry Joko Yuliantono – tokoh koperasi dan wirausahawan, mengemban mandat mempercepat pemulihan UMKM pascapandemi.
- Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) – figur muda dari organisasi kemasyarakatan, dipercaya mempermudah akses ibadah haji dan umrah melalui inovasi birokrasi digital.
- Dahnil Anzar Simanjuntak – politisi Golkar sekaligus aktif di ormas Islam, diharapkan mensinergikan kebijakan kementerian dengan aspirasi umat.
Keputusan Strategis atau Manuver Politik?
Penunjukan nama-nama ini dipandang sebagai upaya konsolidasi koalisi Merah Putih yang terdiri dari beberapa partai pendukung utama. Dengan memasukkan perwakilan dari partai berbeda, Presiden Subianto menunjukkan sinyal inklusivitas politik yang menjangkau banyak elemen.
Namun, beberapa pengamat mencermati bahwa penempatan tokoh-tokoh tertentu juga bisa memperkuat basis politik presiden. Meski demikian, penegasan Istana bahwa “tidak ada intervensi kelompok Jokowi” memberikan ruang bagi publik untuk menilai lebih obyektif berdasarkan kinerja para menteri.
Dampak Hadirnya Susunan Baru Kabinet
Beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian setelah reshuffle ini meliputi:
- Stabilitas Kebijakan Ekonomi: Dengan Purbaya di kursi keuangan, publik berharap kebijakan fiskal lebih propertumbuhan.
- Peningkatan Pelindungan Migran: Kerja sama lintas kementerian untuk meminimalkan kasus penyaluran migran ilegal.
- Penguatan UMKM: Program kredit mikro dan pelatihan wirausaha diharapkan menyasar desa-desa terpencil.
- Inovasi Layanan Haji: Digitalisasi pendaftaran dan manajemen keberangkatan jamaah.
- Sinergi Lembaga Keagamaan: Koordinasi antara Kemenag dan ormas untuk menyukseskan ibadah tahunan.
Langkah-langkah konkret ini menjadi tolak ukur sejauh mana kabinet baru dapat menjalankan janji pemerintahan dengan efektif.
Catatan Akhir Sebelum Evaluasi
Reshuffle ini menjadi momen penting bagi perjalanan Pemerintahan Merah Putih. Penegasan Istana sekaligus mengurai potensi gesekan politik seputar “orang Jokowi”. Warga Indonesia kini menanti hasil kerja konkret dari para menteri baru dalam waktu dekat.
