Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi tegas kepada jajaran pemerintahan pusat terkait penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera: apabila diperlukan, alokasi Dana Siap Pakai (DSP) dalam APBN akan ditambah segera. Pernyataan ini disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara yang menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung operasi penanganan secara masif dan cepat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Apa isi instruksi Presiden?
Menurut pernyataan resmi Kementerian Sekretaris Negara, Presiden meminta penambahan anggaran DSP jika kebutuhan di lapangan mewajibkannya. Instruksi ini berlaku untuk kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI dan Polri, yang bertindak sebagai garda terdepan dalam operasi penyelamatan dan evakuasi. Arahan Presiden menekankan prioritas pada percepatan bantuan dan efektivitas respons, terutama untuk menjamin distribusi logistik dan layanan dasar bagi korban.
Peran TNI–Polri dan kementerian terkait
TNI dan Polri disebut secara eksplisit sebagai aktor kunci dalam respons darurat. Pemerintah memastikan mereka mendapat dukungan sumber daya, termasuk pembiayaan, untuk operasional di lapangan. Selain itu, kementerian terkait diminta mengoordinasikan langkah-langkah teknis: penyediaan bahan pangan, distribusi BBM ke wilayah terdampak, dukungan kesehatan dan mitigasi darurat.
Skala bantuan keuangan yang telah terkumpul
Istana sebelumnya menyebut dana terkumpul untuk bantuan korban banjir di Sumatera mencapai sekitar Rp 500 miliar. Dana tersebut mencakup kontribusi pemerintah pusat dan sumbangan berbagai pihak. Meski demikian, pemerintah membuka kemungkinan penambahan DSP jika kebutuhan operasi tanggap darurat dan rehabilitasi diperkirakan melebihi anggaran yang tersedia.
Fokus pada kecepatan dan efektivitas
Pemerintah menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah penanganan korban dan pemulihan akses. Kecepatan distribusi bantuan, evakuasi korban, pemulihan infrastruktur dasar dan layanan kesehatan menjadi fokus. Dalam beberapa kasus, jalur darat terputus sehingga penyaluran logistik menggunakan jalur udara menjadi alternatif yang dipertimbangkan untuk mencapai wilayah‑wilayah terisolir.
Data terkini korban dan kondisi wilayah
Bencana yang melanda pada 25 November 2025 ini berdampak luas: ratusan korban jiwa dilaporkan dan ribuan orang mengungsi. Sampai periode pelaporan terakhir tercatat ratusan korban meninggal dan puluhan hingga ratusan masih dinyatakan hilang. Selain itu, enam ruas jalan nasional di Aceh dilaporkan masih terputus akibat longsor dan banjir bandang, menghambat distribusi bantuan dan upaya evakuasi.
Isu yang perlu mendapat perhatian
Tanggung jawab pemerintah daerah
Pemerintah daerah di provinsi terdampak diminta untuk berkolaborasi intens dengan pusat dalam mengidentifikasi kebutuhan mendesak dan titik‑titik logistik. Data lapangan yang akurat penting agar alokasi DSP dan sumber daya lainnya tepat sasaran. Selain itu, pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam proses pemulihan pascabencana, termasuk rehabilitasi infrastruktur lokal dan program pemulihan ekonomi masyarakat.
Langkah teknis yang sudah dan akan dilakukan
Pesan pemerintah kepada publik
Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap tenang dan mendukung proses penanggulangan, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Selain itu, pemerintah mengimbau masyarakat yang ingin membantu untuk menyalurkan bantuan melalui jalur resmi dan terkoordinasi agar distribusi dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Perkembangan lebih lanjut akan sangat bergantung pada evaluasi kebutuhan lapangan dan kemampuan logistik yang tersedia. Jika kebutuhan melebihi kapasitas saat ini, instruksi penambahan Dana Siap Pakai akan diaktifkan untuk memastikan proses penanganan berjalan tanpa hambatan birokrasi yang menghambat respon cepat.
