PDI Perjuangan mengakhiri Rakernas I Tahun 2026 dengan merilis 21 rekomendasi eksternal yang diposisikan sebagai kompas politik partai untuk menghadapi tantangan nasional dan global. Dokumen rekomendasi ini dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, pada acara penutupan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. Tema Rakernas, “Satyam Eva Jayate: Di sanalah Aku Berdiri Untuk Selama‑lamanya”, menegaskan orientasi ideologis partai yang berpaut pada Pancasila, UUD 1945, dan etika pro‑rakyat.
Landasan dan orientasi rekomendasi
Dalam pembacaan rekomendasi, Jamaluddin Idham menekankan bahwa dasar perumusan adalah kebenaran ideologis (Pancasila), kebenaran konstitusional (UUD 1945), dan kebenaran etika yang berpihak kepada rakyat. Rekomendasi ini dirancang untuk menjadi pedoman praktis dalam menyusun posisi politik partai, baik di ranah kebijakan domestik maupun dalam konteks hubungan internasional.
Poin strategis pertama: kedaulatan politik dan ekonomi
Salah satu rekomendasi inti menegaskan pentingnya memperkokoh kedaulatan politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Inti pesannya adalah penolakan terhadap segala bentuk ketergantungan dan dominasi asing yang merugikan kepentingan nasional. PDIP ingin agar seluruh kebijakan negara dijalankan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi tercapainya Indonesia yang berdaulat, adil, dan berkeadaban.
Pernyataan tegas terhadap intervensi asing
Rakernas juga mendorong pemerintah untuk bersikap tegas menolak pelanggaran kedaulatan negara merdeka oleh kekuatan asing. Dokumen menyebutkan contoh‑contoh internasional yang dianggap merendahkan prinsip hukum internasional dan semangat Kemerdekaan Bangsa. PDIP mengaitkan penolakan ini dengan pembukaan UUD 1945 yang menekankan penghapusan penjajahan yang bertentangan dengan perikeadilan dan perikemanusiaan.
Penguatan checks and balances dan demokrasi
Rekomendasi lainnya menyoroti kebutuhan penguatan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara. Ini mencakup pelembagaan partai politik, perlakuan yang setara terhadap partai politk, reformasi sistem hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak‑hak sipil seperti kebebasan berserikat dan berkumpul. PDIP menegaskan peran partai sebagai pilar penyeimbang demi pemerintahan yang demokratis dan berorientasi kesejahteraan rakyat.
Posisi partai: penyeimbang pemerintahan
Dokumen menegaskan bahwa PDIP memosisikan diri sebagai partai penyeimbang yang mengawal penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan demokratis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ini bermakna PDIP siap mengawasi kebijakan publik dan memastikan implementasi berjalan sesuai prinsip konstitusional dan kepentingan rakyat banyak.
Isu hak asasi, pendidikan, dan reformasi kelembagaan
Di antara 21 rekomendasi terdapat penekanan pada penghormatan HAM serta dorongan untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui reformasi kelembagaan. PDI Perjuangan menyerukan perlakuan adil terhadap semua aktor politik dan penguatan perlindungan kebebasan berpendapat. Selain itu, rekomendasi menyentuh pentingnya reformasi pendidikan dan pengurangan ketimpangan melalui kebijakan yang inklusif.
Pesan moral dan keteladanan
PDIP menempatkan etika‑moral dan keteladanan sebagai pedoman perjuangan politik. Rekomendasi menegaskan bahwa tokoh dan pemimpin politik harus menampilkan integritas sebagai contoh bagi masyarakat. Prinsip ini ditempatkan sejajar dengan tujuan politik praktis: memastikan kebijakan pro‑rakyat dan berkelanjutan.
Implikasi kebijakan luar negeri
Rekomendasi PDIP juga memuat sikap terhadap politik luar negeri: menentang campur tangan yang melanggar kedaulatan dan mendukung tegaknya hukum internasional. Sikap ini diorientasikan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum global serta mempertahankan prinsip non‑intervensi dan solidaritas antarbangsa.
Agenda tindak lanjut dan otoritas partai
Dokumen 21 rekomendasi akan menjadi rujukan internal partai dalam merumuskan sikap politik dan strategi legislasi. PDIP mengindikasi akan mendorong agenda‑agenda ini ke parlemen dan pemerintahan, serta melakukan konsolidasi internal untuk memastikan rekomendasi dapat dioperasionalisasikan melalui kebijakan nyata.
Catatan penting untuk publik
Dengan merumuskan 21 rekomendasi ini, PDIP berusaha menegaskan posisinya sebagai aktor politik utama yang siap mengawal jalan kebijakan nasional. Bagi warga, rekomendasi tersebut menawarkan indikator kebijakan yang dapat dinilai dari waktu ke waktu: apakah janji dan arah politik benar‑benar berpihak pada kepentingan rakyat yang menjadi janji awal partai.
