Agustina Arumsari: Jejak Karier dan Kompetensi Wakil Kepala BGN yang Baru
Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Lodewijk Pusung. Pengangkatan ini dipandang strategis mengingat kebutuhan perbaikan tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan publik. Profil Agustina menunjukkan bahwa ia bukan figur baru dalam birokrasi pengawasan keuangan negara; kariernya bertumbuh dari jajaran internal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Lintasan pendidikan dan kualifikasi profesional
Agustina menyelesaikan pendidikan Diploma III dan Diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1992 dan 1998. Ia kemudian memperdalam keahliannya dengan menempuh Magister Hukum di Universitas Indonesia yang lulus pada 2014. Kombinasi latar belakang akuntansi dan hukum ini memberikan fondasi kuat untuk pekerjaan yang menuntut pemahaman teknis dan kepatuhan aturan.
Selain pendidikan formal, Agustina memiliki beragam sertifikasi profesional di bidang audit, investigasi, dan manajemen risiko, antara lain Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Forensic Auditor (CFrA), Chartered Accountant (CA), Qualified Internal Auditor (QIA), serta sertifikasi kepemimpinan audit pemerintahan seperti CGCAE dan CIAE. Sertifikasi manajemen risiko yang dipegangnya—seperti CRP, CREL, CGRE, dan FRMP—menunjukkan fokus pada pengelolaan risiko keuangan dan operasional.
Karier di BPKP: dari daerah ke pusat
Agustina memulai kariernya sebagai Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Perwakilan BPKP Sumatera Barat. Pengalaman di daerah memberi landasan praktis terkait implementasi pengawasan keuangan di level implementasi program. Seiring waktu, ia dipercaya menempati posisi penting di pusat, termasuk berperan sebagai Direktur Investigasi BUMN dan BUMD (2017), Direktur Investigasi III (2019), dan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (2020–2025).
Pada Februari 2025, Agustina diangkat sebagai Wakil Kepala BPKP — sebuah posisi yang untuk pertama kali diisi sejak berdirinya BPKP pada 1983. Pengangkatan ini menandai kepercayaan terhadap kapasitasnya memimpin dan memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah.
Pengalaman investigasi dan kontribusi publik
Salah satu aspek menonjol dari karier Agustina adalah keterlibatannya dalam berbagai penghitungan kerugian negara pada kasus korupsi besar. Misalnya, ia dikenal karena peran aktif dalam perhitungan kerugian negara pada kasus korupsi tata niaga timah yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 2024. Keahlian ini memadukan kemampuan audit forensik, analisis data keuangan, dan koordinasi lintas-institusi penegak hukum.
Jabatan-jabatan yang dipegangnya membuat Agustina menjadi tokoh sentral dalam penguatan sistem pengawasan internal pemerintah, termasuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran pada program prioritas nasional.
Gaya kepemimpinan dan langkah organisasi
Saat memimpin di BPKP, Agustina tercatat aktif melakukan pembenahan organisasi. Pada 2025, ia pimpin pelantikan 97 pejabat dari berbagai jenjang, menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme sebagai landasan kerja pengawas. Pendekatannya tampak pragmatis: menggabungkan penegakan standar teknis audit dengan pengembangan kapasitas personel agar pengawasan menjadi lebih efektif.
Tantangan saat ini di BGN dan harapan terhadap Agustina
Penunjukan Agustina sebagai Wakil Kepala BGN datang di saat BGN menghadapi tantangan tata kelola dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dugaan maladministrasi pada beberapa dapur MBG yang sempat dibekukan. Harapan publik dan legislatif adalah agar penempatan birokrat karier berpengalaman seperti Agustina bisa memperbaiki mekanisme pengawasan, memperkuat akuntabilitas keuangan, serta memastikan transparansi pelaksanaan program di lapangan tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Impak penunjukan bagi birokrasi dan publik
Penunjukan Agustina menunjukkan preferensi pemerintah terhadap figur teknokrat yang memiliki kapabilitas audit dan investigasi untuk mengatasi masalah tata kelola. Bagi publik, khususnya penerima manfaat MBG, hal ini diharapkan meningkatkan kepercayaan bahwa masalah administratif dan penyimpangan akan ditangani dengan pendekatan teknis dan berlandaskan bukti.
Catatan tentang integritas dan tantangan ke depan
Meskipun kompetensi teknis Agustina tidak diragukan, tantangan terbesar tetap pada implementasi di lapangan: memastikan standar SOP dipatuhi, kapasitas pelaksana di daerah ditingkatkan, serta mekanisme pengawasan berjalan tanpa hambatan birokratis. Selain itu, pembangunan sistem pelaporan yang responsif dan perlindungan whistleblower akan menjadi faktor penentu keberhasilan reformasi tata kelola program di BGN.
Langkah awal yang perlu diambil
Apa selanjutnya?
Agustina Arumsari akan mulai bekerja di lingkungan BGN dengan tantangan besar menata tata kelola dan menumbuhkan kembali kepercayaan publik. Rekam jejaknya di bidang audit forensik dan investigasi memberi fondasi kuat, namun keberhasilan langkahnya akan sangat bergantung pada kemampuan membangun kerja sama lintas-institusi, memperkuat kapasitas di daerah, dan menerapkan mekanisme pengawasan yang transparan dan tegas.
