Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengeluarkan putusan yang memicu beragam tafsir di publik soal aturan kuota internet “hangus”. Untuk meluruskan kegamangan masyarakat, Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menegaskan bahwa putusan MK tidak membuat operator seluler wajib memberlakukan kuota aktif selamanya. Pernyataan ini penting agar konsumen dan pelaku industri memahami dampak hukum dan opsi bisnis yang masih terbuka.
Apa inti putusan MK menurut Heru Sutadi?
Heru menekankan bahwa inti putusan MK bukan memaksa operator untuk mengubah model bisnis secara total, melainkan menegaskan perlunya kebijakan yang lebih berpihak pada konsumen. Putusan mendorong agar nilai yang sudah dibayar pelanggan tidak hilang begitu saja saat masa aktif paket berakhir. Namun, itu bukan berarti semua operator harus menetapkan durasi kuota tanpa batas.
Pilihan skema yang bisa diterapkan operator
Menurut Heru, operator masih memiliki fleksibilitas untuk menawarkan berbagai skema yang melindungi hak konsumen. Beberapa opsi yang layak dipertimbangkan:
Transparansi informasi paket: kewajiban yang ditekankan
Heru juga menyoroti pentingnya transparansi. Pelanggan harus memperoleh informasi yang mudah dipahami mengenai rincian paket: jumlah kuota, masa berlaku, pembagian kuota harian atau bulanan, serta syarat dan ketentuan penggunaan. Ia membandingkan idealnya informasi paket dengan keterbacaan meteran listrik — sederhana dan langsung dimengerti.
Rekomendasi regulasi dan langkah pemerintah
Untuk mengimplementasikan putusan MK secara efektif, Heru mendorong revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Revisi ini diperlukan agar regulasi setara dengan putusan MK dan memberikan pedoman yang jelas bagi operator sekaligus perlindungan konsumen.
Dampak bagi konsumen
Dengan adanya pilihan skema yang lebih adil, konsumen mendapatkan keuntungan nyata:
Catatan untuk operator
Operator perlu menyiapkan desain produk yang komunikatif dan sistem teknis yang mendukung implementasi skema baru (mis. sistem roll-over, proses refund, atau kompensasi otomatis). Mereka juga harus menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan pemenuhan hak konsumen agar layanan tetap kompetitif namun adil.
Pesan akhir Heru: edukasi publik penting
Heru mengingatkan publik agar tidak mudah terjebak interpretasi yang simplistis terhadap putusan MK. Pemahaman yang tepat dan edukasi tentang isi putusan, hak konsumen, serta opsi layanan dari operator diperlukan agar ekosistem digital kita berjalan lebih sehat. Pemerintah, regulator, operator, dan publik perlu berkolaborasi untuk menghadirkan solusi yang transparan dan berkeadilan.
