Prabowo Tetapkan Aturan Baru: 70% Manfaat Tambang untuk Negara — Investor Wajib Siap atau Angkat Koper?

Prabowo Instruksikan Izin Tambang: Minimal 70% Harus Dinikmati Negara, Apa Maknanya?

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas terkait pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia: mulai sekarang, minimal 70 persen manfaat dari izin tambang harus dinikmati oleh negara. Pernyataan ini disampaikan saat pembukaan Tanwir dan Milad ke‑114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu, 14 November 2026. Instruksi tersebut menandai upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan memastikan hasil bumi bernilai strategis lebih banyak kembali ke rakyat Indonesia.

Apa yang dimaksud ‘dinikmati negara’ 70%?

Pernyataan Prabowo tidak merinci secara teknis bagaimana angka 70 persen itu akan dihitung—apakah berbasis kepemilikan saham, pembagian keuntungan, pajak, atau komponen lain—namun konteks ucapannya menunjukkan dorongan untuk mengubah struktur manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan. Secara garis besar, tuntutan ini bisa diartikan dalam beberapa bentuk:

Negara memiliki porsi kepemilikan saham mayoritas pada perusahaan tambang strategis;

Pendapatan negara dari pajak, royalti, dan pungutan lain meningkat sehingga mencapai proporsi minimal terhadap total keuntungan;

Nilai tambah hilir (pengolahan/produk jadi) di dalam negeri ditingkatkan sehingga manfaat ekonomi lokal bertambah.

Prabowo menegaskan bahwa investasi asing tetap diperbolehkan—modal boleh masuk—namun setelah modal dikembalikan, keuntungan harus lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia. Pernyataan ini mencerminkan orientasi untuk memastikan kedaulatan ekonomi atas SDA sekaligus menjaga daya tarik investasi dengan syarat pembagian manfaat yang adil.

Langkah konkret yang disebutkan dan kemungkinan kebijakan

Dalam sambutannya, Prabowo juga membuka kemungkinan negara mengambilalih saham apabila diperlukan untuk memastikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Ini menunjukkan beberapa jalur kebijakan yang bisa ditempuh pemerintah:

Revisi perjanjian konsesi dan izin untuk menegaskan porsi kepemilikan atau manfaat bagi negara;

Penguatan aturan royalti, pajak, dan share revenue sehingga proporsi pendapatan negara meningkat;

Insentif bagi investor yang mengolah tambang hilir di dalam negeri (local value added), serta pembatasan ekspor bahan mentah;

Mekanisme akuisisi saham oleh BUMN atau entitas negara jika pemenuhan kewajiban manfaat tidak tercapai.

Secara organisasi, instruksi ini akan menempatkan kementerian terkait—khususnya Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan—pada posisi sentral untuk merancang aturan pelaksana yang rinci. Pengawasan ekspor komoditas juga disebut akan diperketat, sebagai bagian dari upaya memastikan rantai nilai tetap memberikan manfaat domestik.

Dampak ekonomi dan politik dari instruksi 70%

Langkah ini memiliki implikasi multi‑dimensi. Di sisi positif, jika berhasil diimplementasikan dengan baik, kebijakan tersebut dapat:

Meningkatkan penerimaan negara melalui royalti, pajak, dan kepemilikan saham;

Mendorong pembangunan industri pengolahan di dalam negeri yang menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah;

Mengurangi kebocoran keuntungan keluar negeri sehingga multiplier effect ekonomi domestik meningkat.

Namun ada juga risiko yang perlu diantisipasi:

Investor asing dapat menilai kebijakan ini sebagai peningkatan risiko regulasi sehingga menunda atau mengurangi investasi baru;

Perubahan kepemilikan atau porsi manfaat tanpa proses transisional yang jelas dapat memicu sengketa hukum dan arbitrase internasional;

Peningkatan peran negara melalui akuisisi saham memerlukan modal dan kapasitas manajerial yang memadai untuk mengelola aset strategis.

Aspek tata kelola: pengawasan dan transparansi

Prabowo menyoroti bahwa ketimpangan manfaat selama puluhan tahun terjadi karena tata kelola dan pengawasan yang belum optimal. Oleh karena itu, selain perubahan porsi manfaat, pemerintah harus memperbaiki sistem pengawasan, transparansi kontrak, serta mekanisme pelaporan dan audit. Beberapa langkah administrasi yang relevan antara lain:

Penerapan standar pelaporan pajak dan royalti yang transparan;

Keterbukaan data kontrak IUP dan keberlanjutan komitmen investasi;

Peningkatan kapasitas regulator untuk menegakkan syarat‑syarat kontrak;

Peningkatan pengawasan atas praktik transfer pricing dan perpajakan lintas negara.

Bagaimana nasib investasi asing di sektor tambang?

Pemerintah menyatakan tetap membuka diri terhadap investasi, asalkan keuntungan yang dihasilkan pada akhirnya memberi manfaat lebih besar kepada bangsa. Untuk menjaga iklim investasi, penting dibuat kerangka kerja yang jelas: jangka waktu implementasi (transitional arrangements), mekanisme kompensasi atau insentif bagi investor yang melakukan hilirisasi di Indonesia, dan jaminan hukum untuk menghindari arbitrase yang mahal.

Titik kritis bagi implementasi

Definisi teknis ’70 persen’ harus jelas dan dapat diukur—apakah berbasis cash flow, laba bersih, atau indikator lain.

Metode akuisisi saham negara perlu disusun: pembelian pasar, mekanisme saham simpanan, atau skema lainnya yang adil bagi pemegang saham minoritas.

Peran BUMN sebagai kendaraan akuisisi harus didukung oleh modal dan tata kelola profesional untuk mengelola aset tambang.

Rekomendasi awal untuk pemangku kepentingan

Pemerintah: susun regulasi pelaksana yang rinci dan beri periode transisi untuk mengelola risiko investor.

Investor: segera lakukan audit kontrak dan kaji opsi kerja sama hilirisasi untuk menyesuaikan model bisnis.

Masyarakat: dorong keterbukaan informasi sehingga publik bisa memantau implementasi dan manfaat yang dijanjikan.

Bagaimana respons publik dan pasar?

Kebijakan semacam ini kerap memicu reaksi beragam. Publik yang melihat ketimpangan manfaat SDA kemungkinan besar menyambutnya positif. Namun pasar modal dan investor global akan menunggu detail teknis dan jaminan hukum. Keberhasilan komunikasi pemerintah dalam menjelaskan mekanisme dan tujuan kebijakan akan menentukan sejauh mana ketidakpastian dapat ditekan.

Instruksi Presiden ini merupakan sinyal kuat bahwa pengelolaan sumber daya alam akan menjadi prioritas nasional. Namun implementasi nyata membutuhkan desain kebijakan yang matang, dialog intensif dengan pemangku kepentingan, dan perhatian serius terhadap tata kelola agar tujuan ‘manfaat untuk bangsa’ benar‑benar terwujud tanpa menimbulkan dampak negatif yang tak diinginkan.