Abrasi pantai di Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, semakin mengkhawatirkan. Setiap tahun, garis pantai ini terkikis antara 5 hingga 8 meter, mengancam jalan poros utama yang menghubungkan beberapa desa, lahan pertanian warga, bahkan fasilitas publik seperti lapangan olahraga. Kondisi ini diperparah oleh perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi dan intensitas gelombang tinggi. Tanpa tindakan segera, dampaknya akan meluas: sawah hilang, akses transportasi terputus, dan sumber penghidupan ribuan jiwa warga pesisir terancam.
Kondisi Abrasi di Desa Matang Danau
Kepala Desa Matang Danau, Halipi, bersama Camat Paloh, Budi Susanto, menyampaikan data langsung di lokasi saat Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, meninjau wilayah terdampak pada 9–10 Juli 2025. Berikut gambaran kerusakan:
- Garis pantai terkikis 5–8 meter per tahun.
- Jalan poros desa yang menghubungkan Kecamatan Paloh dan sekitarnya sudah beberapa kali rusak akibat gelombang.
- Lahan sawah warga berdekatan dengan bibir pantai mulai terancam tergerus air laut.
- Salah satu jembatan penyeberangan terbentang di kawasan itu sempat ambruk diterjang ombak besar.
Perjalanan darat menuju Matang Danau memakan waktu sekitar tujuh jam dari Kota Pontianak, menunjukkan bahwa desa ini tergolong wilayah terpencil. Namun perannya krusial dalam swasembada pangan Kalimantan Barat karena banyak petani mengandalkan sawah di kawasan tersebut.
Peninjauan dan Komitmen Herzaky Mahendra Putra
Dalam kunjungannya, Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa pembangunan pengaman pantai di Desa Matang Danau harus menjadi prioritas nasional, terutama karena letaknya di garis perbatasan Indonesia–Malaysia. Ia menyampaikan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan Menko Infrastruktur AHY:
- Pembangunan wilayah perbatasan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa.
- Infrastruktur harus menyelamatkan hak hidup dan mengamankan akses ekonomi masyarakat.
- Pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR dan BWS Kalimantan I, memiliki komitmen penuh untuk mempercepat pelaksanaan proyek.
Herzaky mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 400–450 meter garis pantai yang belum diintervensi dan belum masuk dalam rencana kerja tahun berjalan. Ia meminta percepatan pendanaan dan koordinasi lintas-instansi agar pengerjaan dapat segera dimulai sebelum musim hujan berikutnya.
Upaya Pembangunan Pengaman Pantai
Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I telah melakukan pengerjaan pengaman pantai secara bertahap sejak tahun 2020. Struktur beton pratekan berukuran 80 x 80 x 80 cm—berat satu ton per unit—dipasang langsung di lokasi (onsite), mencakup beberapa segmen di Matang Danau dan Tangaran. Rinciannya:
- Segmen awal sepanjang 350 meter dibangun pada 2021.
- Perpanjangan 275 meter selesai pada 2023.
- Total panjang pengaman pantai yang terbangun hingga pertengahan 2025 mendekati 5 kilometer di berbagai titik pesisir Kabupaten Sambas.
Pembangunan onsite ini juga memberdayakan tenaga kerja lokal, menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan keterlibatan warga dalam menjaga lingkungan pesisirnya.
Dampak Positif dan Potensi Ekonomi
Penerapan pengaman pantai telah memberikan hasil konkret:
- Beberapa area sawah yang nyaris tergerus berhasil terselamatkan, memastikan pasokan beras lokal tidak terganggu.
- Pertahanan struktur jalan poros desa mulai stabil, memudahkan distribusi hasil pertanian ke pasar regional.
- Kawasan pesisir Matang Danau kini mulai menarik perhatian wisatawan lokal karena pemandangan pantainya yang luas dan peralatan beton raksasa sebagai latar kekinian.
- Potensi tumbuhnya ekonomi kreatif dan UMKM, seperti penyewaan perahu, warung tepi pantai, hingga penyelenggaraan event budaya pesisir.
Kepala Desa Halipi memandang bahwa jika program pengaman pantai dilanjutkan dan diperluas, desa ini dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata berkelanjutan, menambah sumber pendapatan di luar sektor pertanian.
Rencana Aksi dan Rekomendasi
Untuk menjamin kesinambungan proyek dan mengatasi kondisi darurat di Matang Danau, langkah-langkah berikut perlu diimplementasikan segera:
- Memasukkan 400–450 meter garis pantai yang belum tertangani ke dalam rencana kerja Kementerian PUPR tahun anggaran berjalan.
- Menyiapkan alokasi dana khusus percepatan pengaman pantai melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau APBN Perubahan.
- Memperkuat koordinasi antara BWS Kalimantan I, instansi Provinsi Kalbar, dan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk monitoring lapangan rutin.
- Melibatkan warga desa melalui pelatihan teknis pemasangan struktur beton dan pemeliharaan lingkungan pesisir.
- Menyiapkan mekanisme pemeliharaan berkala dan sistem peringatan dini abrasi agar kerusakan dapat diatasi lebih cepat.
Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, Desa Matang Danau tidak hanya terhindar dari kerugian infrastruktur dan lahan pertanian, tetapi juga membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pariwisata dan industri kreatif.