Pemerintah Diminta Bertindak Tegas Atasi Kendaraan Over Dimension dan Over Loading
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa penanganan kendaraan dengan dimensi berlebih (over dimension) dan muatan berlebih (over loading) harus mendapat perhatian serius. Selama ini, praktik pelanggaran ODOL kerap luput dari pengawasan, padahal dampaknya tidak hanya merusak jalan nasional, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lain.
Latar Belakang Masalah ODOL
- Kerusakan Infrastruktur: Jalan tol dan arteri kerap retak atau ambles akibat beban melebihi kapasitas desain.
- Kecelakaan Lalu Lintas: Truk ODOL sulit dikendalikan, terutama saat pengereman mendadak atau tikungan tajam, berpotensi menabrak kendaraan di belakang.
- Biaya Perbaikan Tinggi: Pemerintah pusat dan daerah harus mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk perbaikan jalan yang rusak.
- Ketidakadilan Sosial: Korban kecelakaan umumnya pengguna kendaraan kecil atau pejalan kaki yang tidak berdosa.
AHY menyoroti, “Penindakan tidak boleh berhenti pada sopir di lapangan saja, melainkan harus melibatkan pemilik kendaraan, pemilik barang, dan industri karoseri yang memodifikasi truk.”
Langkah Konkret yang Telah dan Akan Dilakukan
- Peningkatan Pengawasan di Lapangan
Melalui kolaborasi antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta pemerintah provinsi dan kabupaten, titik-titik rawan ODOL akan dipasang pos pantau serta alat berat ukur muatan elektronik. - Revisi Regulasi dan Penguatan Sanksi
Undang-undang dan peraturan pelaksana akan diperbarui untuk menaikkan denda administratif dan pidana bagi pemilik usaha angkutan barang serta pabrik karoseri yang membiarkan truk di luar spesifikasi teknis. - Digitalisasi Sistem Perizinan
Penerbitan izin karoseri dan izin muatan akan diintegrasikan dalam satu platform digital yang transparan, sehingga setiap kendaraan baru keluar pabrik dengan spesifikasi yang terpantau secara real time. - Program Edukasi dan Sosialisasi
Pelatihan wajib bagi pelaku usaha logistik dan kampanye keselamatan lalu lintas di media massa dan media sosial untuk menggugah kesadaran publik akan risiko ODOL.
Tanggung Jawab Multi-Pihak dalam Rantai Logistik
AHY menekankan konsep “hulu hingga hilir” dalam penanganan ODOL. Artinya:
- Pemilik Kendaraan: Bertanggung jawab menyediakan truk sesuai spesifikasi pabrik dan legalitas perizinan.
- Pemilik Barang: Dihimbau memilih mitra logistik yang mematuhi aturan berat dan dimensi, serta memerhatikan keamanan pengiriman.
- Industri Karoseri: Dilarang memodifikasi kendaraan tanpa ijin resmi dari Kemenhub dan sertifikasi teknis.
- Pemerintah Daerah: Harus aktif melakukan razia bersama jajaran kepolisian dan dinas perhubungan setempat.
Koordinasi Antar-Kementerian dan Lembaga
Dalam audiensi AHY dengan Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonogroho, juga dibahas sinergi antarinstansi:
- Kementerian Perhubungan: Menetapkan tolok ukur teknis dan standardisasi bentuk kendaraan.
- Polri (Kakorlantas): Melaksanakan razia, penyitaan, dan proses hukum bagi pelanggar ODOL.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Memperkuat struktur jalan nasional agar tahan terhadap beban berat.
- Pemerintah Daerah: Memonitor izin lokal dan melakukan penindakan lewat Satpol PP serta Dinas Perhubungan setempat.
Irjen Agus Suryo menambahkan, “Kendaraan ODOL bukan sekadar pelanggaran lalu lintas biasa, tapi ancaman nyata bagi keselamatan publik. Korban dari kecelakaan truk ODOL sering kali tidak berdosa.”
Peran Teknologi dalam Pengawasan
- Alat Ukur Muatan Elektronik: Dipasang di lokasi strategis, memeriksa berat secara otomatis tanpa menghentikan truk.
- Sensor Dimensi 3D: Mengetahui lebar dan tinggi kendaraan secara instan saat melintas di gerbang tol atau rest area.
- Platform Dashboard Terintegrasi: Menampilkan data patroli, pelanggaran, dan statistik ODOL untuk membantu manajemen keputusan.
- Aplikasi Pelaporan Masyarakat: Warga dapat melaporkan truk ODOL via aplikasi pemerintah dengan foto dan lokasi GPS.
Dampak dan Manfaat Kebijakan Tegas
Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta:
- Jalan Lebih Awet: Meminimalisir kerusakan, mengurangi biaya perbaikan jalan yang kerap membebani APBN dan APBD.
- Keselamatan Meningkat: Angka kecelakaan jalan menurun, menyelamatkan ribuan nyawa setiap tahun.
- Efisiensi Logistik: Truk yang terjaga sesuai standar teknis beroperasi optimal, mengurangi konsumsi bahan bakar dan biaya operasional.
- Ekosistem Transportasi Sehat: Menyelaraskan kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam tata kelola lalu lintas.
AHY menegaskan komitmen pemerintah: “Kami tidak akan berhenti sampai praktik ODOL tuntas diberantas. Demi keselamatan rakyat, ketertiban lalu lintas, dan keberlanjutan infrastruktur nasional, seluruh pemangku kepentingan harus bahu-membahu.”