Akhir Penantian 56 Tahun: Megawati Soroti Pencabutan TAP MPRS yang Dinilai Injust!

Sejarah singkat TAP MPRS XXXIII/1967

TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 adalah ketetapan yang dikeluarkan pada masa transisi politik yang menjerat Soekarno pasca peristiwa 1965. Putusan itu pernah menjadi dasar pelepasan sebagian kewenangan presiden dan berkonsekuensi pada pembatasan status politik Soekarno. Selama puluhan tahun, ketetapan ini menjadi bagian dari kisah politik yang sensitif dan berdampak pada keluarga serta warisan sejarah sang Proklamator.

Reaksi Megawati: penantian 56 tahun berakhir

Megawati menegaskan bahwa keluarnya keputusan pencabutan TAP tersebut merupakan akhir dari penantian panjang selama 56 tahun yang menurutnya tidak pernah melalui proses pembuktian yudisial yang adil. Dalam sambutannya, ia menyinggung beban sejarah yang harus ditanggung keluarga dan betapa lama status hukum Bung Karno dibiarkan menggantung tanpa pengadilan formal.

“Bayangkan, 56 tahun lho saya nunggunya, ndak pernah diproses untuk apakah beliau punya hukuman atau tidak. Tidak. Lha rakyatnya masa sih enggak ingat sama beliau, kebangetan,” ujar Megawati, menekankan aspek ketidakadilan historis yang dirasakan keluarga dan pendukung Bung Karno.

Makna simbolis bagi keluarga dan publik

Bagi keluarga Soekarno dan sejumlah pendukungnya, pencabutan TAP bukan hanya soal aspek hukum formal, melainkan pemulihan martabat historis dan simbolik. Megawati menyoroti pengorbanan Bung Karno, termasuk periode pemenjaraan dan pengasingan selama 22 tahun di bawah rezim kolonial dan konflik internal, yang menurutnya patut dihargai kembali sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan dan pembentukan republik.

Konsekuensi politik dan sosial

Pencabutan ketetapan ini memiliki beberapa implikasi:

Rekonsiliasi sejarah: langkah ini berpotensi meredam kontroversi politik terkait interpretasi peristiwa 1965–1967 dan membantu merangkul narasi nasional yang lebih inklusif.

Penguatan memori kolektif: generasi muda mendapat kesempatan melihat Bung Karno dalam perspektif yang lebih lengkap, bukan hanya melalui dokumen era konflik politik.

Respon partai dan tokoh: PDIP sebagai partai yang dipimpin Megawati tentu mendapat momentum moral untuk menegaskan peran sejarah Bung Karno dalam identitas politik mereka.

Pameran “Mata Hati Soekarno” sebagai ruang refleksi

Pameran yang menampilkan karya 47 perupa lintas generasi ini menjadi medium penting untuk merevitalisasi wacana tentang Bung Karno. Melalui seni rupa, panitia berupaya memperlihatkan sisi kemanusiaan, pemikiran, dan pengaruh budaya Soekarno yang seringkali hanya tersisa dalam narasi politik. Hadirnya tokoh nasional dan daerah pada acara pembukaan menunjukkan bahwa momen ini direspon serius oleh kalangan elite serta masyarakat budaya.

Suara para tokoh yang hadir

Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti GKR Hemas, Hasto Kristiyanto, Rano Karno, Mahfud MD, Ganjar Pranowo, Lukman Hakim Saifuddin, serta pejabat daerah setempat. Kehadiran mereka memperlihatkan dimensi lintas sektoral: politik, pemerintahan, hingga komunitas seni dan budaya. Ini menegaskan bahwa pencabutan TAP bukan semata urusan formal, tetapi juga menyentuh aspek identitas nasional dan kebudayaan.

Pertanyaan yudisial dan rekonsiliasi historiografis

Meskipun pencabutan TAP memberikan pemulihan simbolis, isu penting yang masih terhampar adalah soal pembuktian yudisial yang Megawati sebut tak pernah terjadi. Hal ini membuka perbincangan mengenai mekanisme pencarian kebenaran historis yang proporsional: apakah cukup dengan pencabutan ketetapan administratif, atau perlu instrumen penelusuran sejarah formal untuk memberikan kepastian faktual yang lebih kuat?

Langkah ke depan: pendidikan sejarah dan ruang publik

Untuk memastikan efek positif dari keputusan ini, beberapa langkah dapat dipertimbangkan:

Mendorong program edukasi sejarah di sekolah yang menyajikan narasi seimbang tentang peristiwa 1960-an;

Mendukung penelitian akademis independen yang mengeksplorasi bukti, dokumen, dan kesaksian terkait periode transisi politik tersebut;

Menggunakan ruang publik budaya — seperti pameran, film, dan penerbitan karya — untuk memfasilitasi dialog terbuka tentang warisan Bung Karno.

Penutup sementara: momen reflektif untuk bangsa

Pencabutan TAP MPRS XXXIII/1967 menjadi momen reflektif yang memberi ruang bagi bangsa untuk menata ulang cara memandang tokoh proklamator dan masa lalu yang kompleks. Bagi sebagian pihak, ini adalah langkah simbolis penting yang mengakhiri penantian panjang; bagi pihak lain, ini memicu kebutuhan akan dokumentasi dan kajian yang lebih mendalam agar rekonsiliasi sejarah berjalan berdasar fakta.