Indonesia: Negara Kepulauan dengan Potensi Laut Tanpa Tanding
Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.500 pulau dan garis pantai mencapai 108.000 km. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Namun, potensi besar tersebut juga beriringan dengan tantangan: overfishing, kerusakan ekosistem terumbu karang, hingga pencemaran plastik di laut. Menyadari hal itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprioritaskan konsep ekonomi biru sebagai kerangka utama pembangunan kelautan dan perikanan nasional.
Ekonomi Biru: Sinergi antara Pertumbuhan dan Kelestarian
Ekonomi biru bukan sekadar mendorong pertumbuhan sektor maritim, melainkan menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian ekosistem laut. Konsep ini menekankan tiga sasaran utama:
- Pertumbuhan Berkelanjutan – memaksimalkan nilai tambah perikanan dan kelautan melalui praktik berbasis kuota dan inovasi teknologi.
- Pelestarian Ekosistem – melindungi habitat laut, konservasi terumbu karang, serta mitigasi dampak pencemaran dan perubahan iklim.
- Pemberdayaan Masyarakat Pesisir – meningkatkan kesejahteraan nelayan dan komunitas lokal lewat pelatihan, akses pasar, dan program tanggung jawab sosial.
Dengan pendekatan holistik, ekonomi biru diharapkan mampu menjaga produktivitas laut tanpa mengorbankan keberlanjutan jangka panjang.
Roadmap Lima Pilar Ekonomi Biru
Dalam forum Blue Ocean Strategy Fellowship (BOSF) yang digelar di Jakarta Selatan pada 8 Agustus 2025, Menteri Sakti Wahyu Trenggono memaparkan lima pilar kebijakan ekonomi biru sebagai landasan roadmap KKP:
- Perluasan Kawasan Konservasi Laut
- Menambah zona konservasi dan taman laut, termasuk wilayah yang menjadi penyangga terumbu karang dan padang lamun.
- Memfasilitasi penelitian ilmiah dan ekowisata untuk mendukung keberlanjutan ekonomi lokal.
- Penangkapan Ikan Terukur dan Berbasis Kuota
- Mengatur kuota tangkap per kapal dan per daerah untuk mencegah penangkapan berlebih (overfishing).
- Implementasi sistem pelaporan digital agar data stok ikan selalu terbarui secara real time.
- Pengembangan Aquakultur Berkelanjutan
- Memaksimalkan budidaya ikan laut, rumput laut, dan biota lainnya di kawasan pesisir dan tambak.
- Mendorong penggunaan teknologi bioflok dan recirculating aquaculture system (RAS) untuk meminimalkan dampak limbah.
- Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir & Pulau Kecil
- Peningkatan patroli laut bersama TNI AL dan Polri guna menertibkan aktivitas ilegal, seperti pengeboman ikan dan penyelundupan hasil tangkapan.
- Pemasangan satelit pemantau dan drone di kawasan rawan untuk mendeteksi pelanggaran secara cepat.
- Bersih Sampah Plastik di Laut melalui Partisipasi Nelayan
- Program “Jukung Bersih” yang melibatkan nelayan untuk mengumpulkan sampah plastik di laut saat melaut.
- Insentif bagi komunitas tangguh lingkungan yang berhasil mengurangi sampah laut di sekitar wilayah mereka.
Implementasi Roadmap: Langkah Nyata di Lapangan
Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan lima pilar tersebut, KKP telah menyusun rencana kerja terperinci:
- Sosialisasi Kebijakan – workshop dan pelatihan bagi aparat desa, nelayan, dan pemangku kepentingan agar memahami mekanisme kuota dan aturan kawasan konservasi.
- Monitoring Berbasis Teknologi – pengembangan aplikasi “BlueMonitor” untuk real-time tracking kuota tangkapan dan pelaporan sampah laut.
- Kolaborasi Multi-Lintas – kerja sama dengan kementerian/lembaga lain, perguruan tinggi, dan LSM lingkungan dalam penelitian dan penegakan hukum.
- Pembiayaan Inovatif – skema kredit mikro hijau dan skema kemitraan bisnis sosial untuk mendukung UMKM hasil olahan produk laut.
Peran Aktif Masyarakat Pesisir
Masyarakat pesisir tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek kunci dalam ekonomi biru. Beberapa poin pemberdayaan yang digalakkan:
- Pelatihan dan Sertifikasi – kursus budidaya ramah lingkungan, sertifikasi produk perikanan, dan pelatihan digital marketing.
- Koperasi Laut – membentuk koperasi nelayan untuk memperkuat posisi tawar di pasar dan mengelola hasil tangkapan secara transparan.
- Partisipasi dalam Konservasi – relawan lokal menjadi duta “Jukung Bersih” dan pengawas sukarela kawasan konservasi.
Kolaborasi Lintas Sektor: Kunci Keberhasilan
Co-Chair BOSF dan President Sampoerna University, Marshall Scott, menekankan pentingnya keterbukaan pikiran dan sinergi antar pemangku kepentingan:
- “Kita harus menghilangkan paradigma tradisional yang terjebak pada kepentingan sempit dan benar-benar bersikap inovatif,” ujar Scott.
- Kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, dan komunitas internasional akan mempercepat adopsi teknologi mutakhir dan praktik terbaik global.
- Forum seperti BOSF diharapkan menjadi ruang diskusi visioner, menghasilkan kebijakan industri tangguh dan kepemimpinan dinamis.
Tantangan dan Peluang di Masa Depan
Meski roadmap telah ditetapkan, tantangan nyata masih menanti:
- Penegakan hukum di wilayah terpencil yang terus menjadi celah bagi praktik ilegal.
- Perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut yang mengancam ekosistem pesisir.
- Konflik kepentingan antara pembangunan pariwisata bahari dan perlindungan habitat alam.
Namun, peluang juga terbuka luas: investasi hijau di sektor kelautan, digitalisasi rantai nilai produk ikan, dan potensi ekowisata berbasis komunitas. Dengan dukungan teknologi, regulasi yang jelas, dan semangat kolaborasi, Indonesia dapat mewujudkan ekonomi biru yang tidak hanya berkontribusi bagi PDB nasional, tetapi juga menjaga kelestarian laut untuk generasi mendatang.