Anggaran 2026 Polda Metro Jaya Diserahkan: Kapolda Tegaskan Integritas dan Akuntabilitas
Polda Metro Jaya resmi menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menandatangani Pakta Integritas Satuan Kerja (Satker) untuk Tahun Anggaran 2026 dalam acara yang digelar di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya, Jakarta, Jumat (2/1/2026). Kegiatan ini menandai langkah awal implementasi anggaran sekitar Rp3,66 triliun yang telah ditetapkan bagi Polda Metro Jaya setelah penyesuaian kebijakan nasional.
Pesan tegas Kapolda: integritas tidak bisa ditawar
Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri, Kapolda Metro Jaya, menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran negara. Menurutnya, setiap personel wajib melaksanakan tugas secara jujur, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang‑undangan. Penandatanganan Pakta Integritas bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata bahwa pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun moral.
Rincian anggaran dan prioritas penggunaan
Karorena Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi I Bagus Rai Elryanto, menyebutkan bahwa pagu anggaran Polda Metro Jaya tahun 2026 ditetapkan sekitar Rp3,66 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian secara optimal, termasuk pelayanan publik, perlindungan, penegakan hukum, serta kegiatan operasional yang mendukung stabilitas keamanan di wilayah metropolitan.
Transparansi, akuntabilitas, dan sanksi bagi pelanggar
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penyerahan DIPA diikuti dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Kapolda meminta seluruh jajaran menjadi teladan dalam ketaatan hukum dan disiplin. Ia juga menegaskan kesiapan institusi untuk menegakkan sanksi sesuai ketentuan apabila terjadi pelanggaran terhadap komitmen Pakta Integritas.
Implikasi operasional bagi kinerja Polda
Dengan alokasi anggaran yang jelas, Polda Metro Jaya diharapkan mampu meningkatkan kemampuan operasional, antara lain:
Peran Pakta Integritas dalam mencegah kebocoran anggaran
Pakta Integritas bertujuan untuk mempertegas tanggung jawab individual dan kolektif dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Implementasinya meliputi mekanisme pengendalian internal yang lebih ketat, audit berkala, serta saluran pelaporan bagi temuan penyimpangan. Dalam praktiknya, komitmen ini harus diikuti oleh penguatan sistem pelaporan keuangan, transparansi pengadaan barang dan jasa, serta keterbukaan informasi kepada publik sejauh diizinkan peraturan.
Konteks nasional: pengelolaan anggaran di era reformasi kelembagaan
Penyerahan DIPA dan penandatanganan Pakta Integritas ini juga menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Di tengah wacana reformasi kelembagaan penegakan hukum, tindakan proaktif seperti ini dapat menjadi indikator bahwa institusi kepolisian bergerak menuju praktik tata kelola yang lebih bersih dan profesional.
Catatan teknis pelaksanaan anggaran
Beberapa aspek teknis yang perlu diperhatikan agar alokasi anggaran berdampak nyata di lapangan antara lain:
Respons publik dan ekspektasi
Publik tentu berharap alokasi anggaran ini mampu menerjemahkan janji peningkatan layanan dan penegakan hukum yang lebih adil. Kejelasan penggunaan anggaran dan keterbukaan informasi menjadi kunci membangun kepercayaan. Langkah Polda Metro Jaya menyerahkan DIPA di awal tahun dan menegaskan pakta integritas merupakan sinyal positif, namun realisasi di lapangan akan menentukan sejauh mana komitmen tersebut efektif.
Langkah selanjutnya yang perlu dipantau
Ke depan, sejumlah hal perlu dipantau oleh publik dan pemangku kepentingan:
