Bantuan Darurat Akhirnya Tiba di Teluk Nibung: PSI Turun Tangan, Warga Bahagia tapi Butuh Lebih

Banjir yang melanda Dusun Teluk Nibung, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat akhirnya mendapat respon nyata: bantuan logistik mulai mengalir ke warga terdampak. Meski distribusi sebelumnya dinilai belum optimal, pada Jumat petang sejumlah kebutuhan dasar seperti beras, mie instan, minyak goreng, air mineral, dan gula kini telah tiba dan didistribusikan melalui posko lokal. Kehadiran bantuan ini menjadi napas lega bagi masyarakat yang sempat kekurangan pasokan sejak permukaan air merendam pemukiman mereka.

Aksi cepat PSI dan mekanisme penyaluran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turun tangan langsung menyalurkan bantuan logistik melalui DPW Sumatera Utara. Delia Ulfa, Sekretaris DPW PSI Sumut, menyatakan bahwa pengiriman dilakukan setelah pihaknya memantau kondisi yang semakin mendesak di lokasi. Logistik diserahkan ke posko yang didirikan di rumah Kepala Dusun Teluk Nibung, Sugiarto, lalu selanjutnya didistribusikan merata kepada keluarga terdampak.

Penyaluran melalui posko lokal ini penting untuk memastikan bantuan benar‑benar sampai kepada yang membutuhkan, menghindari tumpang tindih distribusi, dan memudahkan pendataan keluarga yang belum menerima bantuan. Namun Delia juga menegaskan masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi, terutama stok obat‑obatan dan beberapa item sembako tambahan.

Kebutuhan mendesak di lapangan

Dari laporan lapangan, kebutuhan utama yang masih penting meliputi:

Stok obat‑obatan dasar dan perlengkapan medis sederhana untuk luka dan infeksi ringan

Perlengkapan bayi dan ibu menyusui (susuk makanan bayi, popok)

Matras, selimut, dan tenda darurat untuk keluarga yang rumahnya terendam

Air bersih dalam jumlah cukup untuk konsumsi dan kebutuhan higienis

Selain kebutuhan fisik, warga juga memerlukan layanan kesehatan bergerak dan dukungan psikososial untuk mereka yang mengalami trauma akibat kehilangan harta benda atau tempat tinggal sementara.

Peran pemerintah daerah dan koordinasi bantuan

Meskipun bantuan partai politik dan relawan swadaya mulai berdatangan, ada desakan agar pemerintah daerah mengintensifkan intervensi. Publik menyoroti perlunya koordinasi antar‑instansi—BPBD, Dinas Sosial, Puskesmas setempat—agar aliran bantuan lebih teratur dan prioritas kebutuhan bisa terpenuhi sesuai skala urgensi.

Regulasi terkait penggunaan anggaran darurat juga disebut sebagai faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat respons. Surat Edaran Mendagri soal alokasi bantuan keuangan untuk bencana memberi landasan, tetapi implementasi di lapangan memerlukan percepatan prosedur administratif supaya bantuan pemerintah pusat atau provinsi dapat segera direalisasikan.

Dukungan masyarakat sipil dan tantangan logistik

Respons masyarakat sipil, LSM, dan komunitas relawan lokal cukup masif: penggalangan makanan, pengumpulan pakaian layak pakai, serta layanan dapur umum. Namun tantangan logistik di wilayah terdampak menjadi hambatan utama. Akses jalan yang tergenang atau terputus memperlambat pengiriman, sementara kapasitas penyimpanan posko lokal terbatas untuk barang basah dan bahan yang mudah rusak.

Oleh karena itu, solusi jangka pendek yang diharapkan antara lain penyediaan kendaraan amfibi atau kendaraan beroda besar yang dapat melewati genangan, penempatan tenda penyimpanan yang tahan basah, serta titik kumpul logistik di lokasi strategis untuk memperlancar distribusi ke dusun‑dusun terpencil.

Prioritas kesehatan dan mitigasi risiko pasca‑banjir

Setelah air surut, risiko penyakit seperti diare, ISPA, dan infeksi kulit meningkat. Oleh karena itu langkah prioritas berikut perlu segera dijalankan:

Pengiriman obat‑obatan esensial dan paket kebersihan (sabun, disinfektan, kaporit untuk sterilisasi air)

Pemeriksaan kesehatan massal dan posko kesehatan keliling dari puskesmas terdekat

Program vaksinasi bila diperlukan dan edukasi sanitasi dasar untuk mencegah wabah

Pembagian paket air bersih dan fasilitas pemurnian sederhana untuk memastikan konsumsi aman

Peran jangka menengah: rehabilitasi dan kesiapsiagaan

Pasca‑respon darurat, perhatian harus beralih pada rehabilitasi dan pengurangan risiko bencana (DRR). Beberapa langkah yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah kabupaten bersama masyarakat lokal :

Penataan kembali pemukiman di zona rawan banjir dan identifikasi area relokasi yang aman

Pembangunan infrastruktur drainase yang lebih baik untuk mencegah genangan berulang

Pembentukan dan pelatihan tim tanggap darurat desa yang mampu merespon cepat saat bencana

Penyusunan database keluarga terdampak untuk memudahkan alokasi bantuan dan pemantauan pemulihan

Harapan warga dan panggilan bagi semua pihak

Warga Teluk Nibung menyatakan rasa terima kasih atas bantuan yang mulai datang, namun mereka berharap aliran bantuan bersifat berkelanjutan hingga kondisi benar‑benar pulih. Seruan warga sama: tidak hanya bantuan logistik sekali datang, tetapi juga program berkelanjutan—perbaikan rumah, akses layanan kesehatan, dan pemulihan mata pencaharian.

Kasus Teluk Nibung menjadi pengingat bahwa bencana membutuhkan respons terpadu dari pemerintah, partai, relawan, dan sektor swasta. Percepatan distribusi bantuan kini menjadi prioritas, diikuti oleh langkah mitigasi jangka menengah agar masyarakat tidak terus‑menerus hidup dalam siklus krisis.