Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kembali menunjukkan komitmennya dalam program Sekolah Rakyat yang digagas pusat. Rabu (5/11) malam, Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto memimpin rapat koordinasi di Ruang Rapat Dinas Kominfo Klaten untuk membahas percepatan pembangunan sekolah bagi keluarga prasejahtera. Dalam pertemuan tersebut tersingkap sejumlah kendala seputar ketersediaan lahan dan proses administrasi, sekaligus solusi pemanfaatan tanah aset pemerintah daerah di wilayah Gergunung, Klaten Utara.
Koordinasi Lintas Perangkat Daerah
Rapat yang dihadiri Pejabat Pelaksana Tugas (Pj) Sekretaris Daerah Jaka Purwanto, Kepala Dinsos P3AKPPKB Puspo Enggar Hastuti, serta perwakilan Baznas dan dinas teknis lainnya membahas langkah-langkah strategis. Tujuan utamanya adalah memastikan data lahan terpenuhi, dokumen lengkap, dan usulan bisa diserahkan ke Kementerian Sosial dalam waktu kurang dari sepekan.
- Identifikasi lahan prioritas yang kelayakannya sudah dipetakan.
- Penunjukan tim verifikasi administratif dari Dinsos dan Bappeda Klaten.
- Koordinasi dengan pihak Kementerian Sosial untuk format usulan dan persyaratan khusus.
Hambatan Lahan Bekas Pabrik Gula Ceper
Awalnya, lahan bekas Pabrik Gula Ceper diusulkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat karena memiliki luas memadai. Namun, proses alih guna tanah milik PTPN memakan waktu lama dan syarat administratif yang kompleks. Menurut Puspo Enggar Hastuti, lahan tersebut baru masuk tahap verifikasi dokumen BUMN sehingga belum memungkinkan digunakan dalam jangka pendek.
- Pengajuan izin penggunaan tanah milik PTPN memerlukan rekomendasi pusat dan persetujuan Dewan Komisaris.
- Perubahan status lahan memerlukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan rencana tata ruang jangka panjang.
Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Daerah di Gergunung
Sebagai solusi cepat, pemerintah daerah beralih ke tanah aset seluas 5,4 hektare di Gergunung, Klaten Utara. Lahan ini masuk dalam zona kuning rencana tata ruang, sehingga syarat penggunaan sudah lebih sederhana. Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto menilai pemilihan lokasi alternatif ini bisa:
- Mempercepat proses administratif karena status tanah sudah milik daerah.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi setempat melalui peningkatan akses pendidikan.
- Menurunkan angka kemiskinan dengan memberi peluang anak keluarga miskin mengenyam bangku sekolah layak.
Tahapan Pengajuan dan Proses Waktu Singkat
Dalam rapat tersebut disepakati bahwa dalam waktu satu minggu pendataan detail lahan, batas koordinat, dan kelengkapan dokumen dapat dituntaskan. Dinsos P3AKPPKB Klaten diminta segera memfinalisasi usulan dan menyerahkan proposal resmi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Pengumpulan dokumen kepemilikan dan sertifikat tanah.
- Penyusunan rencana anggaran dan detail proposal sesuai format Kemensos.
- Penyerahan usulan ke Ditjen Rehabilitasi Sosial dalam kurun maksimal tujuh hari kerja.
Perbandingan Tahap Sekolah Rakyat di Solo Raya
Beberapa kabupaten di Solo Raya, seperti Boyolali, Sragen, dan Karanganyar, juga menjadi pilot project Sekolah Rakyat. Namun, tahapan pembangunan di wilayah tersebut masih ada yang tertunda akibat kendala lahan dan anggaran. Klaten berharap dengan mengajukan lokasi baru cepat tuntas, Kabupaten Klaten bisa menjadi contoh percepatan bagi wilayah lain di Solo Raya.
- Kabupaten Boyolali: sebagian proposal masih menunggu persetujuan aset desa.
- Kabupaten Sragen: terdapat hambatan koordinasi antara Bappeda dan BPN.
- Kabupaten Karanganyar: proses pelelangan kontraktor baru pada fase tender.
Dampak Ekonomi dan Sosial Program Sekolah Rakyat
Pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan membawa efek berganda:
- Peningkatan angkatan kerja lokal: Tenaga kerja konstruksi dan jasa pendukung akan terserap selama proses pembangunan.
- Pemberdayaan masyarakat miskin: Anak-anak keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan gratis, mengurangi risiko putus sekolah.
- Pembangunan infrastruktur sosial: Munculnya fasilitas pendukung seperti perpustakaan desa, UKS, dan lapangan olahraga.
Tantangan dan Rekomendasi Lanjutan
Meski lokasi lahan telah ditemukan, sejumlah tantangan perlu diantisipasi:
- Pembiayaan: Penyusunan RAB rinci dan pendampingan untuk mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan.
- Keterlibatan Komunitas: Masyarakat sekitar perlu dilibatkan dalam sosialisasi dan pelaksanaan agar kepemilikan bersama terjaga.
- Pengawasan Proyek: Pembentukan tim monitoring independen untuk memastikan kualitas bangunan sesuai standar dan timeline terpenuhi.
- Perawatan Jangka Panjang: Rencana alokasi anggaran rutin untuk pemeliharaan gedung dan fasilitas.
Dengan langkah cepat dan terukur, Pemkab Klaten menunjukkan keseriusannya memenuhi target program Sekolah Rakyat. Keberhasilan proses administrasi dan pemanfaatan tanah Gergunung akan menjadi tolok ukur percepatan pembangunan sekolah bagi keluarga kurang mampu di Klaten, sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan di tingkat lokal.