Komitmen Indonesia dalam Transisi Energi Rendah Karbon
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan rencana implementasi program bahan bakar biodiesel B50 mulai tahun 2026. B50 merupakan campuran 50 persen biodiesel kelapa sawit dan 50 persen solar konvensional. Langkah ini dipandang sebagai bukti nyata komitmen Indonesia mendorong transisi menuju energi rendah karbon dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil.
Anggota Komisi XII DPR RI, Rusli Habibie, menyambut positif langkah ini. Menurutnya, B50 bukan sekadar alternatif ramah lingkungan, melainkan juga instrumen strategis menjaga ketahanan energi nasional. “Kita harus dorong bersama implementasi B50 untuk memperkuat kedaulatan energi sekaligus meningkatkan nilai tambah dari sawit,” ujarnya di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Hilirisasi Sawit untuk Peningkatan Nilai Tambah
Sektor minyak kelapa sawit di Indonesia melibatkan ratusan ribu petani plasma, puluhan ribu koperasi, dan ribuan pelaku UMKM pengolahan. Dengan mengintegrasikan hilirisasi sawit ke dalam program B50, pemerataan manfaat diperkirakan akan dirasakan lebih luas:
- Petani Plasma: mendapat permintaan bahan baku biodiesel yang stabil, meningkatkan pendapatan dan pola usaha pertanian.
- Koperasi dan UMKM: terlibat dalam rantai pasok industri biodiesel mulai dari penjemuran tandan buah sawit hingga distribusi minyak sawit mentah (CPO).
- Pabrik Biodiesel: menciptakan nilai tambah produk domestik, memperluas kapasitas pengolahan, dan membuka lapangan kerja baru.
Rusli Habibie menekankan pentingnya pendekatan partisipatif agar setiap elemen masyarakat sawit memiliki akses yang terencana. “Dengan struktur pelaku yang merata, hilirisasi sawit akan menjadi motor percepatan pertumbuhan ekonomi rakyat,” jelasnya.
Aspek Teknis dan Kapasitas Produksi
Saat ini, kapasitas terpasang industri biodiesel nasional mencapai 19,6 juta kiloliter per tahun. Agar bisa memasok campuran B50 secara konsisten, dibutuhkan tambahan sekitar 4 juta kiloliter biodiesel. Pemerintah dan pelaku industri menyiapkan langkah-langkah berikut:
- Peningkatan Kapasitas Pabrik: perluasan dan optimalisasi fasilitas refinery untuk memproduksi biodiesel dengan standar kualitas Euro 5.
- Pemantauan Rantai Pasok: sistem tracking CPO untuk menjamin kelayakan bahan baku, menghindari deforestasi, dan menjaga pasokan pangan.
- Pengembangan Teknologi: riset enzimatik dan katalis modern untuk meningkatkan efisiensi konversi minyak sawit menjadi biodiesel.
- Logistik dan Distribusi: peningkatan infrastruktur pipeline, storage, dan terminal penyimpanan untuk menekan biaya distribusi biodiesel.
Manfaat Ekonomi dan Lingkungan
Dengan kasus impor solar yang masih besar, pemerintah menargetkan efisiensi devisa mencapai 20 miliar dolar AS per tahun. Selain itu, program B50 mendatangkan beragam manfaat:
- Penghematan Devisa: pengurangan impor solar berkontribusi pada stabilisasi neraca perdagangan.
- Pengurangan Emisi Karbon: biodiesel kelapa sawit memiliki selisih emisi CO₂ lebih rendah hingga 30–50 persen dibandingkan solar fosil.
- Penciptaan Lapangan Kerja: di sektor pertanian, industri pengolahan, dan logistik biodiesel.
- Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: pendapatan petani sawit dan pelaku UMKM meningkat seiring naiknya permintaan bahan baku biodiesel.
Tantangan dan Rekomendasi Pelaksanaan
Meski potensi besar, beberapa tantangan perlu diantisipasi agar implementasi B50 berjalan lancar:
- Keseimbangan Pangan dan Energi: Rusli Habibie mengingatkan agar pasokan minyak sawit untuk pangan tidak terganggu. Kebijakan alokasi CPO harus transparan dan terukur.
- Regulasi dan Insentif: penyusunan UU dan PP yang mendukung insentif fiskal bagi pabrik biodiesel dan petani sawit.
- Pengawasan Pelaksanaan: Komisi XII DPR RI akan mengawal regulasi dan mengadakan kunjungan lapangan untuk memonitor efektivitas program B50.
- Kolaborasi Stakeholder: sinergi antara pemerintah, asosiasi industri, LSM lingkungan, dan organisasi petani untuk memastikan keberlanjutan.
Komisi XII DPR RI berkomitmen mengawal proses regulasi, monitoring pelaksanaan, serta menciptakan forum dialog antara pelaku industri dan petani. Dengan demikian, manfaat ekonomi dan sosial dari program B50 diharapkan dinikmati secara adil dan merata.
Persiapan Menuju Era B50
Memasuki tahun 2026, berbagai pihak diminta bergerak cepat menyiapkan infrastruktur dan kebijakan pendukung. ESDM, Kementan, serta Kementerian Perdagangan perlu menyelaraskan standar mutu biodiesel, regulasi impor CPO, dan mekanisme distribusi BBM B50. Sementara itu, asosiasi petani sawit dan koperasi harus meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas minyak sawit mentah agar memenuhi kriteria feedstock B50.
Implementasi B50 tidak hanya mengubah kendaraan di SPBU, tetapi juga membawa dampak luas pada rantai nilai sawit nasional. Bila pelaksanaan terencana dan partisipatif, program ini berpotensi menjadi tonggak keberhasilan transisi energi sekaligus alat kesejahteraan bagi jutaan petani Indonesia.