Latar Belakang Pembentukan Komite Keuangan Berkelanjutan
Pada Juli 2023, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Keuangan Berkelanjutan. UU ini mewajibkan pembentukan Komite Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance Committee/SFC) sebagai payung koordinasi kebijakan dan pengawasan program keuangan hijau. Untuk menindaklanjuti amanat tersebut, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia bekerja sama mematangkan rancangan peraturan pemerintah sebagai dasar implementasi.
Peran Strategis Green Finance Institute (GFI)
Green Finance Institute (GFI), lembaga global ahli keuangan hijau yang didukung Financial Services Centres of Expertise (FCDO UK), berkontribusi menyusun “White Paper” atau Kertas Putih Tata Kelola Keuangan Berkelanjutan. Dokumen ini dipresentasikan pada 9 Mei 2025 kepada para pemangku kepentingan di Jakarta, mencakup:
- Struktur kelembagaan komite yang efektif;
- Peran dan mekanisme kerja komite dalam memfasilitasi pembiayaan hijau;
- Langkah koordinasi antara kementerian, otoritas pengawas, dan pelaku sektor keuangan.
Tujuan Utama Cetak Biru Tata Kelola
Kertas Putih GFI bertujuan meningkatkan kepercayaan investor dan membuka aliran modal besar untuk proyek dekarbonisasi. Adapun sasaran spesifik meliputi:
- Memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan pengawasan sektor keuangan;
- Mempercepat realisasi target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia;
- Mendorong partisipasi swasta melalui insentif regulasi dan skema blended finance;
- Menyediakan platform investasi terpadu untuk memudahkan akses dan transparansi aliran dana.
Kesenjangan Pembiayaan Iklim di Indonesia
Berdasarkan Laporan Climate Budget Tagging (CBT) Kementerian Keuangan periode 2018–2023:
- Rata-rata alokasi anggaran iklim hanya 3,2% dari APBN, setara Rp 89,2 triliun per tahun.
- Total belanja publik untuk inisiatif iklim hingga 2023 mencapai Rp 702,9 triliun (US$ 46,9 miliar).
- Angka tersebut baru mencakup 16,4% dari total investasi yang diperlukan guna mencapai target NDC.
- Terdapat gap sebesar 83,6% yang harus dipenuhi melalui pembiayaan swasta dan internasional.
Dengan demikian, mobilisasi investasi sektor swasta menjadi sangat krusial untuk menutup kekurangan dana dan menjaga momentum transisi hijau.
Rekomendasi Utama White Paper GFI
Kertas Putih menyajikan beberapa rekomendasi penting:
- Pembentukan platform investasi—menyediakan portal terintegrasi bagi investor swasta untuk melihat pipeline proyek dan memfasilitasi blended finance.
- Reformasi tata kelola—menstandardisasi prosedur persetujuan dan pelaporan agar lebih cepat dan akuntabel.
- Koordinasi kebijakan—menetapkan forum rutin antar-lembaga (Kemenkeu, BI, OJK) untuk mengharmonisasi regulasi fiskal, moneter, dan keuangan berkelanjutan.
- Dukungan insentif—pemberian keringanan fiskal, kredit murah, atau garansi pemerintah untuk proyek energi terbarukan dan infrastruktur hijau.
Studi “Investors’ View on Sustainable Finance” 2024
Sebelum menyusun Kertas Putih, GFI melakukan studi pada 2024 tentang persepsi dan hambatan investor swasta di Indonesia. Hasilnya menunjukkan:
- Kurangnya kejelasan regulasi dan pipeline proyek memicu ketidakpastian;
- Biaya informasi dan reputasi proyek yang belum terbukti menghalangi partisipasi awal;
- Adanya peluang mitigasi risiko melalui blended finance dan jaminan pemerintah.
Studi ini menjadi landasan rekomendasi GFI untuk memperkuat trust investor dan merajut sinergi antara kebijakan dan kebutuhan pasar.
Kemitraan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)
Pemerintah juga menggandeng PT SMI, BUMN yang fokus pada pendanaan infrastruktur hijau. Dalam kemitraan ini:
- PT SMI berperan sebagai fasilitator proyek energi terbarukan dan transportasi rendah karbon;
- GFI membagikan best practice dan kerangka kerja blended finance;
- Kolaborasi ini diharapkan mempercepat pipeline proyek dan memastikan ketersediaan modal.
Pernyataan Tokoh Kunci
- Dr. Adi Budiarso (Kepala PKSK, BKF Kemenkeu):
“Mobilisasi investasi sektor swasta menjadi sangat krusial mengingat kapasitas pembiayaan publik terbatas.” - Simon Horner (Managing Director GFI):
“GFI berfokus pada penguatan strategi investasi publik dan merancang kerangka kebijakan yang mampu memobilisasi miliaran dolar untuk ekonomi nol emisi.” - Rachel Kyte (Special Representative UK untuk Perubahan Iklim):
“Inisiatif ini mengirim sinyal kuat kepada investor global bahwa Indonesia serius membangun ekonomi tangguh dan rendah karbon.”
Dampak ke Depan bagi Ekosistem Keuangan Berkelanjutan
Dengan cetak biru tata kelola yang komprehensif, Indonesia berpotensi mempercepat transisi keuangan berkelanjutan, menarik modal swasta dalam skala besar, dan memperkuat ekosistem hijau nasional. Keberhasilan implementasi akan menjadi tolok ukur kepercayaan investor global, sekaligus memastikan Indonesia dapat mencapai target pembangunan berkelanjutan dan komitmen iklimnya.