Darurat Demografis di Korea Selatan: 4.000 Sekolah Tutup dan Ribuan Guru Di-PHK — Ini Dampaknya!

Penutupan Sekolah Massal di Korea Selatan: Dampak Krisis Kelahiran yang Mengkhawatirkan

Krisis demografis di Korea Selatan kini mulai berdampak nyata pada sistem pendidikan nasional. Berdasarkan data yang diperoleh anggota parlemen Jin Sun‑mee dari Kementerian Pendidikan, sebanyak 4.008 sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas telah ditutup akibat menyusutnya jumlah murid. Angka ini mencakup 3.674 sekolah dasar, 264 SMP, dan 70 SMA — gambaran yang sangat serius tentang perubahan demografis yang terjadi di negara tersebut.

Akar masalah: tingkat fertilitas yang sangat rendah

Salah satu indikator krisis ini adalah angka fertilitas total Korea Selatan pada 2024 yang tercatat hanya 0,748 — jauh di bawah ambang reproduksi sebesar 2,1 yang diperlukan untuk menjaga stabilitas populasi. Penurunan kelahiran yang berlangsung beberapa tahun telah mengakibatkan berkurangnya anak usia sekolah secara konsisten, yang pada akhirnya memaksa otoritas pendidikan menutup sekolah‑sekolah dengan jumlah pendaftar yang tidak mencukupi.

Wilayah terpukul paling parah

Dampak penutupan tidak merata secara geografis. Daerah non‑metropolitan dan pedesaan menjadi yang paling terpukul. Provinsi Jeolla Utara, Jeolla Selatan, Gyeonggi, dan Chungcheong Selatan masuk dalam daftar wilayah yang diproyeksikan mengalami penutupan sekolah terbanyak dalam beberapa tahun mendatang. Fenomena ini mencerminkan arus urbanisasi yang terus menguras populasi muda dari daerah desa ke pusat kota, sekaligus menegaskan perbedaan tekanan demografis antara wilayah metropolitan dan wilayah terpencil.

Ruang kelas kosong dan fasilitas terbengkalai

Selain penutupan 4.008 sekolah, laporan menunjukkan adanya ratusan fasilitas pendidikan yang kini terbengkalai: 376 lokasi belum dimanfaatkan kembali, 266 sekolah kosong lebih dari 10 tahun, dan 82 sekolah terbengkalai lebih dari 30 tahun. Kondisi ini menimbulkan persoalan baru — gedung‑gedung publik yang tidak produktif, berpotensi menjadi beban pemeliharaan dan sekaligus kehilangan fungsi sosial di komunitas setempat.

Pemutusan hubungan kerja bagi tenaga pendidik

Akibat penutupan sekolah, gelombang pengurangan tenaga pengajar pun tak terhindarkan. Kementerian Pendidikan melaporkan pemangkasan 1.289 guru SD dan 1.700 guru SMP. PHK ini tidak hanya berdampak ekonomi bagi para pekerja, tetapi juga menyebabkan keluarnya sumber daya manusia terlatih dari sektor pendidikan lokal, yang dapat memperburuk layanan pendidikan bagi anak‑anak yang masih ada di daerah tersebut.

Langkah darurat yang diambil pemerintah daerah

Sebagai respons sementara, kantor pendidikan provinsi dan metropolitan menerapkan sejumlah kebijakan darurat. Di antaranya adalah pengurangan jumlah siswa per kelas menjadi 10–15 orang serta penambahan kelas di sekolah yang masih memiliki kapasitas untuk menyerap siswa dari sekolah yang ditutup. Langkah‑langkah ini dirancang untuk menjaga kualitas pembelajaran dan menghindari penumpukan anak dalam jumlah besar pada sekolah yang tersisa.

Konsekuensi jangka menengah dan panjang

Menguatnya kesenjangan pendidikan antarwilayah — sekolah yang masih beroperasi mungkin lebih unggul, sementara daerah terpencil semakin tertinggal.

Penurunan ekonomi lokal — sekolah sering menjadi pusat aktivitas komunitas; penutupannya mengurangi daya tarik daerah untuk keluarga muda dan investasi lokal.

Hilangan pengalaman dan keahlian guru lokal — PHK massal mengancam keberlangsungan kapasitas pengajaran di daerah.

Pemanfaatan ulang infrastruktur publik — gedung sekolah yang kosong memerlukan rencana regenerasi atau konversi fungsi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Opsi kebijakan yang perlu dipertimbangkan

Untuk merespons tantangan ini, pemerintah Korea Selatan perlu mengkombinasikan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang:

Program insentif untuk keluarga muda, dari subsidi anak hingga keringanan biaya pendidikan, untuk mendorong kenaikan angka kelahiran.

Revitalisasi kawasan pedesaan melalui program ekonomi lokal yang menarik keluarga untuk tinggal dan bekerja di luar kota besar.

Pemetaan ulang jaringan sekolah yang lebih strategis, termasuk mengubah fungsi beberapa fasilitas menjadi pusat pembelajaran komunitas atau pusat pelatihan vokasi.

Skema re‑penempatan dan pelatihan ulang bagi guru yang terkena PHK agar tetap dapat berkontribusi dalam sektor pendidikan melalui peran baru.

Peran masyarakat dan lembaga lokal

Masyarakat lokal, organisasi nirlaba, dan sektor swasta dapat berperan aktif dalam memasok solusi kreatif: program pembelajaran berbasis komunitas, kolaborasi antara sekolah dan industri lokal untuk pelatihan vokasi, serta model co‑working yang menghidupkan kembali bangunan sekolah terpakai. Pendekatan bottom‑up semacam ini akan melengkapi kebijakan nasional dan membantu mempertahankan ekosistem sosial di daerah terpukul.

Apa yang harus diawasi ke depan

Perkembangan angka pendaftaran untuk tahun ajaran berikutnya sebagai indikator penurunan lebih lanjut atau stabilisasi.

Efektivitas program insentif demografis yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Realisasi penggunaan ulang gedung sekolah kosong dan dampaknya terhadap komunitas lokal.

Tren PHK tenaga pendidik dan upaya retraining atau redistribusi tenaga pengajar ke sektor lain.

Krisis angka kelahiran di Korea Selatan bukan hanya masalah demografi semata, tetapi menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang luas. Penutupan ribuan sekolah adalah peringatan nyata bahwa tindakan terpadu dan cepat diperlukan untuk mengatasi penurunan populasi dan memastikan masa depan pendidikan yang inklusif bagi seluruh wilayah negara.