Darurat Karhutla 2026: 72.009 Ha Gambut Terbakar, 138 Tersangka Ditangkap — Ini Daerah Paling Parah

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 mencapai skala yang mengkhawatirkan: sedikitnya 72.009 hektare lahan gambut di enam provinsi prioritas telah hangus terbakar. Data ini disampaikan dalam rapat terbatas penanganan bencana yang dipimpin Presiden, di mana Kepala BNPB menyatakan bahwa upaya pemadaman terus berlangsung meski tantangan teknis dan cuaca membuat prosesnya jauh dari mudah.

Provinsi terdampak dan sebaran lahan yang terbakar

Enam provinsi prioritas yang terdampak meliputi Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total luasan 72.009 hektare, sekitar 14.711 hektare berada di area konsesi perusahaan, sementara 57.298,02 hektare sisanya merupakan kawasan hutan dan lahan milik masyarakat.

Status pemadaman dan kendala teknis

BNPB melaporkan telah memadamkan api di area seluas 71.069,65 hektare, namun masih tersisa 939,45 hektare yang aktif dan butuh penanganan intensif. Lahan gambut menjadi tantangan tersendiri karena api seringkali mengendap di bawah permukaan; meskipun permukaan terlihat padam, jelaga dan bara bawah tanah dapat menyala kembali. Kondisi ini memperpanjang waktu pemulihan dan menuntut teknik pemadaman khusus.

Operasi udara dan darat yang dikerahkan

Armada udara: total 55 pesawat dikerahkan, terdiri dari 19 pesawat patroli dan 36 pesawat water bombing.

Penambahan dukungan: tiga helikopter Chinook tambahan dari Jepang direncanakan tiba demi memperkuat upaya pengeboman air di area kritis Kalimantan Barat.

Koordinasi lapangan: satgas darat dan patroli terintegrasi bertugas melakukan verifikasi hotspot yang dilaporkan satelit, sekaligus mengecek kondisi di titik api yang sulit dijangkau oleh pesawat.

Upaya verifikasi dan pemantauan

Informasi hotspot yang diperoleh dari satelit menjadi acuan awal, tetapi BNPB dan Kementerian Kehutanan menekankan pentingnya verifikasi lapangan. BMKG juga dilibatkan untuk memberikan data meteorologi yang berperan pada keputusan operasional modifikasi cuaca dan waktu pengeboman air. Di tengah minimnya curah hujan akhir-akhir ini, harapan diletakkan pada potensi pertumbuhan awan hujan hingga pertengahan September dan program operasi modifikasi cuaca sebagai penopang sebelum musim hujan tiba pada akhir Oktober.

Penegakan hukum: 138 tersangka dan sanksi korporasi

Salah satu aspek krusial dalam penanganan karhutla tahun ini adalah penegakan hukum. Polisi telah mengamankan 138 tersangka yang diduga terlibat pembakaran lahan secara sengaja. Kasus-kasus di lapangan mengungkap praktik pembakaran berbayar; di Jambi misalnya, ditemukan pelaku yang mengaku menerima bayaran Rp500 ribu untuk menyalakan api. Selain penahanan individu, upaya penegakan juga menyasar perusahaan: sejumlah izin korporasi ditelaah dan 42 izin dilaporkan dicabut sebagai bentuk sanksi administratif.

Karakteristik lahan gambut yang mempersulit pemadaman

Lahan gambut menyimpan bahan organik yang mudah terbakar hingga beberapa meter di bawah permukaan. Api yang menyala di bawah permukaan tidak mudah dipadamkan oleh water bombing semata karena air cenderung mengalir di atas permukaan; diperlukan teknik pembasahan lahan secara menyeluruh, normalisasi saluran air, dan intervensi darat untuk membuka akses dan mendinginkan titik panas. Selain itu, minimnya hujan dan kondisi El Niño memperparah kerentanan gambut.

Dampak lingkungan dan kesehatan publik

Asap tebal menurunkan kualitas udara dan jarak pandang, berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan (bayi, lansia, penderita ISPA).

Kerusakan ekosistem gambut menimbulkan emisi karbon signifikan sehingga menyumbang isu perubahan iklim jangka panjang.

Kehilangan lahan produktif dan habitat bagi satwa, termasuk orangutan dan fauna lainnya yang terancam oleh nyala api dan asap.

Tindakan mitigasi dan rekomendasi operasional

Perluasan operasi ground check guna memastikan hotspot ditindak secara cepat dan tepat sasaran.

Penguatan infrastruktur pembasahan lahan gambut, seperti normalisasi sungai dan pembangunan embung/retensi air.

Peningkatan patroli dan pengawasan berbasis komunitas serta pemberdayaan sistem pencegahan lokal.

Percepatan proses penindakan hukum terhadap pelaku pembakaran dan evaluasi izin korporasi yang terbukti lalai.

Peran masyarakat dan korporasi

Pemerintah menegaskan bahwa karhutla bukan hanya persoalan alam; banyak kejadian berasal dari praktik pembukaan lahan dan pembakaran lahan yang disengaja. Perubahan perilaku dari masyarakat dan kepatuhan korporasi terhadap peraturan lingkungan menjadi kunci pencegahan. Pendekatan berbasis kearifan lokal, edukasi, dan insentif untuk praktik pertanian ramah lingkungan dapat menurunkan risiko kebakaran di masa mendatang.

Langkah pemerintah selanjutnya

Memaksimalkan operasi darat di titik kritis yang belum padam.

Mempercepat pengiriman bantuan logistik dan peralatan pemadaman untuk satgas di lapangan.

Melanjutkan koordinasi lintas kementerian dan perpanjangan kerja sama internasional untuk dukungan udara dan teknis.

Memperluas program rehabilitasi pasca-karhutla, termasuk restorasi gambut dan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak.

Angka luasan 72.009 hektare yang terbakar adalah pengingat keras bahwa penanganan karhutla memerlukan sinergi antara operasi pengendalian kebakaran, penegakan hukum, pemulihan lingkungan, dan perubahan praktik tata guna lahan dalam jangka panjang.