Ekonomi Syariah untuk Rakyat: Ibas Ungkap Strategi yang Bisa Mengubah Nasib UMKM

Ekonomi Syariah untuk Rakyat: Menguatkan UMKM dan Pemberdayaan dari Bawah

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan bahwa penguatan ekonomi syariah harus diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dari bawah. Pernyataan ini disampaikan saat Ibas menghadiri audiensi bertajuk “Ekonomi Syariah Inklusif, Berkeadilan, Indonesia Maju Sejahtera” pada 1 Maret 2026. Bukan sekadar soal sistem keuangan berbasis prinsip Islam, ekonomi syariah menurut Ibas harus menjadi instrumen pemerataan yang konkret: mendukung UMKM, memperluas akses pembiayaan, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di tingkat lokal.

Tantangan utama dalam pengembangan ekonomi syariah

Ibas mengidentifikasi beberapa hambatan struktural yang saat ini menghambat perkembangan ekonomi syariah yang inklusif:

rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku usaha mikro dan komunitas pedesaan;

keterbatasan akses pembiayaan yang sesuai syariah dan prosedur yang masih rumit;

integrasi yang belum optimal antara dunia pendidikan, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha.

Menurutnya, tanpa intervensi terpadu pada tiga aspek ini, ekonomi syariah sulit menjadi kekuatan pemberdayaan yang luas.

Pembiayaan yang mudah dan bertanggung jawab

Salah satu fokus utama yang Ibas soroti adalah kemudahan akses modal. Ia mendorong pengembangan skema pembiayaan syariah yang sederhana namun produktif, serta sinergi dengan skema seperti Kredit Usaha Rakyat. Intinya: permodalan harus dapat diakses tanpa birokrasi berlebihan, namun tetap memegang prinsip tanggung jawab dan produktivitas agar pembiayaan membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian lokal.

Peningkatan literasi dan pendampingan usaha sebagai kunci

Ibas menekankan bahwa program literasi keuangan dan pendampingan usaha harus menjadi prioritas. Bentuk konkret yang diusulkan meliputi:

pelatihan manajemen usaha sederhana untuk pelaku UMKM;

pembentukan komunitas pendamping yang membantu proses pengajuan pembiayaan dan tata kelola usaha;

kolaborasi dengan lembaga pendidikan vokasi untuk membekali generasi muda keterampilan kewirausahaan berbasis nilai syariah.

Pendampingan ini penting agar akses ke pembiayaan tidak menjadi sekadar formalitas, melainkan berujung pada peningkatan kapasitas usaha yang berkelanjutan.

Peran perguruan tinggi dan lembaga pendidikan

Ibas mengajak kampus dan lembaga pendidikan untuk aktif menjadi motor edukasi ekonomi syariah. Lebih dari sekadar menghasilkan lulusan akademis, perguruan tinggi didorong melahirkan generasi yang produktif—yang mampu menciptakan lapangan kerja melalui kewirausahaan berbasis prinsip syariah. Langkah ini termasuk integrasi kurikulum kewirausahaan, program inkubasi usaha, serta kolaborasi riset dengan sektor keuangan syariah.

Kolaborasi lintas sektor

Untuk menjadikan ekonomi syariah inklusif, Ibas menilai perlu adanya kolaborasi lintas sektor: pemerintah, otoritas keuangan, industri perbankan syariah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi ini penting untuk menyusun kebijakan yang mengatasi persoalan akses, kapasitas, dan insentif bagi pelaku usaha kecil di daerah.

Skema fiskal dan insentif

Ibas juga menggarisbawahi pentingnya kebijakan pendukung seperti suku bunga terjangkau untuk skema pembiayaan produktif, kemudahan administrasi, serta insentif fiskal untuk usaha-usaha mikro yang tumbuh. Dukungan fiskal ini harus dirancang agar mendorong usaha naik kelas, bukan sekadar subsidi jangka pendek.

Dampak langsung terhadap kesejahteraan akar rumput

Jika dirancang dan diimplementasikan secara tepat, ekonomi syariah inklusif berpotensi membawa dampak signifikan bagi masyarakat akar rumput:

peningkatan akses modal mendorong pertumbuhan UMKM lokal;

pendampingan dan literasi menurunkan angka kegagalan usaha pemula;

penciptaan lapangan kerja lokal mengurangi ketergantungan migrasi tenaga kerja;

perkuatan ekonomi keluarga meningkatkan ketahanan sosial dan daya beli komunitas.

Rekomendasi langkah konkret

Dari pemaparan Ibas, beberapa langkah konkret yang dapat diprioritaskan antara lain:

program literasi keuangan nasional yang disesuaikan dengan konteks lokal dan bahasa daerah;

penyederhanaan mekanisme pengajuan pembiayaan syariah untuk UMKM, termasuk dokumentasi dan waktu proses yang lebih cepat;

bentuk kemitraan antara bank syariah dan lembaga non-bank untuk menyediakan layanan pembiayaan mikro berbasis komunitas;

pembentukan pusat inkubasi kewirausahaan syariah di perguruan tinggi dan balai latihan kerja.

Tantangan implementasi dan hal yang perlu diwaspadai

Penerapan ekonomi syariah inklusif juga menghadapi potensi kendala yang harus diantisipasi:

kesenjangan kapasitas antar daerah: model yang berhasil di perkotaan belum tentu efektif di pedesaan;

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan baru harus dibangun melalui transparansi dan hasil nyata;

risiko moral hazard bila pembiayaan diberikan tanpa kontrol dan pendampingan yang memadai;

perlunya pengawasan regulasi untuk memastikan produk keuangan syariah benar‑benar sesuai prinsip dan manfaatnya dirasakan target.

Penutup sementara: arah kebijakan yang dibutuhkan

Pernyataan Ibas menyoroti titik penting: ekonomi syariah memiliki potensi besar bukan hanya sebagai sistem keuangan alternatif, tetapi sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Dengan fokus pada literasi, kemudahan akses modal, kolaborasi lintas sektor, dan peran aktif pendidikan vokasi, ekonomi syariah bisa menjadi motor pemberdayaan di tingkat akar rumput. Tantangan implementasi tetap besar, namun dengan kebijakan yang tepat dan pengawasan yang kuat, skema ini dapat memperkuat tatanan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.