Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa haram terhadap vape pada November 2026 menjadi titik balik bagi industri rokok elektrik di Indonesia. Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tidak hanya menilai penggunaan vape berdampak buruk bagi kesehatan, tetapi juga menggarisbawahi potensi vape sebagai sarana peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya. Dampak kebijakan ini meluas: dari produsen dan pedagang ritel hingga pekerja dan rantai pasok. Berikut analisis mendetail mengenai prospek bisnis, risiko regulasi, serta peluang diversifikasi yang bisa ditempuh pelaku usaha.
Apa yang ditetapkan oleh fatwa MUI?
MUI menyatakan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik (REL/vape) adalah haram karena beberapa alasan: potensi bahaya kesehatan, dampak lingkungan, dan peluang penyalahgunaan zat terlarang. Selain itu, MUI merekomendasikan agar pemerintah dan DPR segera merumuskan regulasi yang mengatur pelarangan dan sanksi terkait vape, serta memperkuat koordinasi antar kementerian/lembaga untuk mengendalikan peredarannya.
Dampak langsung pada industri vape
Fatwa ini menimbulkan beberapa konsekuensi yang harus diperhitungkan pelaku usaha:
Risiko penurunan permintaan: konsumen yang taat agama dan komunitas yang mengikuti panduan MUI kemungkinan besar akan mengurangi atau menghentikan konsumsi vape;
Tekanan regulatori: rekomendasi MUI memicu dorongan politik untuk melahirkan aturan yang lebih ketat atau bahkan pelarangan formal, yang akan mempengaruhi legalitas produksi dan perdagangan;
Gangguan rantai pasok: produsen cairan, komponen, dan aksesoris bisa kehilangan pasar domestik utama, mengganggu kapasitas produksi dan tenaga kerja;
Risiko reputasi: brand yang masih beroperasi di segmen vape menghadapi tekanan sosial dan potensi boikot oleh konsumen dan mitra bisnis.
Peluang diversifikasi yang realistis
Di tengah ketidakpastian, beberapa strategi diversifikasi dapat menjadi jalan keluar bagi pelaku usaha:
Peralihan lini produksi: fasilitas manufaktur yang sebelumnya merakit perangkat vape dapat dialihkan untuk memproduksi alat penguap aroma (diffuser), perangkat aromaterapi, atau produk elektronik kecil non-konsumtif, selama memenuhi standar keselamatan dan perizinan;
Pengembangan bahan perisa untuk industri makanan/minuman atau kosmetik: keahlian pencampuran rasa dan pengemasan cairan bisa disalurkan ke pembuatan flavor food grade, dengan proses sertifikasi yang sesuai;
Transformasi ritel: toko vape dengan lokasi strategis dan basis pelanggan komunitas dapat bertransformasi menjadi toko gaya hidup, kafe komunitas, atau toko perlengkapan hobi yang mempertahankan relasi pelanggan;
Jasa edukasi dan layanan purna jual: perusahaan dapat memanfaatkan kompetensi teknis untuk layanan perawatan perangkat elektronik, pelatihan teknis, atau manufaktur kontrak bagi produk lain.
Hambatan utama dalam diversifikasi
Tidak semua peluang mudah diwujudkan. Tantangan yang perlu diperhatikan:
Regulasi dan perizinan: produk makanan, kosmetik atau perangkat elektronik memerlukan sertifikasi dan uji keamanan yang berbeda dari vape; proses ini memakan waktu dan biaya;
Validasi pasar: berpindah ke produk baru menuntut riset pasar dan strategi pemasaran yang tidak selalu dimiliki oleh pelaku vape tradisional;
Klaim kesehatan dan etik: jika beralih ke produk yang mengklaim manfaat kesehatan (mis. aromaterapi), klaim tersebut harus didukung bukti ilmiah dan memenuhi aturan BPOM/Kementerian terkait;
Modal dan investasi ulang: pengalihan lini produksi atau rebranding toko membutuhkan modal yang mungkin tidak dimiliki pelaku usaha skala kecil.
Peran pemerintah dan opsi kebijakan
Pemerintah memiliki peran penting untuk mengelola transisi ini agar dampak sosial-ekonomi bisa diminimalkan:
Skema pendampingan dan pelatihan: program pelatihan bagi pekerja dan pemilik usaha vape untuk beralih ke produksi lain;
Insentif diversifikasi: keringanan pajak atau hibah bagi usaha yang mengubah lini bisnis ke sektor yang lebih berkelanjutan;
Pengaturan bertahap: regulasi yang jelas dan tahapan implementasi memberi waktu adaptasi bagi pelaku usaha;
Penegakan hukum terfokus: memisahkan tindakan kriminal (peredaran narkotika lewat vape) dari regulasi produk konsumen agar penegakan lebih efektif.
Implikasi bagi konsumen dan masyarakat
Bagi konsumen, fatwa ini mendorong pergeseran perilaku: sebagian akan berhenti, sebagian mungkin beralih ke opsi nikotin lain atau produk legal seperti terapi pengganti nikotin. Di sisi masyarakat, pengurangan konsumsi vape berpotensi menurunkan eksposur zat adiktif dan limbah cair yang dihasilkan oleh cartridge sekali pakai, sehingga ada manfaat kesehatan dan lingkungan jangka panjang.
Strategi komunikasi bagi pelaku usaha
Penting bagi pelaku usaha untuk menyusun strategi komunikasi yang tepat:
Transparansi: sampaikan langkah-langkah yang diambil untuk mematuhi aturan dan melindungi konsumen;
Rebranding: posisikan bisnis pada nilai tambah baru (mis. gaya hidup sehat, komunitas, atau produk rumah tangga inovatif);
Kolaborasi: menjajaki kemitraan dengan pelaku industri lain (makanan, kosmetik, peralatan rumah) guna mempercepat pivot bisnis.
Kesimpulan sementara: ancaman sekaligus peluang
Fatwa MUI yang mengharamkan vape menempatkan industri rokok elektrik di persimpangan jalan: ancaman regulasi dan kehilangan pasar jelas nyata, namun krisis ini juga membuka peluang transformasi bisnis. Keberhasilan transisi tergantung pada kesiapan pelaku usaha untuk berinovasi, dukungan kebijakan yang memadai, serta kemampuan untuk memenuhi standar dan permintaan pasar baru. Bagi pembuat kebijakan, tantangan utama adalah menyelaraskan tujuan kesehatan publik dengan perlindungan ekonomi bagi pekerja dan pelaku UMKM terdampak.
