Fit and Proper Test Calon Hakim Agung: DPR Bongkar Sindikat Mafia Peradilan!

Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Sorotan Mafia Peradilan

Pada Rabu, 10 September 2025, Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi calon Hakim Agung Mahkamah Agung. Dalam sesi ini, anggota Komisi III Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, mengungkap keprihatinannya atas maraknya praktik mafia hukum, mafia pajak, dan mafia peradilan yang diperkirakan sudah merambah berbagai lini institusi peradilan di Indonesia.

Maraknya Mafia Hukum dan Peradilan

Hasbiallah menegaskan bahwa:

Praktik mafia hukum tak hanya terjadi di tingkat bawah, tetapi juga melibatkan pejabat tinggi.

Modus operandi mafia peradilan mencakup suap hakim, manipulasi berkas perkara, hingga intimidasi saksi.

Keterlibatan mafia pajak menimbulkan sengketa perpajakan tak sehat dan merugikan kas negara.

“Godaan keuntungan instan ini nyata, tidak semua aparat peradilan dapat bertahan menjaga integritas,” ungkap Hasbi. Temuan lapangan Komisi III mengindikasikan sedikitnya 20 persen sengketa besar dipengaruhi intervensi penggunaan jalur gelap.

Kritik Terhadap Background Calon Budi Nugroho

Salah satu calon yang diuji adalah Budi Nugroho, berlatar belakang akuntansi dan pajak, serta pernah lima tahun menangani sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak. Hasbiallah menyoroti tantangan berikut:

Pahami kultur Mahkamah Agung: “Ini benteng terakhir keadilan rakyat. Apakah Budi siap hadapi tekanan?”

Komitmen menolak intervensi: calon harus tegas menolak skema mafia dalam setiap putusan.

Adaptasi cepat: pengalaman di Pengadilan Pajak perlu dikonversi menjadi pengalaman di ranah MA.

Hasbi mempertanyakan, “Bagaimana cara Pak Budi memastikan dirinya tidak terseret dalam praktik mafia peradilan?”

Kompleksitas Perpajakan dan Harapan Masyarakat

Dalam fit and proper test, aspek perpajakan menjadi sorotan karena:

Beban pajak sering dibebankan pada rakyat kecil melalui kebijakan yang tak berpihak.

Mahkamah Agung memegang otoritas akhir atas sengketa pajak yang dapat memengaruhi iklim investasi.

Keputusan MA harus seimbang antara kepentingan negara (pendapatan pajak) dan keadilan bagi wajib pajak.

Hasbiallah menegaskan, “Putusan yang diambil tidak boleh menyusahkan masyarakat, tetapi juga harus maksimal bagi penerimaan negara. Ini soal keseimbangan.”

Tekanan Publik dan Reputasi Lembaga Peradilan

Kepercayaan publik terhadap peradilan menurun drastis belakangan ini, ditandai oleh survei Litbang Kompas yang menyebut 60 persen responden meragukan independensi hakim. Efek domino yang muncul antara lain:

Kasus-kasus korupsi tinggi di pengadilan menurunkan citra lembaga.

Rendahnya angka penyelesaian perkara berdampak pada backlog jutaan kasus.

Munculnya wacana devolusi wewenang, termasuk pembentukan pengadilan alternatif.

Fit and proper test kali ini dipandang sebagai ujian integritas sekaligus kesempatan untuk memulihkan kepercayaan rakyat.

Syarat Mutlak bagi Calon Hakim Agung

Berdasarkan sorotan Komisi III dan praktik terbaik peradilan internasional, seorang calon Hakim Agung idealnya memiliki:

Integritas tak tergoyahkan – menolak setiap bentuk suap dan gratifikasi.

Independensi – keputusan murni berdasarkan fakta dan hukum, bebas dari tekanan eksternal.

Pengalaman yudisial – bertahun-tahun memimpin persidangan di berbagai tingkat peradilan.

Keahlian teknis – memahami isu hukum kompleks, termasuk perpajakan dan tata kelola pemerintahan.

Etika profesional – menjaga kerahasiaan dan melindungi hak asasi setiap pihak.

Peran Komisi III DPR dan Proses Seleksi Ke Depan

Komisi III DPR RI memiliki tugas untuk menilai keseluruhan aspek kelayakan calon Hakim Agung, mulai dari akademis hingga moral:

Mengundang pakar hukum dan akademisi untuk memberikan penilaian independen.

Mengevaluasi rekam jejak integritas melalui dokumen kepaniteraan dan investigasi internal MA.

Melibatkan publikasi daftar calon untuk menerima masukan masyarakat sipil.

Menetapkan hasil uji pada tahap rapat paripurna DPR dan pengesahan oleh Presiden.

Dokumen ujian fit and proper test dijadwalkan tuntas akhir September, lalu diserahkan ke DPR untuk pengesahan resmi.

Pentingnya Komitmen Nyata

Uji kelayakan ini bukan sekadar formalitas. Rakyat menanti bukti nyata bahwa Mahkamah Agung akan dipimpin figur-figur yang benar-benar memprioritaskan keadilan, bukan sekadar janji manis di hadapan para politisi. Sikap tegas Komisi III DPR terhadap praktik mafia peradilan menunjukkan bahwa kontrol legislatif diperlukan agar Lembaga peradilan tidak keluar jalur.