Presiden Joko Widodo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen pada Kamis lalu, 12 Juni 2025, saat menghadiri Pengukuhan Hakim di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan para penegak hukum sekaligus memperkuat upaya pemberantasan praktik korupsi di lembaga peradilan.
Rincian Skema Kenaikan Gaji Hakim
Berdasarkan keterangan Presiden, kenaikan gaji hakim akan diterapkan secara bertahap sesuai golongan dan masa kerja. Adapun skema utamanya adalah:
- Hakim tingkat junior (golongan terendah) mendapatkan kenaikan hingga 280 persen dari gaji pokok saat ini.
- Hakim menengah (golongan menengah) menerima kenaikan berkisar 150–200 persen.
- Hakim senior (golongan atas) memperoleh penyesuaian antara 100–150 persen.
- Pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk penyesuaian tersebut melalui pos belanja negara yang khusus diperuntukkan bagi kesejahteraan aparat penegak hukum.
Menurut Presiden, kenaikan ini bukan untuk “memanjakan” para hakim, melainkan meminimalkan godaan suap dan gratifikasi dengan memberikan penghasilan yang layak.
Komentar KPK: Pengawasan Tetap Kuat
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menyambut baik rencana kenaikan gaji ini. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan kesejahteraan harus diiringi dengan sistem pengawasan yang ketat:
- “Kenaikan gaji diharapkan menjadi benteng untuk menahan godaan tindak pidana korupsi,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat malam, 13 Juni 2025.
- KPK menekankan pentingnya SOP (Standar Operasional Prosedur) internal yang jelas untuk seluruh proses penunjukan dan penilaian kinerja hakim.
- Penguatan mekanisme pelaporan dan audit internal di setiap pengadilan agar potensi penyimpangan segera terdeteksi.
Tujuan Strategis: Mencegah Korupsi di Lembaga Peradilan
Rekor kasus korupsi yang melibatkan beberapa hakim dalam beberapa tahun terakhir mendorong pemerintah untuk mengambil langkah berani. Kenaikan gaji diposisikan sebagai salah satu upaya preventif:
- Meminimalkan tekanan ekonomi: Hakim yang memiliki penghasilan layak diharapkan tidak mudah tergiur suap dari pihak berperkara.
- Meningkatkan citra lembaga peradilan: Kesejahteraan hakim yang baik dapat mendongkrak kepercayaan publik terhadap independensi peradilan.
- Memperkuat integritas: Dengan imbalan setimpal, hakim diharapkan lebih memprioritaskan etika profesional dan tanggung jawab moral.
Tantangan dalam Implementasi dan Pengawasan
Meski kenaikan gaji bersifat progresif, tantangan berikut perlu diantisipasi:
- Perbedaan penerapan di tiap daerah: Infrastruktur teknologi penggajian dan administrasi ASN masih bervariasi di tingkat daerah.
- Resistensi birokrasi: Koordinasi lintas kementerian diperlukan agar anggaran dapat disalurkan tepat waktu tanpa birokrasi berlapis.
- Potensi diskriminasi: Hakim di wilayah terpencil mungkin masih kesulitan mendapatkan fasilitas pendukung (transportasi, hunian dinas) sesuai kenaikan gaji.
- Pengamanan anggaran: Penggunaan dana besar memerlukan audit rutin, baik internal MA maupun eksternal BPK dan BPKP.
Posisi Pegawai Lain dan “Kesabaran” ASN
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pegawai negeri sipil (ASN) di instansi lain harus bersabar menanti penyesuaian gaji menyeluruh. Beberapa poin penting:
- Pemerintah berencana menyusun roadmap kenaikan gaji ASN secara bertahap setelah revitalisasi sistem remunerasi hakim dianggap berhasil.
- Peningkatan kualitas layanan publik akan menjadi tolok ukur sebelum penyesuaian gaji merata di semua lini ASN.
- Keputusan ini menimbulkan respons beragam di kalangan birokrat: sebagian mendukung langkah progresif, sebagian lagi khawatir soal beban anggaran jangka panjang.
Langkah Ke Depan: Membangun Ekosistem Berintegritas
Kami merangkum beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh pemerintah dan lembaga terkait:
- Sinergi lintas lembaga: MA, KPK, BPK, dan Kemenkeu harus berkolaborasi membangun dashboard integritas untuk memonitor kinerja dan pelanggaran.
- Kapabilitas SDM pengadilan: Pelatihan etika, manajemen risiko korupsi, dan penggunaan teknologi e-court harus diperkuat.
- Pelibatan masyarakat sipil: Forum konsultasi publik dan sistem pengaduan online memudahkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran hakim.
- Evaluasi periodik: Kenaikan gaji baru efektif jika dievaluasi dampaknya setiap 6–12 bulan, dengan indikator rendahnya angka gratifikasi dan kenaikan kepercayaan publik.
Dengan komitmen kuat dari Presiden, dukungan KPK, dan hadirnya mekanisme pengawasan yang sistemik, kebijakan gaji hakim hingga 280 persen dapat menjadi titik balik dalam memperkuat integritas peradilan di Indonesia. Langkah selanjutnya adalah memastikan implementasi berjalan lancar, transparan, dan akuntabel demi terciptanya ekosistem hukum yang bebas dari korupsi.