WartaExpress

Geger! DPR Ungkap Program MBG Bisa Jadi Jurus Pamungkas Atasi Gizi Buruk!

Anggota Komisi IX DPR RI, Tubagus Haerul Jaman, menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Serang. Inisiatif ini ditujukan mengatasi tingginya kasus gizi buruk, terutama pada anak-anak dan ibu hamil di wilayah pelosok. Sebagai upaya prioritas pemerintah menjelang Generasi Emas 2045, MBG menjadi fokus kolaborasi lintas lembaga demi terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif.

Latar belakang kebutuhan program MBG

Masalah gizi buruk masih menjadi persoalan serius di beberapa daerah Indonesia. Data terakhir BGN menunjukkan:

  • Angka stunting anak balita mencapai double-digit di sejumlah kabupaten.
  • Persentase anemia pada ibu hamil berkisar antara 30–40%.
  • Akses pangan bergizi masih terbatas di area terpencil.
  • Ketimpangan distribusi makanan bergizi menjadi penyebab utama, sehingga BGN menggandeng DPR sebagai pengawas dan fasilitator kebijakan agar program ini berjalan optimal.

    Tujuan dan cakupan Program Makan Bergizi Gratis

    MBG dirancang untuk memberikan makanan bernutrisi tanpa biaya kepada:

  • Anak usia sekolah dasar dan pra-sekolah.
  • Ibu hamil maupun menyusui.
  • Kelompok rentan di wilayah 3T (terluar, terpencil, tertinggal).
  • Efektivitas program diukur lewat indikator penurunan angka stunting, peningkatan kadar hemoglobin, dan evaluasi kepuasan penerima manfaat.

    Peran Tubagus Haerul Jaman dalam implementasi

    Sejak awal, Tubagus berperan sebagai penghubung antara BGN, pemerintah provinsi, dan masyarakat lokal:

  • Mendorong percepatan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
  • Mengawal pendanaan MBG agar tepat sasaran dan transparan.
  • Bertindak sebagai pengawas lapangan untuk memastikan kualitas penyajian makanan.
  • Dalam sambutannya, Tubagus menegaskan komitmen pemerintah: “MBG bukan sekadar pemberian lauk-pauk, tapi investasi generasi penerus yang sehat dan berdaya saing.”

    Rincian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

    SPPG merupakan ujung tombak pelaksanaan MBG. Di Kota Serang terdapat enam SPPG yang telah beroperasi, sedangkan 35 unit lain masih dalam proses pendirian. Setiap SPPG bertugas:

  • Menyusun menu harian bergizi sesuai standar Gizi Seimbang.
  • Mengelola suplai bahan pangan lokal berkualitas.
  • Melakukan pencatatan konsumsi dan evaluasi pertumbuhan anak.
  • Menyelenggarakan edukasi gizi kepada orang tua dan guru PAUD/SD.
  • Keberadaan SPPG juga membuka peluang pelibatan masyarakat—guru, kader posyandu, hingga pelaku UMKM—sebagai mitra dalam penyediaan bahan baku dan distribusi makanan.

    Dukungan operasional dan kendala yang dihadapi

    Meski telah berjalan, program MBG menghadapi beberapa tantangan:

  • Ketersediaan infrastruktur dapur—terutama di lokasi terpencil—masih terbatas.
  • Variasi menu perlu diperkuat agar tidak monoton dan tetap memenuhi kebutuhan mikronutrien.
  • Koordinasi antar-lembaga di tingkat kota dan kabupaten memerlukan penyempurnaan SOP.
  • Untuk mengatasi hal tersebut, Tubagus dan BGN menyiapkan pelatihan manajemen dapur gizi dan penguatan supply chain agar pasokan bahan pangan bergizi selalu tersedia.

    Peran Badan Gizi Nasional sebagai pengarah

    Meida Octarina, Tenaga Ahli Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, mengingatkan pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam proses pendaftaran SPPG. BGN menjamin:

  • Pendaftaran resmi hanya melalui jalur yang ditetapkan BGN.
  • Publikasi tunggal pengumuman SPPG di situs resmi dan media lokal.
  • Penolakan terhadap oknum yang menjanjikan kemudahan pendaftaran dengan biaya tertentu.
  • Melalui monitoring berkala, BGN memastikan integritas data penerima manfaat dan kelancaran distribusi makanan bergizi.

    Harapan jangka panjang dan partisipasi masyarakat

    Sebagai program prioritas, MBG ditargetkan mencapai seluruh kabupaten di Provinsi Banten sebelum September mendatang. Tubagus mengajak:

  • Orang tua dan pendidik untuk aktiv memantau asupan gizi anak.
  • Relawan masyarakat untuk membantu operasional SPPG.
  • Pemerintah daerah untuk mempercepat pendirian infrastruktur dapur.
  • Dukungan kolaboratif antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat menjadi kunci sukses menurunkan angka gizi buruk dan menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.

    Exit mobile version