Latar Belakang Usulan Kementerian Keamanan
Pada diskusi publik yang digelar di Kantor Sinergi Konstruktif, Jumat, 21 November 2025, kritikus politik Faizal Assegaf mengemukakan gagasan pembentukan Kementerian Keamanan. Tujuannya: memperkuat tata kelola Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tanpa merubah status kelembagaan Polri yang berada langsung di bawah Presiden. Menurut Faizal, langkah ini dilatarbelakangi kebutuhan akan koordinasi horizontal yang solid antara kementerian dan Polri, sehingga fungsi pengawasan dan pembinaan menjadi lebih terstruktur.
Menyoal Rencana Penempatan Polri di Bawah Kemendagri
Saat ini wacana menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencuat sebagai salah satu opsi reformasi kelembagaan. Faizal menolak keras gagasan tersebut. Ia menilai penempatan Polri di bawah Kemendagri berpotensi membuka ruang intervensi politik yang justru akan melemahkan independensi institusi. “Penempatan Polri di bawah kementerian tertentu dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengaburkan batas wewenang antara fungsi pengamanan dan politik praktis,” ujarnya.
Prinsip Kedudukan Setara dengan Kemenhan
Gagasan Kementerian Keamanan yang diusulkan oleh Faizal tidak akan mengubah kedudukan Kapolri—masih tetap berada di bawah Presiden sama seperti Panglima TNI. Kementerian ini justru dirancang sebagai mitra kerja setara dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Pada level koordinasi horizontal, Kementerian Keamanan bertugas tidak untuk mengendalikan operasi harian Polri, melainkan untuk membangun mekanisme pengawasan, akuntabilitas anggaran, dan netralitas institusi.
Rincian Fungsi Kementerian Keamanan
- Penguatan Pengawasan Anggaran: memastikan penggunaan anggaran Polri transparan dan sesuai prioritas program.
- Pemeliharaan Netralitas: mengawasi agar kepolisian tidak terlibat dalam kontestasi politik praktis maupun kampanye kandidat.
- Reformasi Rekrutmen: merancang standar seleksi anggota Polri berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang terbukti.
- Transformasi Organisasi: mempercepat perubahan kultur kerja Polri menjadi lebih profesional, berwibawa, dan berorientasi pelayanan publik.
- Koordinasi Kebijakan: menyelaraskan kebijakan keamanan nasional dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Kemenhan, Kemenlu, dan BNPB.
Dukungan terhadap Komisi Percepatan Reformasi Polri
Selain usulan kementerian baru, Faizal juga menyatakan dukungan terhadap Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie. Komisi ini didorong untuk memediasi sengketa hukum yang bernuansa politik, termasuk polemik publik terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Menurut Faizal, keberadaan tim mediasi dapat menjadi penyeimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak setiap pihak.
Pentingnya Pendekatan Dialogis
Dalam menghadapi kasus yang mengandung unsur politik, Faizal menekankan perlunya mekanisme dialog yang sistematis. “Kami mendorong Tim Percepatan Reformasi Polri membuka ruang mediasi agar penegakan hukum tidak ditunggangi dendam politik,” tuturnya. Dengan dialog terstruktur, potensi eskalasi kericuhan sosial dapat dikurangi, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.
Contoh Kasus Ijazah Palsu dan Polemik Politik
Dugaan penggunaan ijazah palsu oleh mantan Presiden menimbulkan gelombang tuntutan hukum dan protes politik. Faizal mengingatkan, ketika proses hukum dikaitkan dengan kekuatan politik, maka aspek keadilan seringkali terdistorsi. Dalam forum diskusi, ia mencontohkan bagaimana pendekatan litigasi biasa dapat berujung pada saling balas tuntutan yang memecah belah masyarakat. Pendekatan mediasi oleh komisi independen dinilai lebih efektif meredam ketegangan.
Tantangan dalam Implementasi Kementerian Keamanan
- Perumusan Amandemen Undang-Undang: diperlukan revisi UUD dan UU Polri agar kelembagaan baru mendapat landasan hukum yang kuat.
- Sinkronisasi Kelembagaan: menghindari tumpang tindih tugas dengan Kemenhan, Kemdagri, dan BNPT.
- Sourcing SDM Berkualitas: menyiapkan birokrat dan analis keamanan yang memiliki kompetensi tinggi di bidang intelijen, hukum, dan manajemen krisis.
- Pengawasan Multi-Stakeholder: memastikan keterlibatan parlemen, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan dalam mengawal implementasi kementerian baru.
Manfaat bagi Tata Kelola Keamanan Nasional
Apabila terwujud, Kementerian Keamanan akan memperkuat kerangka tata kelola keamanan nasional dengan:
- Meminimalkan intervensi politik dalam operasi Polri.
- Meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran guna menghindari penyalahgunaan dana.
- Memberikan payung hukum bagi reformasi rekrutmen dan pelatihan anggota Polri.
- Menyediakan forum koordinasi lintas lembaga dalam merespons ancaman keamanan kompleks.
Dengan demikian, Polri dapat fokus menjalankan tugas sebagai penyidik dan penegak hukum, tanpa terbebani tekanan politik yang bersinggungan dengan agenda kekuasaan. Langkah ini diharapkan mengantarkan institusi Polri menjadi organisasi yang semakin profesional, akuntabel, dan dipercaya publik.