Pulau Enggano, terletak di barat daya Pulau Sumatra, kini menjadi sorotan nasional. Sebagai bagian terluar Provinsi Bengkulu, pulau ini selama puluhan tahun menghadapi kendala geografis dan infrastruktur yang tertinggal. Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) percepatan pembangunan Enggano pada 24 Juni 2025 menegaskan komitmen pemerintah pusat. Namun, langkah selanjutnya kini berada di tangan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Desakan Ketua MPR RI untuk Akselerasi Pembangunan
Pada Rabu, 25 Juni 2025, di Kompleks Parlemen Senayan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan kembali urgensi percepatan pembangunan Pulau Enggano. Ia menyampaikan kepada wartawan:
- “Dengan penegasan Keppres kemarin menjadi tegas, sehingga Pemerintah Provinsi Bengkulu bisa melakukan pembangunan di pulau tersebut karena penduduknya cukup banyak.”
- “Mengingat Pulau Enggano berada di daerah terluar, jaraknya jauh dari daratan Sumatra, maka percepatan pembangunan menjadi sangat penting.”
Menurut Muzani, instruksi Presiden harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Bengkulu agar rencana pembangunan tidak terhambat birokrasi.
Isolasi Geografis dan Tantangan Pelabuhan
Situasi Pulau Enggano diperparah oleh kedalaman alur Pelabuhan Pulau Baai yang dangkal, membatasi akses kapal besar ke pulau tersebut. Akibatnya:
- Frekuensi dan kapasitas pengiriman barang logistik terbatas, menyebabkan harga bahan pokok lebih mahal.
- Warga kesulitan mengakses layanan kesehatan lanjutan di daratan utama, terutama jika memerlukan evakuasi darurat.
- Investasi swasta enggan masuk karena akses transportasi darat dan laut yang tidak memadai.
Untuk itu, pengerukan alur pelabuhan dan pembangunan dermaga modern menjadi prioritas agar kapal barang dan penumpang dapat bersandar dengan aman.
Isi Instruksi Presiden (Inpres) Percepatan Pembangunan
Penandatanganan Inpres pada 24 Juni 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, didampingi:
- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya
- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
Inpres tersebut memuat arahan percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan sosial-ekonomi di Pulau Enggano. Poin-poin utama meliputi:
- Pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai hingga kedalaman standar internasional.
- Pembangunan jalan penghubung utama di pulau agar mobilitas warga lebih lancar.
- Peningkatan pasokan listrik dan air bersih melalui proyek PLTD dan instalasi PDAM mini.
- Pendirian fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas) dan telemedicine untuk kasus darurat.
- Penyediaan sarana pendidikan formal dan pelatihan keterampilan bagi generasi muda.
Peran Pemprov Bengkulu dalam Implementasi
Setelah instruksi pusat, Pemprov Bengkulu memiliki tanggung jawab besar untuk:
- Menyiapkan anggaran daerah (APBD) dan dana alokasi khusus (DAK) sesuai skala prioritas.
- Berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan terkait pelabuhan dan jalan tol laut.
- Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Kemenristek untuk telemedicine dan Puskesmas keliling.
- Mengajak investor swasta melalui skema kemitraan publik-swasta (PPP) untuk sektor pariwisata dan perikanan.
- Mengaktifkan peran DPRD Provinsi Bengkulu dalam pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan.
Jadwal pelaksanaan diharapkan dimulai triwulan III–IV 2025, dengan target tahap pertama kelar dalam 12 bulan.
Dampak Positif untuk Warga Enggano
Percepatan pembangunan akan membawa sejumlah manfaat langsung:
- Peningkatan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
- Peluang kerja baru dalam proyek infrastruktur dan sektor pariwisata lokal.
- Akses kesehatan dan pendidikan lebih mudah, menurunkan angka kesakitan dan putus sekolah.
- Peningkatan konektivitas digital melalui pengembangan jaringan telekomunikasi 4G/5G.
- Pengembangan sektor perikanan budi daya dan pengolahan hasil laut untuk nilai tambah.
Dengan infrastruktur memadai, Pulau Enggano bisa bertransformasi menjadi pusat ekonomi maritim yang berkembang, sekaligus menjaga nilai kearifan lokal masyarakat setempat.
Langkah Selanjutnya dan Mekanisme Pengawasan
Untuk memastikan Inpres dijalankan efektif, beberapa langkah pengawasan perlu diambil:
- Rapat koordinasi rutin antara Pemprov Bengkulu, Kementerian terkait, dan MPR RI.
- Penyusunan laporan triwulanan yang dipublikasikan transparan ke publik.
- Pembentukan tim khusus di DPRD Provinsi untuk memantau realisasi anggaran dan progres fisik.
- Pelibatan masyarakat lokal dalam forum konsultasi untuk menyampaikan aspirasi dan evaluasi lapangan.
Pulau Enggano menunggu tindakan cepat dan nyata dari Pemprov Bengkulu. Inpres telah diteken, sekarang saatnya eksekusi demi kesejahteraan ribuan warga di pulau terluar Indonesia.
