PONTIANAK – wartaexpress.com – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), H. Sutarmidji, SH, M.Hum, menghadiri Rapat Pembahasan Isu Strategis Pembangunan Kalbar Tahun 2022. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan antar level Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022. Perencanaan diharapkan bersumber dari keakuratan dan kemampuan dalam mengolah data.
Tujuan rapat ini adalah memperoleh nilai pada tiap indikator, yang dilihat melalui data pembentuk kabupaten dan kota, sehingga diperoleh permasalahan yang bisa dimanfaatkan bagi perencanaan sehingga memperoleh pembangunan yang tepat sasaran.
Dalam wawancaranya, Gubernur Kalbar mengatakan, bahwa seluruh kegiatan perencanaan harus berdasarkan data yang akurat, tanpa data yang benar, program dan kegiatan tidak akan dicapai dengan baik.
“Saya minta data kita genahkan, harus di-update, diperbaiki dan disinkronkan satu dengan yang lain, supaya program yang kita susun output-nya bagus dan jelas. Jangan sampai terjadi kesalahan data karena mengakibatkan programnya jadi tak benar lalu hasilnya jelek dan mubazir,” ungkap Gubernur Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (01/02/2021).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar masih rendah (67,65) dibandingkan dengan rata-rata nasional, sehingga Gubernur Kalbar meminta kepada jajarannya berfokus kepada data dan menyusun program sesuai kebutuhan.
“Kalbar itu akumulasi dari kabupaten dan kota, misalnya Kayong Utara yang baru (62,65) dilihat sektor apa yang lemah, harusnya ada program provinsi di sana. Kabupaten/kota juga harus ada program untuk meningkatkan nilai IPM. Saya minta Bupati/Walikota harus fokus pada data,” pinta Gubernur Kalbar.
Gubernur Kalbar melihat angka kemiskinan di kota sangat besar dikarenakan pekerjaan di daerah masih terbatas sehingga bertumpu pada kota. “Nanti provinsi harus membuat segmen-segmen pertumbuhan di daerah, sehingga mereka tidak bertumpu mencari pekerjaan di kota. Tidak hanya di Kalbar, bahkan di seluruh Indonesia angka pengangguran di kota pasti lebih besar dari kabupaten, karena pekerjaan di daerah kadang terbatas,” jelasnya.
Pada tahun 2021 ini, Gubernur Kalbar akan melihat kinerja Kepala Perangkat Daerah Pemprov. Kalbar tentang penyajian data dalam sektor ekonomi. “Saya pastikan akan mempelajari data dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan menyinkronkan data statistik dengan Bank Indonesia dalam hal ekonomi,” tegasnya.
Dalam rapat ini turut hadir Sekretaris Daerah Prov. Kalbar, A.L. Leysandri, SH, Kepala Bappeda Prov. Kalbar, Ir. Yuslinda, MM beserta Bappeda Kabupaten/Kota, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Kalbar, Moh. Wahyu Yulianto, S.Si, S.ST, M.Si. (Rls/danil)
Discussion about this post