Menkeu Ungkap Indikasi Pemalsuan dan Manipulasi Cukai Rokok
Pada Senin malam, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya tengah menelisik dugaan praktik manipulasi dan pemalsuan cukai rokok di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jakarta Pusat. Menurut Purbaya, belum ada kesimpulan final karena pemerintah masih mengumpulkan data lapangan dan melakukan analisis mendalam.
Kajian Dampak Potensi Penerimaan Negara
Purbaya menjelaskan bahwa salah satu fokus utama kajian adalah menghitung potensi penerimaan negara jika praktik cukai palsu berhasil diberantas. Ia mencontohkan, “Misalnya, kalau saya bisa beresin, saya bisa hilangin cukai-cukai palsu, berapa pendapatannya. Dari situ kan saya bergerak ke depan seperti apa.” Pemerintah berupaya memetakan besaran kerugian negara akibat peredaran pita cukai ilegal dan menyusun skenario kebijakan fiskal untuk menutup celah tersebut.
Metodologi Analisis di Lapangan
- Survei berbasis sampling: petugas bea cukai akan mengambil sampel rokok di beberapa wilayah produsen dan distributor.
- Verifikasi pita cukai: menggunakan teknologi hologram dan kode QR untuk membedakan pita cukai resmi dengan yang palsu.
- Sinkronisasi data: menggabungkan informasi perpajakan, bea cukai, dan data peredaran barang dari instansi terkait.
- Penilaian risiko: memetakan titik rawan penyelundupan dan pemalsuan di jalur distribusi rokok.
Purbaya menyatakan, “Tergantung hasil studi dan analisa yang kita dapat dari lapangan,” menegaskan bahwa langkah selanjutnya akan sangat bergantung pada hasil verifikasi di lapangan.
Sorotan DPR dan Komisi XI
Pada 10 September 2025, Kementerian Keuangan telah menjalani rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Anggota Komisi XI, Harris Turino, menyoroti dampak kebijakan tarif cukai terhadap industri Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan kesejahteraan pekerja. Ia mengingatkan bahwa kenaikan tarif cukai terlalu agresif berpotensi menekan produksi pabrik rokok besar seperti Gudang Garam, merugikan ribuan pekerja di sektor tersebut.
Harris juga mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal agar penerimaan negara meningkat tanpa harus terus-menerus menaikkan tarif cukai. “Pengetatan pengawasan cukai ilegal bisa menjadi solusi alternatif untuk menambah penerimaan pajak,” ujarnya.
Kerjasama Lintas Kementerian
Untuk memberantas praktik cukai palsu, Purbaya menegaskan perlunya sinergi antara Kementerian Keuangan, Kepolisian, dan Bea Cukai. Langkah-langkah yang direncanakan meliputi:
- Peningkatan patroli dan operasi penertiban di lokasi gudang dan jalur distribusi rokok.
- Penerapan denda administratif dan pidana bagi pelaku pemalsuan pita cukai.
- Peningkatan kapasitas laboratorium forensik untuk memeriksa keaslian pita cukai.
- Kampanye edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar memahami resiko dan dampak cukai palsu.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Selain kerugian fiskal, peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu juga berimplikasi pada aspek sosial. Produk rokok tanpa pengawasan sering kali dijual dengan harga murah, mendorong kenaikan konsumsi terutama di kalangan remaja dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah khawatir hal ini akan meningkatkan angka perokok aktif dan menambah beban biaya kesehatan nasional.
Skema Kebijakan Ke Depan
Purbaya menyebutkan, kebijakan cukai rokok ke depan bisa mencakup beberapa skenario:
- Penyesuaian struktur tarif cukai berdasarkan jenis produk (SKM vs Sigaret Kretek Tangan).
- Penggunaan teknologi digital untuk merekam peredaran produk rokok secara real time.
- Penerapan sistem e-cukai dengan kode unik per kemasan untuk memudahkan pelacakan.
- Penambahan insentif bagi pabrik rokok yang menerapkan sistem pelaporan otomatis (e-invoice).
Langkah Transparansi dan Akuntabilitas
Pemerintah berkomitmen untuk memublikasikan hasil studi dan tindakan selanjutnya kepada publik. Laporan perkembangan akan disampaikan secara berkala kepada DPR dan masyarakat luas, guna menjaga kepercayaan dan memastikan langkah penertiban cukai berjalan transparan.
Peran Masyarakat dan Industri
Purbaya juga mengajak partisipasi aktif industri rokok dan masyarakat untuk melaporkan indikasi peredaran pita cukai palsu. Kanal pengaduan online dan hotline khusus akan segera diaktifkan untuk mempermudah penanganan kasus. Dengan kolaborasi ini, diharapkan praktik ilegal dapat ditekan, penerimaan negara meningkat, dan tujuan kesehatan publik tetap terjaga.