Hilirisasi Jadi Kunci Kejutan Ekonomi 2029: DPR Ungkap Strategi yang Bisa Mengubah Nasib Tambang Indonesia

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa hilirisasi merupakan langkah strategis yang sangat krusial bagi perekonomian nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII yang berlangsung di Jakarta pada Senin malam, 13 April 2026. Dalam konteks target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% pada 2029, hilirisasi dipandang bukan sekadar kebijakan industri, melainkan fondasi untuk meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memperkuat ketahanan ekonomi di tengah gejolak harga komoditas global.

Mengapa hilirisasi jadi prioritas

Menurut Sugeng, hilirisasi berperan menggandakan manfaat dari sumber daya alam yang dimiliki bangsa. Alih‑alih mengekspor bahan mentah dengan margin kecil, negara perlu mengolah bahan baku menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri. Dengan demikian rantai nilai beralih dari hulu menuju hilir, membuka ruang investasi manufaktur, memicu pengembangan ekosistem industri pendukung, serta mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas internasional.

Nilai tambah: produk olahan memberikan marjin lebih tinggi dibandingkan bahan mentah.

Penciptaan lapangan kerja: kegiatan hilirisasi menyerap tenaga kerja pada berbagai tingkat keahlian.

Pengembangan industri lokal: melahirkan pemasok komponen, jasa logistik, dan layanan teknis.

Sinergi antarpelaku: kunci keberhasilan

Komisi XII menyoroti pentingnya konsolidasi dan sinergi antara pelaku sektor—mulai perusahaan tambang, pelaku smelter, sampai industri manufaktur. Sugeng menggarisbawahi bahwa langkah kolaboratif antara BUMN, swasta, pemerintah daerah, serta institusi riset dan pendidikan akan mempercepat proses hilirisasi. Tanpa koordinasi yang baik, risiko duplikasi investasi, hambatan perizinan, serta masalah rantai pasok lokal justru bisa menghambat proses tersebut.

Koordinasi kebijakan: sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah untuk mempercepat izin dan infrastruktur.

Pemberdayaan lokal: integrasi UMKM dan pemasok lokal agar manfaat hilirisasi menyebar secara luas.

Peran BUMN: memfasilitasi skala proyek dan menjadi mitra strategis untuk investasi besar.

Kinerja MIND ID sebagai fondasi

Pada kesempatan yang sama, delegasi dari Holding Industri Pertambangan MIND ID memaparkan capaian 2025 yang relatif solid. MIND ID melaporkan pendapatan sebesar Rp159 triliun, EBITDA Rp42 triliun, dan laba bersih Rp29 triliun—angka yang melampaui target. Manajemen menyatakan capaian ini menjadi landasan untuk merealisasikan peningkatan produksi beberapa komoditas strategis seperti batu bara, bauksit, nikel, dan timah pada 2026.

Keseimbangan produksi dan keberlanjutan: MIND ID menegaskan fokus pada pengelolaan tambang yang bertanggung jawab.

Investasi hilirisasi: hasil kinerja diharapkan mendukung investasi downstream guna meningkatkan nilai tambah.

Tantangan global dan domestik yang harus dihadapi

Walau optimisme ada, DPR juga mengingatkan sejumlah tantangan. Volatilitas harga komoditas global dapat memengaruhi arus kas dan rencana investasi. Selain itu, infrastruktur logistik, ketersediaan energi yang stabil, serta kebutuhan tenaga kerja terampil menjadi hambatan nyata di lapangan. Sugeng menyebut tata kelola yang baik sebagai syarat agar hilirisasi tidak hanya menjadi slogan politik tetapi benar‑benar memberikan dampak jangka panjang.

Risiko harga komoditas: fluktuasi bisa memengaruhi kelayakan investasi hilirisasi.

Ketersediaan energi: proyek hilirisasi skala besar memerlukan pasokan listrik andal dan terjangkau.

Tenaga kerja terampil: diperlukan program pendidikan vokasi untuk memenuhi kebutuhan industri baru.

Strategi kebijakan yang diusulkan DPR

DPR mengusulkan beberapa langkah kebijakan untuk memperkuat agenda hilirisasi. Antara lain percepatan perizinan terpadu berbasis digital, insentif fiskal untuk pengolahan di dalam negeri, fasilitas pembiayaan bagi proyek hilirisasi, serta kebijakan proteksi sementara agar industri dalam negeri dapat menguat sebelum berkompetisi secara penuh di pasar internasional.

Perizinan digital: memotong waktu dan biaya administrasi pengembangan proyek.

Insentif fiskal: tax holiday, keringanan bea masuk mesin, dan subsidi energi untuk fase awal industri hilir.

Fasilitas pembiayaan: kredit infrastruktur dan dukungan pembiayaan ekspor.

Peran daerah dan pemberdayaan rantai pasok lokal

Hilirisasi tidak bisa berjalan tanpa peran aktif pemerintah daerah. Sugeng menggarisbawahi pentingnya sinergi pusat‑daerah untuk membangun infrastruktur, zona ekonomi khusus, serta pelatihan tenaga kerja. Di sisi lain, skema pemberdayaan bagi pelaku usaha kecil menengah di kawasan tambang akan memastikan manfaat ekonomi terdistribusi, bukan terkonsentrasi pada beberapa aktor besar saja.

Infrastruktur daerah: pelabuhan, jalan, dan listrik yang memadai.

Program pelatihan: kerja sama dengan politeknik dan universitas untuk mengisi kebutuhan SDM teknis.

Penguatan UMKM: peluang subkontrak dan penyedia komponen lokal untuk meningkatkan inklusivitas ekonomi.

Signifikansi jangka panjang

Secara strategis, hilirisasi bisa menjadi motor perubahan struktur ekonomi Indonesia—dari bergantung ekspor bahan mentah menjadi negara manufaktur sumber daya yang kompetitif. Jika dikelola dengan tata kelola yang baik, investasi terarah, dan sinergi lintas sektoral, hilirisasi berpotensi meningkatkan ketahanan ekonomi, memperkaya struktur industri, dan mendukung target pertumbuhan ambisius yang ditetapkan pemerintah.

Pernyataan DPR dan paparan kinerja MIND ID membuka ruang diskusi lanjutan tentang bagaimana kebijakan hilirisasi diterjemahkan ke program konkret. Di hadapan tantangan global, langkah integratif antara kebijakan, investasi, dan kapasitas lokal menjadi kunci agar hilirisasi benar‑benar menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.