Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, memberikan dukungan penuh terhadap gagasan Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) untuk menghadirkan demokrasi yang lebih sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab. Menurut Idrus, inisiatif ini bukan sekadar mekanisme politik, melainkan “anugerah sejarah” yang harus dijaga demi keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
Apresiasi Terhadap Ijtihad Politik BSNPG
Idrus menyebut upaya yang digagas oleh Kepala BSNPG, Syahmud Basrie Ngabalin, sebagai bentuk ijtihad politik yang serius. Ia berharap gagasan tersebut mampu memperkuat sistem politik Indonesia:
- Memperbaiki proses pemilu agar lebih transparan dan adil.
- Membangun kultur politik yang beretika dan menjunjung tinggi martabat.
- Memastikan partisipasi warga tidak berhenti pada sekadar pemberian suara.
“Saya sangat mengapresiasi ijtihad politik yang dilakukan oleh Kepala BSNPG. Ini bukti keseriusan Golkar untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita,” ujar Idrus saat memberikan keterangan pers, Minggu (14/9).
Proses Kajian Internal dan Pelaporan
Setelah pengukuhan kepengurusan BSNPG periode 2024–2029, seluruh usulan akan melalui beberapa tahap kajian sebelum diambil keputusan final:
- Studi kelayakan terhadap regulasi pemilu dan mekanisme saksi.
- Diskusi panel internal dengan tim ahli politik dan hukum Partai Golkar.
- Penyusunan laporan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Idrus menegaskan, Golkar sebagai partai besar memiliki tanggung jawab mengawal hasil kajian tersebut agar benar-benar implementatif.
Peran Golkar Sebagai Pengawal Demokrasi
Menurut Idrus, posisi Golkar bukan hanya sebagai peserta pemilu, tetapi juga sebagai penjaga marwah demokrasi. Tugas ini mencakup:
- Mengawal jalannya pemilu agar bebas dari kecurangan dan praktik politik uang.
- Mendorong transparansi pendanaan kampanye dan penggunaan media sosial.
- Mengawal legislatif dan eksekutif agar kebijakan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, BSNPG bukan hanya bertugas menempatkan saksi di tiap TPS, melainkan berperan sebagai benteng moral bagi proses demokrasi nasional.
Demokrasi Sejati Menurut Syahmud Basrie Ngabalin
Kepala BSNPG, Syahmud Basrie Ngabalin, menekankan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada pesta lima tahunan. Menurutnya:
- Rakyat harus dilibatkan secara aktif, bukan sekadar sebagai pemilih pasif.
- Saksi pemilu harus mengedukasi masyarakat tentang arti suara sebagai mandat dan janji masa depan.
- Demokrasi harus tumbuh dari kesadaran kolektif, bukan hanya simbol pencoblosan di bilik suara.
“Suara rakyat bukan sekadar hak, tetapi amanah dan titipan yang harus dijaga oleh wakil yang terpilih,” ungkap Syahmud dalam sambutannya.
Langkah Konkret BSNPG di Lapangan
Beberapa langkah yang sudah dan akan dilakukan BSNPG antara lain:
- Pelatihan saksi pemilu untuk memantau potensi pelanggaran secara profesional.
- Penyebaran materi edukasi politik melalui media daring dan kegiatan tatap muka.
- Koordinasi lintas partai untuk menciptakan kode etik pemilu bersama.
- Pembentukan tim respons cepat yang siap menindaklanjuti laporan pelanggaran.
Program-program ini dirancang untuk memperkuat pengawasan dan mengurangi praktik-praktik curang.
Pentingnya Kesadaran Warga dalam Demokrasi
Idrus dan Syahmud sepakat bahwa kesadaran warga menjadi kunci keberhasilan demokrasi:
- Memilih berdasarkan kualitas calon dan visi-misi, bukan iming-iming sesaat.
- Melaporkan setiap indikasi kecurangan, baik politik uang maupun intimidasi.
- Terus mengawal kinerja wakil rakyat setelah terpilih, termasuk di parlemen dan pemerintahan.
Dengan partisipasi aktif, rakyat tidak lagi menjadi penonton, melainkan pelaku utama dalam menentukan arah bangsa.
Implikasi bagi Sistem Politik Indonesia
Gagasan BSNPG ini berpotensi membawa perubahan struktural pada sistem pemilu dan budaya politik nasional. Beberapa implikasinya antara lain:
- Peningkatan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan lembaga politik.
- Perbaikan kualitas legislasi dan kebijakan publik melalui wakil rakyat yang akuntabel.
- Penguatan sosio-politik di akar rumput, dengan basis saksi yang memahami hak dan kewajiban sipil.
Dengan sinergi antara partai politik, lembaga pengawas, dan kesadaran warga, Indonesia dapat mewujudkan visi demokrasi yang lebih sehat dan berintegritas.