Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengungkapkan potensi ekonomi karbon Indonesia yang sangat besar: sekitar 200 miliar dolar AS atau setara Rp4.500 triliun. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Workshop Tata Kelola Implementasi Nilai Ekonomi Karbon Sub‑Nasional 2026 di Legian, Bali. Angka tersebut menegaskan bahwa perdagangan karbon bisa menjadi sumber pembiayaan baru yang signifikan jika dikelola dengan baik dan berkeadilan.
Apa itu Nilai Ekonomi Karbon (NEK)?
Nilai Ekonomi Karbon adalah mekanisme yang memberi nilai ekonomi terhadap kegiatan pengurangan emisi atau restorasi ekosistem. Dengan adanya NEK, kegiatan seperti reforestasi, konservasi mangrove, penanganan limbah organik, atau pengelolaan TPA yang lebih baik bisa menghasilkan kredit karbon yang dapat diperdagangkan. NEK berfungsi sebagai pengungkit pembiayaan untuk mendukung upaya restoratif dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Jumhur: manfaat harus sampai ke masyarakat tapak
Menteri Jumhur menekankan bahwa hasil dari perdagangan karbon tidak boleh berhenti hanya di tingkat pencatatan atau menjadi komoditas di tangan spekulan. Menurutnya, manfaat ekonomi dari NEK harus dirasakan langsung oleh masyarakat lokal yang menjaga dan memulihkan ekosistem. Ia memperingatkan pejabat lintas sektor agar memastikan skema ini menghadirkan aliran pendapatan nyata bagi masyarakat setempat, bukan sekadar transaksi di atas kertas.
Dari angka ke aksi: contoh implementasi nyata
Salah satu contoh teknis yang diangkat adalah penanganan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang masih memakai metode open dumping. Dengan menutup TPA menggunakan geomembrane dan menerapkan methane recovery (penangkapan gas metana), pemerintah daerah dan BUMD dapat meraih dua manfaat sekaligus:
Langkah‑langkah seperti ini menunjukkan bagaimana proyek konkret dapat menghasilkan kredit karbon dan sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan hidup lokal.
Perubahan prinsip: polluter pays dan akuntabilitas
Jumhur juga mengingatkan perubahan paradigma global: prinsip “polluter pays” semakin menegaskan bahwa biaya atas kerusakan lingkungan tidak boleh ditanggung oleh publik. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang mengatur NEK, Indonesia menempatkan mekanisme keuangan ini sebagai instrumen untuk memastikan pihak yang merusak membayar—dan dana itu dapat diarahkan untuk restorasi dan pembangunan berkelanjutan.
Tantangan tata kelola dan risiko dominasi pasar
Meski potensi ekonominya besar, ada sejumlah tantangan mendasar yang harus diantisipasi:
Jika tidak ditangani, risiko‑risiko ini dapat mengikis kepercayaan publik dan mengurangi efektivitas NEK sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.
Peran pemerintah daerah dan BUMD
Menteri Jumhur mengajak kepala daerah untuk aktif mengidentifikasi peluang NEK di wilayahnya—mulai dari restorasi mangrove, rehabilitasi lahan kritis, hingga modernisasi TPA. Pemerintah daerah dan BUMD dapat menjadi pelaksana proyek, pemangku kepentingan yang mengelola kredit karbon, maupun fasilitator untuk melibatkan masyarakat. Kunci keberhasilan adalah desain skema yang inklusif, distribusi manfaat yang jelas, dan mekanisme rujukan atau pengaduan bagi masyarakat.
Langkah teknis yang direkomendasikan
Implikasi bagi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi lokal
Jika dikelola dengan baik, NEK bisa menjadi sumber pendanaan baru untuk konservasi dan pemulihan ekosistem sekaligus membuka peluang ekonomi lokal—misalnya lapangan kerja baru dalam restorasi, pengelolaan sampah modern, atau produksi energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan visi ekonomi restoratif yang digagas Jumhur: menggeser model pembangunan dari eksploitasi semata menuju regenerasi sumber daya alam.
Pesan penting untuk pejabat lintas sektor
Menteri Jumhur memberi pesan tegas: pejabat harus memastikan manfaat NEK merata dan nyata. Ia mengingatkan agar skema perdagangan karbon tidak menjadi alat bagi spekulan untuk mengambil keuntungan tanpa dampak lingkungan yang riil. Prinsip keadilan distribusi manfaat, transparansi, dan partisipasi masyarakat harus menjadi landasan setiap kebijakan dan proyek terkait NEK.
Pengelolaan nilai ekonomi karbon adalah peluang besar bagi Indonesia, namun juga tanggung jawab besar. Di tangan kebijakan yang tepat dan tata kelola inklusif, potensi Rp4.500 triliun dapat berubah menjadi modal nyata untuk pemulihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang menjaga alam—hal yang kini menjadi test bagi komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan.
