Pemerintah menetapkan langkah serius untuk menanggulangi kekurangan tenaga dokter yang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 100.000 orang. Dalam pertemuan yang melibatkan guru besar, rektor, dan dekan di Kompleks Istana Kepresidenan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memaparkan dua pendekatan utama: memperbanyak daya tampung studi kedokteran dan membuka fakultas kedokteran baru — serta memberi keringanan biaya melalui skema beasiswa penuh bagi mahasiswa yang diterima.
Data kebutuhan dokter dan urgensi langkah
Indonesia masih menghadapi defisit tenaga medis yang signifikan. Angka kekurangan dokter yang dipaparkan oleh pemerintah menjadi dasar penting bagi serangkaian kebijakan yang kini sedang dirumuskan. Kekurangan ini tidak hanya berdampak pada layanan primer di daerah terpencil, tetapi juga pada kapasitas sistem kesehatan nasional untuk merespons lonjakan kebutuhan medis, seperti pada masa pandemi atau bencana.
Dua pendekatan yang disiapkan pemerintah
Pertama, pemerintah berencana meningkatkan kuota penerimaan untuk program studi kedokteran pada perguruan tinggi yang sudah ada. Langkah ini melibatkan peninjauan kapasitas fasilitas pendidikan, rasio dosen‑mahasiswa, serta kapasitas praktik klinik agar kualitas lulusan tetap terjaga meski jumlah mahasiswa bertambah.
Kedua, pemerintah mempertimbangkan pembukaan fakultas kedokteran baru, termasuk di perguruan tinggi negeri, untuk memperluas akses pendidikan kedokteran. Pembukaan fakultas baru akan disertai persyaratan infrastruktur dan sumber daya manusia agar lulusan yang dihasilkan memenuhi standar kompetensi dokter umum yang diperlukan.
Skema beasiswa penuh sebagai insentif
Salah satu poin paling penting adalah rencana pemberian beasiswa penuh. Kampus kedokteran yang baru maupun yang memperbesar kapasitas penerimaan akan disiapkan skema pembiayaan yang memungkinkan mahasiswa menjalani pendidikan tanpa terbebani biaya kuliah, biaya praktik atau kebutuhan dasar lainnya.
Peningkatan jumlah spesialis dan disiplin terkait kesehatan
Tidak hanya dokter umum, pemerintah juga menyoroti kebutuhan tenaga spesialis serta tenaga kesehatan lainnya seperti dokter gigi, apoteker, dan tenaga teknologi kesehatan. Rencana pembesaran kapasitas pendidikan mencakup jalur menuju pendidikan spesialis agar kebutuhan layanan rujukan tingkat lanjut dapat dipenuhi.
Kaji ulang beban operasional perguruan tinggi negeri
Untuk mendukung rencana ini, pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan pengurangan beban operasional di beberapa Perguruan Tinggi Negeri. Stimulus administratif dan pendanaan tertentu dapat membantu universitas memperluas kapasitas pendidikan tanpa membebani mahasiswa. Tujuan akhirnya adalah mendorong perguruan tinggi agar dapat berkembang dan meningkatkan kualitas akademik sambil tetap terjangkau.
Tantangan implementasi dan hal teknis yang perlu diperhatikan
Meski rencana terdengar ambisius dan menjanjikan, ada beberapa tantangan nyata yang harus diatasi:
Kebijakan pendukung yang perlu dipersiapkan
Untuk memaksimalkan efektivitas program ini, beberapa kebijakan pendukung perlu disiapkan:
Respons akademisi dan pengelola pendidikan
Dalam forum yang digelar di Istana, rektor dan dekan yang hadir menyampaikan dukungan terhadap arah kebijakan ini namun juga menekankan perlunya perencanaan matang. Penambahan mahasiswa kedokteran harus diiringi perekrutan dosen baru, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, serta investasi infrastruktur pendidikan dan fasilitas praktik klinik.
Langkah berikutnya
Pemerintah mengindikasikan bahwa rencana ini akan terus dikaji dan diformalkan dalam kebijakan yang melibatkan kementerian terkait, pemangku pendidikan tinggi, serta stakeholder kesehatan. Penghitungan kebutuhan anggaran, alokasi beasiswa, dan roadmap pembukaan fakultas akan menjadi fokus pembahasan dalam waktu dekat.
Upaya ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan nasional. Realisasi dan keberlanjutan program akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, akademisi, dan fasilitas layanan kesehatan di seluruh nusantara.
