INFID Tegaskan Peran Strategis Generasi Muda dalam Keberagaman dan HAM
Jakarta – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) kembali menyoroti pentingnya peran generasi muda sebagai agen perubahan dalam menjaga keberagaman serta memperkuat hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Dalam Puncak Festival HAM 2025 yang digelar pada Sabtu, 27 September, INFID menyampaikan bahwa semangat dan kreativitas anak muda menjadi kunci untuk merawat perbedaan dan menjaga api demokrasi tetap menyala.
Data Survei INFID: Tantangan Intoleransi di Kalangan Pemuda
Program Manager INFID, Abdul Waidl, mengungkap hasil survei tahun 2021 yang menunjukkan bahwa 42,5 persen generasi muda masih memegang pandangan mayoritarian dan cenderung intoleran terhadap keyakinan lain, terutama kelompok minoritas. Kondisi ini diperburuk oleh:
- Kebijakan diskriminatif di tingkat daerah yang mengekang hak beragama;
- Perilaku diskriminatif yang memicu ketegangan sosial;
- Dampak krisis iklim yang memperlebar kesenjangan dan meningkatkan kerentanan kelompok marginal.
Infografis kasus pelanggaran kebebasan beragama juga memprihatinkan: data SETARA Institute mencatat 217 pelanggaran Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) selama tahun 2023. Angka ini menjadi peringatan bahwa upaya melindungi HAM di Indonesia masih memerlukan kerja sama lintas sektor.
Festival HAM 2025: Wadah Aksi dan Dialog
Berbeda dengan festival umumnya, Festival HAM 2025 dirancang sebagai ruang aksi nyata dan dialog kritis. Tema “Orang Muda Merawat Beda: Jaga Demokrasi, Keadilan, Kebebasan” mengajak para pemuda untuk:
- Berpartisipasi dalam diskusi kebijakan HAM;
- Menyusun rekomendasi yang langsung diserahkan ke parlemen;
- Melakukan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil;
- Menggalang kampanye kreatif untuk meningkatkan kesadaran toleransi.
Puncak acara ditandai dengan penyusunan dan penyerahan rekomendasi kebijakan kepada Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, serta anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka. Hal ini memastikan suara pemuda tidak hanya bergema, tetapi juga direspon di tingkat legislatif.
Butir Rekomendasi Kebijakan dari Pemuda
Selama Festival HAM, INFID bersama koalisi masyarakat sipil merumuskan sejumlah tuntutan konkret. Di antaranya:
- Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat untuk melindungi hak kolektif komunitas adat;
- Pencabutan Peraturan Daerah diskriminatif yang meminggirkan identitas tertentu;
- Reformasi sistem pendidikan dengan alokasi 20 persen anggaran untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan akses;
- Jaminan sosial bagi pekerja informal, tenaga perawatan, dan pekerja rumah tangga;
- Penciptaan lapangan kerja formal yang adil dan inklusif;
- Regulasi perlindungan data pribadi dan ekosistem digital yang aman bagi semua pengguna.
Direktur Eksekutif INFID, Siti Khoirun Ni’mah, menambahkan bahwa rekomendasi ini lahir dari dialog mendalam dan aspirasi riil para pemuda. “Ini bukan sekadar daftar tuntutan, melainkan blueprint untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif dan adil,” ujar Siti.
Respon Parlemen dan Prospek Implementasi
Penerimaan langsung rekomendasi oleh perwakilan DPR menunjukkan reseptivitas legislator terhadap suara generasi muda. Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti usulan RUU Masyarakat Adat. Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka dari Komisi VI DPR menegaskan dukungannya terhadap reformasi pengelolaan anggaran pendidikan dan jaminan sosial pekerja informal.
Meski mendapat sambutan positif, tantangan memastikan implementasi kebijakan tetap besar. Warta Express mencatat beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- Penjadwalan pembahasan RUU hingga tahap Panitia Kerja;
- Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam mencabut regulasi diskriminatif;
- Pengawasan pengalokasian anggaran 20 persen pendidikan agar tepat sasaran;
- Penyusunan aturan turunan terkait V2G/V2P (mobile data protection) yang belum baku di Indonesia.
Peran Masyarakat Sipil dan Langkah Selanjutnya
Warta Express menyoroti pentingnya peran aktor masyarakat sipil untuk terus mengawal setiap tahap implementasi. Gerakan pemuda perlu didukung dengan:
- Kampanye monitoring di media sosial dengan tagar #MerawatBeda;
- Pelibatan media lokal dalam menyebarkan informasi perkembangan legislatif;
- Kolaborasi dengan universitas dan kelompok studi HAM untuk riset dampak kebijakan;
- Penyusunan laporan berkala yang memetakan kemajuan dan hambatan.
Dengan komitmen bersama, suara generasi muda dapat menjadi kekuatan transformatif. Festival HAM 2025 bukan sekadar momen seremonial, melainkan langkah awal menuju Indonesia inklusif yang menegakkan keberagaman dan HAM sebagai fondasi demokrasi.
