Dalam pernyataannya kepada wartawan di sebuah sekolah dasar yang menjadi sasaran serangan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa konflik yang saat ini berkecamuk antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel hanya akan berakhir ketika “agresi dihentikan”. Pernyataan ini menegaskan posisi tegas Teheran: bahwa Iran tidak memulai perang dan tetap membuka ruang bagi diplomasi, namun siap mempertahankan kedaulatan dengan segala cara jika serangan terus berlanjut.
Konteks serangan dan dampaknya
Serangan besar‑besaran yang dilancarkan AS dan Israel pada 28 Februari, menurut klaim Iran, menewaskan hampir 800 orang termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan sejumlah pejabat militer tinggi. Peristiwa ini memicu gelombang balasan dan eskalasi yang cepat, di mana Iran telah melancarkan beberapa gelombang serangan rudal dan drone ke target di wilayah yang lebih luas, termasuk sasaran di Israel dan aset‑aset AS di kawasan. Situasi ini menciptakan ketegangan tinggi dan risiko perluasan konflik.
Pesan Iran: diplomasi atau perang
Baghaei menegaskan bahwa Iran memilih jalur diplomasi namun menuduh pihak lawan — AS dan Israel — sebagai pemicu eskalasi. Pernyataannya berulang kali menekankan dua hal: pertama, seruan agar komunitas internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB, turun tangan sebelum konflik meluas; kedua, penegasan kesiapan Iran untuk berperang demi mempertahankan tanah air jika agresi tidak dihentikan. Ini adalah pesan yang jelas: pintu dialog tetap ada, tetapi harga yang harus dibayar jika konflik berlanjut akan sangat tinggi.
Rujukan historis dan opini publik
Baghaei mengangkat pengalaman historis yang membuat sebagian masyarakat Iran skeptis terhadap perundingan dengan AS, mengingat serangkaian insiden masa lalu yang menimbulkan luka dan ketidakpercayaan. Pernyataannya mencerminkan sentimen publik yang kuat di beberapa kelompok: nasionalisme yang bercampur rasa dikhianati dan trauma akibat intervensi asing sebelumnya. Sikap ini mempengaruhi ruang politik domestik dan mempersempit margin manuver diplomatik bagi penguasa Iran.
Dampak regional: serangan menyebar lebih jauh
Tindakan militer Iran tidak hanya diarahkan pada Israel saja; beberapa gelombang serangan rudal dan drone juga menyasar wilayah dan aset negara lain yang terkait dengan kehadiran militer AS di kawasan — termasuk Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Irak, Kuwait, dan Arab Saudi. Banyak negara di kawasan mengutuk tindakan Iran tersebut, sehingga menambah kompleksitas situasi. Ancaman penyebaran konflik ke negara‑negara tetangga dan jalur pelayaran utama semakin nyata.
Panggilan bagi komunitas internasional
Permintaan semacam ini menyoroti dilema global: bagaimana merespons agresi tanpa memicu konfrontasi yang lebih luas, sambil tetap menegakkan norma internasional.
Implikasi bagi keamanan dan warga sipil
Serangan yang menewaskan ratusan orang dan pemakaman massal bagi ratusan siswi serta staf sekolah memicu gelombang kemarahan, kesedihan, dan ketegangan sosial. Baghaei menekankan bahwa dunia menyaksikan kematian massal dan tampak tidak bereaksi memadai. Dalam konteks kemanusiaan, kondisi ini meningkatkan risiko krisis pengungsi, gangguan suplai bantuan kesehatan, serta trauma sosial yang berkepanjangan.
Bagaimana konflik ini dapat mereda?
Tanpa langkah nyata menuju deeskalasi, risiko konflik yang meluas dan berlarut tetap tinggi, dengan dampak signifikan bagi stabilitas regional dan keamanan global.
Signifikansi bagi pembaca Indonesia
Bagi Indonesia, yang berposisi relatif jauh tetapi sangat memperhatikan stabilitas kawasan, ancaman eskalasi konflik memicu sejumlah konsekuensi: gangguan jalur perdagangan dan energi, meningkatnya harga komoditas tertentu, hingga potensi dampak politik bagi warga negara Indonesia di kawasan. Selain itu, peran diplomasi Indonesia sebagai negara dengan tradisi politik luar negeri bebas aktif memberikan peluang bagi Jakarta untuk mendorong jalur perdamaian dan bantuan kemanusiaan.
Pernyataan Iran yang tegas ini menempatkan dilema besar di hadapan komunitas internasional: bagaimana menyeimbangkan keharusan menegakkan hukum internasional dan hak kedaulatan negara, sambil secara bersamaan mencegah perang yang lebih luas yang akan membawa kerugian besar bagi jutaan warga sipil.
