Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berhasil memulangkan 27.768 warga negara Indonesia (WNI) dari berbagai situasi krisis di luar negeri. Angka ini mencerminkan intensitas upaya pelindungan WNI oleh negara, mulai dari evakuasi akibat konflik bersenjata hingga repatriasi korban kejahatan transnasional seperti penipuan daring dan praktik judi ilegal yang menimpa warga Indonesia di luar negeri.
Ragam situasi yang menuntut pemulangan
Pemulangan WNI pada 2025 mencakup berbagai konteks darurat. Beberapa kasus melibatkan evakuasi massal dari negara-negara yang dilanda konflik atau kerusuhan politik, sementara yang lain merupakan tindakan penyelamatan individu atau kelompok yang menjadi korban tindak kriminal lintas negara, termasuk sindikat penipuan online yang semakin canggih. Ada pula pemulangan karena bencana alam, gangguan keamanan lokal, hingga kebutuhan konsuler mendesak seperti masalah kesehatan atau kewarganegaraan.
Diplomasi perlindungan: landasan hukum dan prinsip
Sugiono menegaskan bahwa perlindungan WNI adalah pilar utama diplomasi Indonesia. Pendekatan Kemlu berakar pada prinsip konstitusional untuk “melindungi segenap rakyat Indonesia” dan menempatkan keselamatan warga sebagai fokus kebijakan luar negeri. Diplomasi perlindungan ini bukan hanya soal memulangkan warga saat krisis, melainkan juga mencakup upaya pencegahan, pendampingan hukum, hingga kerja sama internasional untuk menangani penyebab masalah yang menimpa WNI.
Peran perwakilan RI di luar negeri
Keberhasilan pemulangan tak lepas dari peran aktif perwakilan RI — kedutaan dan konsulat — yang bekerja di lapangan. Mereka bertindak sebagai ujung tombak: mengidentifikasi WNI yang membutuhkan bantuan, berkoordinasi dengan otoritas setempat, memfasilitasi dokumentasi, hingga mengorganisir jalur evakuasi. Sugiono memuji dedikasi para diplomat dan staf perwakilan yang terlibat langsung dalam operasi repatriasi sepanjang tahun.
Penguatan kapasitas: sistem peringatan dini dan digitalisasi layanan
Untuk meningkatkan respons, Kemlu berencana mengoptimalkan sistem peringatan dini dan digitalisasi layanan konsuler. Langkah ini mencakup implementasi teknologi informasi untuk memetakan lokasi WNI, menerima laporan darurat dengan cepat, dan mempercepat proses administrasi kepulangan. Digitalisasi juga diarahkan pada pemanfaatan data diaspora melalui inisiatif nomor induk diaspora dan sistem Satu Data Diaspora, yang diharapkan memperkuat kebijakan perlindungan dan pemberdayaan diaspora sebagai aset nasional.
Kerja sama internasional sebagai kunci
Pemulangan warga dalam banyak kasus menuntut kerja sama bilateral dan multilateral — baik dengan negara tempat kejadian maupun dengan organisasi internasional. Kemlu menekankan perlunya memperkuat kemitraan dengan otoritas lokal, lembaga internasional, dan negara ketiga untuk mempercepat proses pengembalian dan memastikan keselamatan WNI selama proses tersebut.
Pemberdayaan diaspora: dari penerima bantuan menjadi aktor pembangunan
Sugiono juga menyoroti pentingnya pemberdayaan diaspora. Alih-alih sekadar subjek bantuan, diaspora diposisikan sebagai sumber daya pembangunan. Pembentukan unit kerja khusus diaspora di Kemlu dan inisiatif seperti Nomor Induk Diaspora bertujuan merapikan data, memfasilitasi perlindungan hukum, dan membuka peluang kontribusi bagi pembangunan nasional — baik melalui remitansi, investasi, maupun transfer keterampilan.
Tantangan dan area perbaikan
Meskipun angka pemulangan menunjukkan kapasitas respons yang signifikan, tantangan tetap ada. Koordinasi lintas kementerian/lembaga, kesiapan logistik untuk evakuasi massal, serta perlindungan hukum bagi WNI yang menjadi korban kejahatan transnasional memerlukan peningkatan. Selain itu, validitas data WNI di luar negeri masih menjadi kendala, sehingga program Satu Data Diaspora menjadi urgensi agar respons lebih tepat sasaran.
Upaya pencegahan dan edukasi
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Kemlu juga menekankan pentingnya program pencegahan: edukasi calon pekerja migran, peringatan terkait modus penipuan online, dan kampanye informasi bagi WNI yang ingin bepergian atau bekerja ke luar negeri. Peningkatan literasi digital bagi calon migran diharapkan mengurangi risiko menjadi korban kejahatan daring yang memerlukan intervensi pemulangan.
Indikator keberhasilan dan langkah selanjutnya
Sugiono menyampaikan bahwa keberhasilan pemulangan menjadi salah satu indikator ketahanan nasional dan efektivitas diplomasi perlindungan. Ke depan, Kemlu akan terus mengoptimalkan mekanisme operasional, memperluas jangkauan kerja sama internasional, dan mempercepat digitalisasi layanan konsuler. Fokus lain adalah memperkuat kebijakan proteksi hukum serta memastikan program pemberdayaan diaspora berjalan beriringan dengan upaya perlindungan WNI.
Angka 27.768 pemulangan sepanjang 2025 bukan sekadar statistik; itu adalah cerminan upaya negara hadir bagi warganya di luar negeri. Prioritas berikutnya bagi Kemlu adalah membuat sistem lebih responsif, terintegrasi, dan proaktif — sehingga bila krisis terjadi, perlindungan bagi WNI tidak lagi sekadar bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.