Kebijakan Baru Bisa Mengancam Pekerjaan Ribuan: DPR Mendesak Perlindungan untuk Pekerja Industri Tembakau

DPR Tegaskan Kebijakan Harus Memperhatikan Nasib Pekerja IHT

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang menyentuh industri hasil tembakau (IHT) wajib dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan nasib tenaga kerja. Pernyataan ini muncul di tengah wacana regulasi baru yang berpotensi mengubah struktur industri dan berdampak langsung pada puluhan ribu pekerja yang bergantung pada sektor tersebut.

Kerentanan tenaga kerja IHT

Industri hasil tembakau di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari petani, pekerja pabrik, hingga pekerja distribusi dan penjualan. Banyak dari mereka bergantung pada pendapatan harian atau upah rendah yang rentan terhadap perubahan regulasi. Nurhadi menekankan bahwa langkah kebijakan tanpa mitigasi sosial yang kuat bisa menimbulkan pengangguran massal atau penurunan kesejahteraan keluarga pekerja.

Poin‑poin yang harus dipertimbangkan pembuat kebijakan

Analisis dampak tenaga kerja: kajian kuantitatif yang jelas tentang berapa banyak pekerja yang terdampak pada setiap tahap rantai nilai IHT.

Rencana transisi pekerjaan: program pelatihan ulang (re‑skilling) dan penempatan kerja untuk pekerja yang terimbas perubahan regulasi.

Sosial safety net: mekanisme kompensasi sementara, subsidi, atau bantuan sosial bagi keluarga pekerja selama masa penyesuaian.

Keterlibatan pemangku kepentingan: dialog intensif antara pemerintah, asosiasi industri, serikat pekerja, dan perwakilan pekerja di lapangan.

Mengapa pendekatan holistik diperlukan

Nurhadi menggarisbawahi bahwa kebijakan yang hanya berfokus pada aspek kesehatan publik atau fiskal tanpa memperhitungkan dimensi sosial dan ekonomi akan menimbulkan masalah baru. Peralihan yang tidak direncanakan bisa memperburuk kemiskinan di daerah penghasil tembakau dan menimbulkan resistensi sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mengintegrasikan kesehatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, serta perlindungan sosial bagi tenaga kerja.

Model mitigasi yang bisa diterapkan

Skema insentif untuk diversifikasi usaha petani tembakau, misalnya dengan komoditas alternatif yang memiliki pasar domestik dan ekspor.

Program co‑funded antara pemerintah dan industri untuk pembiayaan pelatihan vokasional bagi pekerja pabrik yang terdampak.

Pembentukan pusat layanan transisi pekerjaan di wilayah terdampak untuk memfasilitasi informasi lowongan, pelatihan, dan bantuan administrasi.

Peran regulasi yang adil dan bertahap

Menurut Nurhadi, jika regulasi diperlukan untuk alasan kesehatan atau kepatuhan internasional, penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap. Skema bertahap memberi waktu bagi industri untuk menyesuaikan proses produksi, bagi pekerja untuk mempersiapkan keterampilan baru, dan bagi pemerintah untuk menyalurkan dukungan yang dibutuhkan tanpa mengagetkan pasar tenaga kerja.

Dialog antar lembaga sebagai kunci

Pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga ditegaskan. Kebijakan yang menyentuh aspek kesehatan, industri, ketenagakerjaan, serta pertanian harus dirumuskan melalui forum yang melibatkan semua pihak terkait. Nurhadi mendorong penyelenggaraan hearing publik dan konsultasi dengan perwakilan pekerja untuk memastikan kebijakan yang diambil realistis dan dapat diterapkan di lapangan.

Implikasi politik dan sosial

Selain dampak ekonomi, perubahan kebijakan IHT dapat menimbulkan implikasi politik lokal, terutama di daerah yang bergantung pada tembakau sebagai sumber penghidupan utama. DPR, lewat anggota seperti Nurhadi, berperan memastikan bahwa kepentingan konstituen — dalam hal ini tenaga kerja dan komunitas lokal — tidak terabaikan dalam proses legislasi.

Langkah selanjutnya yang diusulkan DPR

Meminta pemerintah melakukan kajian dampak sosial‑ekonomi komprehensif sebelum mengusulkan aturan baru.

Mengusulkan pembentukan tim koordinasi lintas sektoral untuk merumuskan paket transisi bagi pekerja IHT.

Menjalin komunikasi terbuka antara pembuat kebijakan dan perwakilan pekerja untuk menyusun solusi praktis dan berbasis bukti.

Pesan akhir untuk pembuat kebijakan

Nurhadi menekankan bahwa kebijakan publik yang berkelanjutan adalah kebijakan yang mempertimbangkan seluruh aspek — ekonomi, sosial, dan humanis. Perlindungan pekerja harus menjadi komponen utama dalam setiap rancangan yang menyentuh sektor industri besar seperti IHT. Tanpa keberpihakan yang jelas, perubahan regulasi berisiko menciptakan masalah sosial yang lebih besar daripada yang ingin diselesaikan.