BANDUNG – wartaexpress.com – Sejumlah tokoh Sunda mengajukan pengembalian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda. Usulan itu dituangkan di dalam Kongres Sunda yang digelar di Aula Rancage Perpustakaan Ajib Rosidi, di Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (12/10/2020).
Tokoh yang hadir pada acara Dialog adalah inisiator Pembentukan Provinsi Pasundan 2009, Pupuhu Kratwan Galuh Pakuan, Elvi Slyviadi, Ketua Panitia Perubahan Nama Provinsi Adjie Esha Putra, Prof Ganjar Kurnia, Dr. Gunawan Undang, Ridho Eisy, Agung Sutisno, Nana Munajat, Dharmawan Harjakusumah (Acil Bimbo), Memet H. Hamdan, Iip D. Yahya, dan Ellan Heryanto.
Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad dan anggota DPD RI, Eni Sumarni, juga hadir dalam mendengarkan aspirasi pengembalian nama Sunda untuk menggantikan nama Jawa Barat.
Ketua Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda, Adji Esha Pangestu mengatakan, bahwa kata Sunda saat ini hanya dikenal sebagai bagian dari suku yang tinggal di wilayah Jawa Barat. Padahal menurut garis sejarah, Sunda mencakup wilayah geografis yang besar mencakup Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya.
“Tahun 1926 penjajah memberi nama menjadi West Java atau Jawa Barat, saat itu Sunda diberi nama itu untuk penataan perkebunan. Itu usaha mengadu domba masyarakat yang dulu solid, baik dari etnis Jawa, China dan India. Bersinergi kuat dan sulit dikendalikan oleh Belanda,” ujar Adji.
Sementara itu, Ketua SC Kongres Sunda, Andri P. Kantaprawira mengatakan, bahwa sedianya istilah Sunda sendiri telah tergerus dan hanya dianggap sebagai kelompok suku saja.
“Kita sudah kehilangan banyak, Sunda Besar, Sunda Kecil. Kebudayaan kita sudah tergerus, Badak Sunda diganti menjadi Badak Jawa. Penggantian nama Tatar Sunda, Sunda atau Pasundan ini keseluruhan atau sebutan,” kata Andri.
Untuk menindaklanjuti hal ini, ujar Fadel, pihaknya akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, surat yang dikirimkan Badan Kongres kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tidak mendapatkan respon yang diharapkan. “Pak RK tidak merespon, hanya ingin survei. Ini bukan masalah popularitas, perubahan nama ini bukan pemilu,” katanya.
Sementara Andri melihat dengan penggunaan nama Sunda kembali, roh budaya dan karakter Sunda pun akan kembali. “Karena kita lihat esensinya, perubahan itu untuk perubahan karakter, spirit kebudayaan, itu karena ada budaya unggul, adat yang kembali, Sunda Mulya, Sunda Unggul, itu akan ke perubahan, karena budaya adalah fondasi kemajuan,” ucapnya.
“Nama Jabar sekarang tidak punya spirit atau roh kebudayaan, Sunda itu toleran kok, suku atau bangsa-bangsa yang lain tidak ada masalah. Kita akan surati Pak Jokowi, langsung ke Jakarta,” katanya.
Andri juga mengatakan, bahwa Kongres ini bukan yang pertama kali dilakukan, pasalnya Kongres Pemuda Sunda pertama kali digelar pada tahun 1956.
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengatakan, bahwa perubahan nama provinsi ini adalah hal yang biasa. Seperti halnya Provinsi Gorontalo dan Provinsi Papua.
“Dulu kita ada Irian Jaya, kemudian jadi Papua. Saya kira ini adalah hal yang biasa, keinginan itu sudah lama dan mereka mau membuat kongres soal budaya, saya pikir kita ketemu dan dialog, tugas MPR adalah menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, nantinya kita sampaikan ke Pak Presiden,” ujar Fadel.
Fadel Muhammad meminta dilakukannya pertemuan tokoh Sunda dengan Presiden RI Ir. Joko Widodo, untuk menyampaikan aspirasi ini karena sepengetahuannya Jokowi adalah kepala negara yang punya sikap membuat sejarah seperti Gus Dur merespon Irian Jaya jadi Papua. (Pena Sukma)
Discussion about this post