Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan penting dalam penyidikan kasus dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dari hasil penggeledahan di kompleks pemerintahan Kabupaten Bekasi pada 22 Desember 2025, KPK menyita sejumlah perangkat komunikasi — termasuk lima telepon seluler — yang kemudian dianalisis. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa salah satu HP yang jejak komunikasinya diketahui telah dihapus diduga milik pejabat di dinas setempat atau bahkan kepala dinas.
Bagaimana penemuan ini terjadi?
Operasi penegakan yang berujung pada penggeledahan ini merupakan kelanjutan dari OTT yang dilakukan KPK di Kabupaten Bekasi pada 18 Desember 2025. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap sepuluh orang terkait dugaan ijon proyek. Dari sepuluh orang itu, tujuh orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan intensif, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya HM Kunang, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Tersangka lain, seorang pihak swasta bernama Sarjan, diduga sebagai pemberi suap.
Temuan telepon seluler dan jejak komunikasi
Dalam penggeledahan di dua lokasi, KPK menyita berbagai barang bukti, salah satunya lima unit HP. Setelah diekstrak, ditemukan indikasi bahwa sejumlah jejak komunikasi telah dihapus. Menurut KPK, salah satu dari HP tersebut diduga dimiliki oleh pejabat dinas di Kabupaten Bekasi. Penghapusan jejak komunikasi ini menimbulkan pertanyaan soal adanya upaya menghilangkan bukti, dan menjadi fokus analisis forensik digital KPK untuk memastikan alur komunikasi yang berkaitan dengan dugaan suap proyek.
Langkah forensik dan bukti pendukung
HP yang disita akan diperiksa secara forensik untuk mengungkap isi pesan, riwayat panggilan, metadata, dan jejak digital lain yang mungkin tersisa meski ada upaya penghapusan. Selain itu, KPK juga menyita dokumen dan uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga terkait dengan transaksi suap. Barang bukti tersebut rencananya akan dianalisis untuk melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan.
Implikasi hukum bagi pihak terkait
Jika pemeriksaan forensik menemukan keterkaitan komunikasi antara pejabat pemerintah daerah dan pihak-pihak yang diduga memberikan suap, konsekuensinya bisa berat. Penghapusan jejak komunikasi sendiri dapat menjadi faktor pemberat atau memicu penyelidikan tindak pidana lain seperti obstruction of justice — tergantung pada fakta di lapangan dan pembuktian. KPK memiliki kewenangan untuk menjerat para pelaku sesuai dengan ketentuan pidana korupsi yang berlaku.
Konteks kasus: ijon proyek di Bekasi
Kasus ini berpusat pada dugaan skema ijon proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Istilah “ijon” sering merujuk pada praktik pemberian uang muka atau pelicin terhadap proses pengadaan sehingga pihak tertentu memenangkan proyek. Dalam beberapa bulan terakhir, KPK intensif melakukan pengawasan terhadap praktik pengadaan daerah yang rawan manipulasi, dan Bekasi menjadi salah satu titik operasi yang mendapat perhatian serius.
Reaksi publik dan transparansi
Penetapan tersangka terhadap seorang kepala daerah dan penggeledahan di kantor pemerintahan tentu memicu perhatian publik. Masyarakat menaruh harap agar proses penyidikan berjalan transparan dan akuntabel. KPK rutin memberikan informasi perkembangan kasus secara terbatas guna menjaga integritas penyidikan, namun tetap perlu keseimbangan antara keterbukaan publik dan kepentingan penyidikan yang tidak boleh terungkap sepenuhnya.
Langkah KPK selanjutnya
Pesan penting bagi aparat daerah
Kasus ini menjadi pengingat keras bagi penyelenggara pemerintahan daerah bahwa integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa harus dijaga. Sedini mungkin perlu diterapkan sistem pengawasan internal yang kuat, transparansi pengadaan, dan pendidikan anti‑korupsi untuk seluruh pejabat yang terlibat dalam proses anggaran dan proyek. Selain itu, pengelolaan perangkat komunikasi dinas perlu diatur agar tidak menjadi celah untuk manipulasi bukti.
Harapan masyarakat
Publik mengharapkan proses hukum berjalan adil dan cepat. Penindakan terhadap dugaan korupsi di level daerah memiliki efek jera yang signifikan bila diikuti dengan transparansi penyidikan dan penegakan hukum yang tegas. Selain itu, perbaikan sistem pengadaan dan peningkatan kapasitas pengawasan internal menjadi kunci untuk mengurangi risiko terulangnya praktik serupa di masa depan.
