Mendesak! Inilah 5 Tuntutan Pemuda Katolik Papua ke Wapres yang Bisa Mengubah Nasib Daerah—Tanah Adat, Pendidikan & Kesehatan

Warta

Dialog di Istana Wapres: Pemuda Katolik Papua Bawa Tuntutan Tanah Adat, Pendidikan, dan Kesehatan

Pengurus Pusat Pemuda Katolik Papua melakukan audiensi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden pada Rabu, 26 November 2025. Pertemuan ini merupakan kelanjutan langkah organisasi pemuda untuk mengangkat isu‑isu strategis yang mengemuka dalam Rapimnas I 2025, terutama terkait kondisi di Papua. Dalam pertemuan tersebut, delegasi menyampaikan sejumlah sorotan penting: pengelolaan tanah adat, pemerataan akses pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, hingga dampak pembangunan terhadap komunitas adat.

Poin utama yang disampaikan delegasi Pemuda Katolik Papua

Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, memaparkan hasil Rapimnas dan aspirasi masyarakat yang dibawa delegasi. Beberapa isu prioritas yang dikemukakan antara lain:

  • Masalah pengelolaan tanah adat dan kebutuhan keterlibatan masyarakat adat sejak tahap perencanaan proyek pembangunan.
  • Ketimpangan akses pendidikan, terutama di wilayah pedalaman yang masih minim sarana, tenaga pengajar, dan fasilitas memadai.
  • Pelayanan kesehatan yang belum merata, dengan kekurangan tenaga medis dan fasilitas kesehatan primer di banyak distrik terpencil.
  • Dampak sosial dari proyek strategis nasional (PSN), termasuk transparansi proses pembebasan lahan dan mitigasi dampak sosial budaya.

    • Tanah adat: panggilan untuk keterlibatan dan keadilan

    Delegasi menekankan adanya praktik pengelolaan lahan yang kerap mengecualikan suara masyarakat adat. Menurut Melkior Sitokdana, Ketua Gugus Tugas Papua PP Pemuda Katolik, keterlibatan masyarakat adat dari awal proses perencanaan sangat penting agar tidak terjadi ketidakadilan dalam pembebasan lahan dan pemanfaatan sumber daya lokal. Keluhan yang disampaikan mencakup kurangnya transparansi dan dampak sosial yang belum ditangani secara memadai.

    Pendidikan: akses dan kualitas sebagai pondasi masa depan

    Sektor pendidikan mendapat sorotan khusus. Delegasi menyoroti rendahnya kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dasar hingga menengah di beberapa wilayah Papua. Rekomendasi yang muncul dari Rapimnas mencakup percepatan peningkatan mutu guru, pembangunan fasilitas pendidikan yang layak, serta program‑program yang mendorong partisipasi anak muda Papua dalam pendidikan tinggi dan vokasional.

    Kesehatan di daerah terpencil: tantangan akses dan tenaga medis

    Isu kesehatan menjadi hal yang sering muncul dalam dialog. Layanan kesehatan primer yang tidak memadai, keterbatasan tenaga kesehatan di pedalaman, serta hambatan logistik menjadi masalah yang diangkat. Delegasi meminta percepatan distribusi tenaga kesehatan, fasilitas puskesmas yang memadai, dan program intervensi preventif yang menyesuaikan kondisi geografis Papua.

    PSN dan transparansi: mencegah konflik sosial

    Rapimnas menekankan bahwa beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua berjalan dengan risiko menimbulkan konflik sosial akibat minimnya partisipasi masyarakat. Delegasi meminta model pelibatan masyarakat adat yang komprehensif, mekanisme pengadaan lahan yang transparan, dan pemenuhan hak sosial ekonomi masyarakat terdampak sebagai bagian dari ganti rugi dan program kesejahteraan.

    Respons pemerintah: ruang dialog dan kolaborasi

    Wakil Presiden Gibran menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan aspirasi yang dibawa Pemuda Katolik. Pemerintah menegaskan komitmen membuka ruang dialog lanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi kepemudaan, komunitas adat, dan lembaga terkait. Poin penting yang disampaikan Wapres adalah pentingnya persatuan dan dialog sebagai modal utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Papua.

    Rekomendasi Rapimnas yang disorot dalam audiensi

  • Percepatan program peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan tenaga pengajar di wilayah pedalaman.
  • Peningkatan distribusi fasilitas kesehatan dan program pelatihan tenaga medis lokal.
  • Penerapan mekanisme transparan dalam pembebasan lahan dan pengelolaan PSN, termasuk keterlibatan penuh masyarakat adat.
  • Penyusunan roadmap kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas adat.

    • Tensi politik dan konteks nasional

    Pertemuan ini berlangsung di tengah sorotan publik terhadap beberapa kasus di Papua, termasuk permasalahan akses layanan kesehatan dan insiden yang memicu kecaman publik. DPR dan kementerian terkait sebelumnya juga mengangkat isu‑isu layanan kesehatan yang belum merata. Oleh karena itu, audiensi Pemuda Katolik di Istana Wapres menjadi momentum bagi pemerintahan untuk menegaskan langkah nyata terkait program intervensi.

    Langkah berikutnya: dari wacana ke implementasi

    Delegasi mendorong agar hasil audiensi tidak berhenti pada retorika: mereka menginginkan jadwal tindak lanjut, tim koordinasi pusat‑daerah, serta indikator pencapaian yang jelas—misalnya jumlah guru dan tenaga medis yang ditempatkan di wilayah pedalaman per tahun, serta mekanisme transparansi pembebasan lahan untuk PSN. Pemerintah menyatakan kesiapan membuka kanal komunikasi; namun detail implementasi teknis dan waktu pelaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan langkah tersebut.

    Peran organisasi pemuda sebagai jembatan aspirasi

    Pertemuan ini juga menegaskan peran penting organisasi pemuda, seperti Pemuda Katolik Papua, dalam menyalurkan aspirasi komunitas lokal ke tingkat pemerintahan pusat. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat adat dan pembuat kebijakan, sekaligus pengawal rekomendasi rapimnas agar mendapat perhatian yang berkelanjutan dari otoritas terkait.

    Poin pengawasan publik

  • Perkembangan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah pedalaman.
  • Transparansi proses pembebasan lahan dan mekanisme kompensasi bagi masyarakat terdampak PSN.
  • Jadwal tindak lanjut dan format pelibatan pemuda serta komunitas adat dalam evaluasi pelaksanaan program.