Latar Belakang Kongres XXVI dan Pembaruan AD/ART
Pada 18 November 2025, Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menyelenggarakan Rapat Konsolidasi Nasional yang berakhir dengan penerbitan keputusan strategis tentang tata kelola organisasi. Keputusan ini merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Kongres XXVI Tahun 2024. Lewat mekanisme ini, Kowani menegaskan kembali komitmen untuk menjalankan seluruh aktivitasnya berdasarkan norma konstitusional, etika organisasi, dan mandat resmi dari anggota.
Ketua Umum Kowani, Nannie Hadi Tjahjanto, menyampaikan bahwa pembaruan AD/ART bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi fondasi legitimasi setiap kebijakan internal. “Kami ingin memastikan bahwa roda organisasi bergerak sesuai koridor hukum dan nilai-nilai Pancasila,” tegas Nannie dalam sambutannya di Jakarta. Langkah ini didasari oleh dinamika internal yang memerlukan penyelarasan antara visi kepemimpinan pusat dan cabang daerah.
Tiga Prinsip Utama Tata Kelola Organisasi
- Tanpa Toleransi atas Pelanggaran
Setiap tindakan yang bertentangan dengan AD/ART, kode etik, atau dilakukan tanpa mandat sah dinyatakan sebagai pelanggaran berat. Kowani tidak akan memberikan celah bagi oknum yang mengabaikan tata tertib internal. - Integritas dan Disiplin Pengurus
Semua pengurus, baik di tingkat pusat maupun cabang, wajib mematuhi kebijakan resmi. Tidak ada jabatan yang kebal aturan, sehingga setiap keputusan harus dilaporkan dan disahkan secara kolektif. - Penegakan Sanksi sebagai Kewajiban Moral
Sanksi tidak ditujukan untuk membalas dendam, melainkan menjaga marwah dan keberlanjutan organisasi. Pelanggar akan dikenakan tindakan administratif hingga pemberhentian tidak hormat sesuai tingkat kesalahan.
Identifikasi dan Kategori Pelanggaran
Berdasarkan hasil kajian tim legal dan administratif, Kowani mendefinisikan pelanggaran berat dalam beberapa kategori:
- Melebihi Wewenang Konstitusional
Pengurus yang mengeluarkan kebijakan atau dokumen tanpa persetujuan dewan sesuai prosedur AD/ART. - Penerbitan Dokumen Ilegal
Penggunaan surat keputusan atau sertifikat yang tidak melalui rapat resmi maupun mandat yuridis. - Pengingkaran Prinsip Kolektif–Kolegial
Pengurus yang bertindak sepihak tanpa melibatkan pihak terkait, merusak mekanisme musyawarah mufakat. - Tarnishing Citra di Publik
Pengurus yang melakukan pernyataan atau tindakan di ruang publik yang mencederai reputasi Kowani.
Proses Penjatuhan Sanksi Organisasi
Proses penjatuhan sanksi melibatkan beberapa tahap ketat:
- Penyusunan dan Penyaringan Bukti
Dokumen administrasi, notulen rapat, dan rekaman pernyataan dikumpulkan untuk verifikasi awal. - Analisis Hukum
Tim ahli hukum internal memeriksa kesesuaian bukti dengan ketentuan AD/ART dan peraturan perundang-undangan terkait. - Konsolidasi Lintas Dewan
Koordinasi dengan pengurus pusat dan daerah untuk menilai implikasi sosial-politik serta memastikan kesepakatan kolektif. - Penerbitan Surat Keputusan
Ketua Umum menandatangani keputusan pemberhentian tidak hormat atau sanksi administratif sesuai level pelanggaran.
Penetapan Sanksi kepada 19 Pengurus
Berdasarkan rekomendasi Rapat Konsolidasi Nasional, Kowani menerbitkan Surat Keputusan Ketua Umum yang memuat pemberhentian tidak hormat terhadap 19 anggota Dewan Pimpinan Masa Bakti 2024–2029. Para pengurus ini terbukti melampaui kewenangan, mengeluarkan dokumen tanpa mandat, serta melanggar prinsip kolektif–kolegial. Beberapa sanksi yang dijatuhkan antara lain:
- Pemberhentian Tidak Hormat
Pengurus yang paling parah pelanggarannya, dilarang kembali menempati jabatan di Kowani. - Skorsing Administratif
Pengurus yang terbukti melakukan pelanggaran sedang, tidak dapat hadir dalam rapat selama periode tertentu. - Peringatan Tertulis
Pengurus dengan pelanggaran ringan diberi peringatan resmi dan diwajibkan mengikuti pelatihan etika organisasi.
Upaya Menjaga Kepercayaan Publik dan Stabilitas Organisasi
Kowani menekankan bahwa penerapan sanksi dilakukan dengan cermat, tanpa mengabaikan aspek keadilan. Konsolidasi lintas dewan dan transparansi proses diharapkan mempertahankan kepercayaan anggota serta publik. Selain itu, sanksi diharapkan menjadi pelajaran agar tata kelola organisasi semakin baik, mendukung misi Kowani sebagai majelis tertinggi perempuan Indonesia dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Penguatan Mekanisme Internal dan Pengawasan Ke Depan
Ke depan, Kowani akan memperkuat fungsi pengawasan internal melalui pembentukan tim audit AD/ART yang independen. Selain itu, pelatihan integritas dan etika organisasi akan menjadi agenda rutin untuk seluruh pengurus. Langkah-langkah ini diharapkan menjaga dinamika positif, mencegah terulangnya pelanggaran, dan menjadikan Kowani lebih profesional dalam menjalankan peran sosial-politik di tanah air.