Menteri Ekraf Kecam Kemasan Rokok Polos? Ancaman pada HKI dan Masa Depan Industri Kreatif—Inilah Data yang Harus Anda Tahu

Menteri Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Teuku Rifky Harsya mendorong agar pemerintah melakukan kajian komprehensif dan berbasis data terkait rencana penerapan kemasan rokok polos (plain packaging). Pernyataan itu disampaikan Menparekraf pada Minggu, 16 Agustus 2026, sebagai upaya mencari titik temu antara tujuan kesehatan publik dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sekaligus keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia.

Alasan dorongan kajian berbasis data

Menurut Teuku Rifky, elemen visual pada kemasan produk memiliki nilai ekonomi yang tidak bisa diabaikan karena terkait langsung dengan HKI dan identitas merek. Oleh karena itu, perubahan drastis pada desain kemasan—seperti yang diusulkan dalam kebijakan penyeragaman kemasan rokok yang mengacu pada warna Pantone 448C dan pembatasan logo, tipografi, serta elemen pembeda merek—memerlukan analisis dampak yang mendalam.

Menparekraf menekankan bahwa tujuan kebijakan kesehatan, yakni melindungi generasi muda dari daya tarik produk tembakau, harus dijalankan tanpa menghancurkan hak cipta, merek dagang, dan ekosistem kreatif yang bergantung pada desain produk. Dengan pendekatan berbasis data, harapannya kebijakan bisa seimbang: efektif untuk kesehatan publik, namun proporsional terhadap kepentingan industri kreatif dan perlindungan HKI.

Isi rencana regulasi dan implikasinya

Rencana penerapan kemasan polos merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Secara spesifik, diusulkan agar kemasan rokok memakai warna Pantone 448C, dengan pembatasan penggunaan logo, tipografi, dan elemen visual yang selama ini menjadi pembeda antar merek.

Dampak yang perlu dianalisis antara lain:

Konsekuensi terhadap nilai HKI merek rokok yang sudah terdaftar dan berumur puluhan tahun;

Efek pada industri desain grafis, percetakan khusus, dan rumah produksi yang selama ini mendapatkan kontrak desain kemasan;

Potensi kehilangan pendapatan dan tenaga kerja pada subsektor kreatif yang melayani klien industri tembakau;

Dampak hukum terkait kompensasi atau perlindungan atas hak merek dan kekayaan intelektual jika desain wajib diubah secara paksa.

Perluasan perspektif: kesehatan vs ekonomi kreatif

Dari sisi kesehatan, pembatasan elemen visual pada kemasan rokok bertujuan mengurangi daya tarik produk, terutama bagi anak dan remaja. Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyatakan kebijakan diarahkan untuk membatasi elemen yang berpotensi meningkatkan persepsi rendah terhadap risiko rokok.

Namun, Teuku Rifky mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak bersifat sepihak. Ia menegaskan pentingnya menemukan titik temu yang mempertimbangkan kerugian ekonomi kreatif dan perlindungan HKI. Menurutnya, aspek estetika dan identitas visual merupakan aset intelektual yang bernilai ekonomi dan cultural—bukan sekadar dekorasi yang bisa dihapus tanpa konsekuensi.

Langkah yang disarankan oleh Menparekraf

Dalam pernyataannya, Menparekraf mengusulkan beberapa langkah praktis yang sebaiknya menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan:

Melakukan studi dampak ekonomi (economic impact assessment) terhadap subsektor ekonomi kreatif yang terdampak jika kemasan polos diterapkan;

Mengumpulkan data empiris mengenai efektivitas kemasan polos di negara lain terhadap perilaku merokok, khususnya di kelompok usia muda;

Menyusun mekanisme transisi yang adil bagi pelaku industri kreatif — misalnya program pendampingan, pengalihan keterampilan, atau kompensasi — agar perubahan tidak menyebabkan gelombang PHK;

Merumuskan kerangka hukum yang jelas untuk mengharmonisasikan perlindungan HKI dengan kebijakan kesehatan publik, termasuk ketentuan mengenai masa transisi dan hak-hak pemilik merek.

Risiko kebijakan tanpa kajian mendalam

Tanpa kajian yang matang, kebijakan kemasan polos berpotensi menimbulkan beberapa risiko serius:

Guncangan ekonomi pada pelaku UMKM dan studio desain yang melayani industri tembakau;

Potensi sengketa hukum internasional atau domestik terkait perlindungan merek dagang dan hak cipta;

Efektivitas kebijakan yang tidak optimal jika pelaksanaannya tidak mempertimbangkan variabel budaya dan perilaku konsumen lokal;

Respons pasar yang dapat menciptakan praktik pelabelan atau pemasaran baru untuk mengelabui pembatasan visual.

Peluang untuk kebijakan lebih cerdas dan inklusif

Wacana kemasan polos membuka peluang untuk merancang kebijakan kesehatan yang lebih cerdas—yang tidak berada dalam pola hitam-putih. Kombinasi pendekatan regulatif dan kebijakan pendukung (mis. kampanye edukasi, program rehabilitasi, dukungan bagi industri kreatif untuk diversifikasi usaha) dapat menghasilkan solusi yang lebih berimbang.

Menparekraf menilai bahwa dialog antar‑kementerian, pelibatan pelaku industri kreatif, akademisi, hingga pemangku kepentingan HKI perlu diperkuat. Hal ini dimaksudkan agar setiap langkah kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan ekonomis, serta tidak menimbulkan dampak sosial‑ekonomi yang tak diinginkan.

Garis waktu dan langkah ke depan

Saat ini, proses pembahasan kebijakan kemasan polos masih berlangsung. Menparekraf mengusulkan agar pembahasan tersebut dilengkapi dengan kajian komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, diharapkan regulasi akhir mampu menyeimbangkan kepentingan kesehatan publik dan keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia.

Isu ini diprediksi akan tetap hangat seiring berlanjutnya dialog antar lembaga dan publik. Bagi warga dan pelaku industri kreatif, penting untuk mengikuti perkembangan regulasi ini karena dampaknya bersifat lintas sektoral—dari kesehatan masyarakat hingga hak dan nilai ekonomi kekayaan intelektual.