Pada Rabu malam, 25 Juni 2025, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Credit Bureau Indonesia (CBI) resmi meluncurkan CBI SME Bureau. Acara di Gedung SMESCO Jakarta ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan bagi lebih dari 57 juta pelaku UMKM di Tanah Air.
Latar Belakang Kesenjangan Pembiayaan UMKM
Meski menyumbang 61,8% Produk Domestik Bruto dan mempekerjakan 97% tenaga kerja, rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan baru mencapai 18,7%. Angka ini mencerminkan masih besarnya gap pembiayaan yang dialami pelaku usaha mikro dan kecil. Beberapa faktor penyebab utamanya adalah:
- Keterbatasan data kredit usahatani yang kredibel dan terverifikasi.
- Risiko moral hazard dan asimetri informasi antara pemberi pinjaman dan UMKM.
- Sistem penilaian kelayakan kredit tradisional yang kurang ramah pelaku usaha mikro.
Dalam sambutannya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, “Tanpa infrastruktur pembiayaan yang kuat, upaya membantu UMKM naik kelas akan terhambat.” Untuk itu, hadirnya CBI SME Bureau diharapkan menjadi fondasi utama ekosistem pembiayaan yang inklusif dan terintegrasi.
Perjalanan Kolaborasi Kemenkop UMKM dan CBI
Inisiasi kerja sama ini dimulai dengan pendekatan dua arah: Kemenkop UMKM menawarkan kebutuhan data kredit terstandarisasi, lalu CBI menyediakan platform verifikasi dan analisis risiko. Proses penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) melibatkan:
- Menteri UMKM Maman Abdurrahman
- Direktur Utama CBI Anton K. Adiwibowo
- Deputi Bidang Usaha Kecil Kemenkop UMKM Temmy Satya Permana
Lewat PKS ini, CBI SME Bureau secara resmi beroperasi sebagai unit khusus yang menyediakan layanan informasi perkreditan UMKM secara daring dan real-time, sekaligus diintegrasikan ke berbagai institusi keuangan dan fintech.
Fitur dan Manfaat CBI SME Bureau
CBI SME Bureau dibangun dengan tujuan mempercepat, mempermudah, dan memperluas akses pembiayaan. Berikut fitur utamanya:
- Verifikasi Kredibilitas Mitra Usaha
- Pengumpulan data historis transaksi dan histori kredit UMKM.
- Penggunaan skor kredit berbasis algoritma untuk menilai kelayakan.
- Analisis Manajemen Risiko
- Dashboard risiko terintegrasi untuk pemberi pinjaman.
- Peringatan dini (early warning) jika UMKM menunjukkan gejala gagal bayar.
- Pelaporan dan Transparansi
- Laporan kredit terstandardisasi yang dapat diakses oleh bank, lembaga keuangan mikro, koperasi, dan fintech.
- Laporan frekuensi bulanan untuk memantau perbaikan profil kredit UMKM.
- Skema Pembiayaan Alternatif
- Integrasi dengan platform pembiayaan peer-to-peer lending (P2P).
- Skema kemitraan bisnis (revenue sharing) bagi yang belum memenuhi standar perbankan.
Direktur Utama CBI, Anton K. Adiwibowo, menambahkan, “Layanan ini akan meningkatkan literasi kredit dan memperluas inklusi keuangan berbasis data.” Dengan kecepatan proses penilaian hingga 50% lebih cepat, pelaku UMKM dapat segera mengajukan dan mencairkan pembiayaan.
Harapan dan Langkah Ke Depan
Deputi Bidang Usaha Kecil Kemenkop UMKM Temmy Satya Permana menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan:
- Sinergi ‘data–regulator–pemberi pinjaman’ harus berjalan seiring, menjaga akurasi dan keamanan data.
- Kemenkop UMKM akan mendorong regulasi turunan untuk memperkuat landasan hukum CBI SME Bureau.
- Pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku UMKM dan lembaga keuangan untuk memaksimalkan penggunaan platform.
Rencana selanjutnya mencakup pengembangan modul edukasi kredit bagi UMKM, penyempurnaan algoritma skor kredit dengan kecerdasan buatan (AI), serta perluasan jangkauan layanan hingga pelosok desa melalui integrasi dengan Kantor Pos dan BRI Link.
Peluncuran CBI SME Bureau menandai babak baru dalam upaya inklusi keuangan nasional. Jika dijalankan optimal, infrastruktur ini dapat menjadi jembatan yang memutus lingkaran kemiskinan produktif dan mengantar UMKM Indonesia ke tingkat daya saing internasional.
