OJK dan Bareskrim Polri memperkuat sinergi untuk menumpas praktik penipuan (scam) yang semakin marak dan bervariasi di Indonesia. Kerja sama ini diformalkan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Laporan Pengaduan pada Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), yang bertujuan menyederhanakan mekanisme pelaporan korban dan mempercepat proses pemulihan dana.
Apa yang tertuang dalam PKS OJK–Bareskrim?
PKS yang ditandatangani memuat beberapa poin penting dalam rangka pemberantasan scam:
Mekanisme pelaporan yang lebih sederhana
Salah satu dampak langsung dari PKS adalah kemudahan bagi korban untuk melapor. Dengan integrasi laporan melalui IASC, korban tidak lagi harus mengulang proses administratif di berbagai instansi. Laporan pengaduan yang masuk akan menjadi dasar proses pemulihan dana oleh pelaku usaha jasa keuangan bila ada keterlibatan lembaga keuangan, dan menjadi titik awal bagi penyelidikan kepolisian.
Jenis scam yang menjadi fokus
OJK menyebut tren scam kini banyak dilakukan secara daring dan memanfaatkan layanan keuangan digital, antara lain:
Modus-modus baru ini memerlukan pendekatan forensik digital dan kerja sama lintas sektoral agar jejak transaksi dapat dilacak dan penjahat diproses secara hukum.
Peran IASC dan Satgas PASTI
IASC merupakan inisiatif koordinatif yang melibatkan OJK, kepolisian, kementerian/lembaga terkait, dan asosiasi industri. Beroperasi sebagai pusat koordinasi, IASC dirancang untuk menindaklanjuti laporan scam secara cepat dan terintegrasi serta memberikan efek jera kepada pelaku. Dukungan asosiasi industri juga penting untuk menutup celah yang biasa dimanfaatkan penipu.
Proses pengembalian dana: syarat dan kendala
Pengembalian sisa dana korban oleh pelaku usaha jasa keuangan membutuhkan dokumen pendukung berupa Laporan Pengaduan Polisi (LP). Oleh karena itu, integrasi pelaporan melalui IASC diharapkan mempercepat pembuatan LP dan proses verifikasi dana. Namun, beberapa kendala tetap ada:
Peningkatan kapabilitas penyidikan
PKS juga menekankan peningkatan kapabilitas aparat penegak hukum dan regulator melalui:
Langkah-langkah ini penting mengingat modus scam terus berkembang seiring kemajuan teknologi.
Peran OJK di sisi konsumen
Selain tindakan represif, OJK menekankan peran edukasi dan perlindungan konsumen. OJK akan memperkuat kampanye literasi keuangan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap modus penipuan, serta memfasilitasi saluran pengaduan yang mudah diakses.
Dampak bagi industri jasa keuangan
Industri jasa keuangan berkepentingan dalam pencegahan dan penanganan scam karena lembaga keuangan sering menjadi medium aliran dana. Dengan PKS, diharapkan ada:
Harapan dan tantangan ke depan
Kolaborasi OJK–Bareskrim menjadi langkah strategis yang diharapkan menurunkan angka korban scam dan memberikan efek jera. Namun tantangan tetap ada, seperti kebutuhan harmonisasi regulasi, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan teknologi untuk melacak transaksi lintas platform dan negara. Selain itu, edukasi publik yang konsisten diperlukan agar masyarakat tidak mudah menjadi korban modus baru.
Dengan penguatan kerjasama, integrasi pelaporan melalui IASC, dan peningkatan kapasitas penindakan, langkah ini diharapkan mempersempit ruang gerak penipu dan memberikan perlindungan nyata bagi konsumen. Perubahan nyata akan terlihat ketika pelaporan lebih cepat diproses, dana korban lebih sering dapat dikembalikan, dan jumlah kasus berhasil diadili meningkat — indikator yang kini menjadi fokus bersama antara regulator dan penegak hukum.
