WartaExpress

OJK Targetkan Inklusi Keuangan 98% pada 2045 — Rahasia Bagaimana Pelajar dan Mahasiswa Bisa Mengubah Nasib Finansial Indonesia

OJK Targetkan Inklusi Keuangan Capai 98% pada 2045: Fokus pada Pelajar dan Mahasiswa

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan target ambisius: tingkat inklusi keuangan nasional harus mencapai 98 persen pada tahun 2045. Pernyataan ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederica Widyasari Dewi, saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Indonesia Menabung di Bekasi. Target ini sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2045, dan menunjukkan komitmen regulator untuk memperluas akses layanan keuangan ke seluruh lapisan masyarakat.

Data terkini: literasi dan inklusi pelajar masih tertinggal

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat literasi keuangan di kalangan pelajar dan mahasiswa tercatat 62,72 persen, lebih rendah dibandingkan rata‑rata nasional sebesar 69,57 persen. Sementara tingkat inklusi keuangan pelajar dan mahasiswa adalah 92,76 persen, sedikit di bawah angka nasional 93,61 persen. OJK menilai bahwa kelompok usia pelajar dan mahasiswa perlu menjadi sasaran prioritas untuk peningkatan literasi dan inklusi.

Mengapa fokus pada pelajar dan mahasiswa penting?

Menurut OJK, terdapat alasan strategis untuk memprioritaskan generasi muda:

  • Jumlah besar populasi muda: data BPS 2025 mencatat sekitar 88 juta penduduk berusia pelajar dan mahasiswa, atau sekitar 31 persen dari total populasi Indonesia.
  • Potensi perubahan perilaku keuangan: intervensi literasi sejak dini dapat membentuk kebiasaan menabung, penggunaan kredit yang bijak, dan pemahaman produk keuangan digital.
  • Risiko perilaku impulsif: kemudahan akses belanja daring dan layanan keuangan digital seperti buy now pay later (BNPL) berpotensi mendorong perilaku konsumtif tanpa pemahaman risiko pembayaran di masa depan.
  • Tantangan utama dalam peningkatan literasi

    OJK mengidentifikasi beberapa tantangan yang menghambat peningkatan literasi dan inklusi di kalangan pelajar:

  • Kesenjangan akses antara daerah urban dan rural, termasuk infrastruktur digital yang belum merata.
  • Keterbatasan program pendidikan keuangan formal dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi.
  • Pengaruh budaya konsumtif dan maraknya tawaran kredit mudah yang bisa memicu kredit macet pada usia muda.
  • Kebutuhan sumber daya terlatih untuk menyampaikan materi literasi keuangan dengan metode yang menarik bagi generasi Z.
  • Program dan strategi OJK untuk mencapai target 2045

    OJK merencanakan sejumlah upaya untuk mempercepat inklusi dan literasi:

  • Menargetkan program edukasi keuangan khusus untuk pelajar dan mahasiswa melalui kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, dan dinas pendidikan daerah.
  • Mendorong pengembangan materi pendidikan keuangan yang relevan dengan era digital: keamanan transaksi online, manajemen keuangan pribadi, dan pemahaman produk seperti kartu kredit, pinjaman, dan BNPL.
  • Memfasilitasi kolaborasi antara sektor jasa keuangan dan platform digital untuk menghadirkan produk inklusif yang mudah dipahami dan terjangkau.
  • Melakukan kampanye literasi massal dan program akselerator kewirausahaan untuk membangun budaya menabung dan investasi sejak dini.
  • Aspek pengukuran: apa yang harus diwaspadai investor dan pembuat kebijakan

    Pengukuran keberhasilan program inklusi memerlukan indikator yang jelas. Selain persentase akses layanan, kualitas penggunaan produk keuangan—misalnya tingkat pemahaman risiko, kepatuhan pembayaran, dan kemampuan menyusun anggaran—harus menjadi tolok ukur. Pembuat kebijakan perlu memperhatikan:

  • Data granular per provinsi/kabupaten untuk menutup kesenjangan regional;
  • Evaluasi efektivitas metode pengajaran dalam meningkatkan perilaku finansial, bukan hanya pengetahuan teoritis;
  • Pengawasan terhadap produk‑produk fintech yang menargetkan kalangan muda agar tidak menciptakan jebakan utang.
  • Peran pelaku industri dan lembaga pendidikan

    Pencapaian target 98 persen tidak mungkin tercapai hanya oleh regulator. Diperlukan kolaborasi multi‑stakeholder:

  • Bank dan fintech harus merancang produk yang ramah pemula, transparan biaya dan risiko, serta menyediakan fitur edukasi in‑app;
  • Pendidikan formal harus memasukkan modul financial literacy praktis yang disesuaikan dengan perkembangan digital finance;
  • Orang tua dan komunitas lokal memiliki peran untuk membentuk kebiasaan menabung dan literasi yang konsisten di rumah.
  • Risiko teknologi dan perlindungan konsumen

    Seiring digitalisasi layanan keuangan, risiko keamanan siber dan penipuan digital juga meningkat. OJK menekankan perlunya program literasi yang mencakup aspek keamanan transaksi digital, pengenalan modus penipuan, dan cara menjaga data pribadi. Perlindungan konsumen—termasuk mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh pelajar—harus diperkuat.

    Langkah praktis yang bisa dilakukan sekolah dan keluarga

  • Memasukkan aktivitas praktis seperti simulasi menabung, budgeting, dan pengelolaan uang saku ke dalam kegiatan ekstrakurikuler;
  • Mengadakan seminar singkat tentang bahaya BNPL dan kredit tanpa pemahaman pendapatan;
  • Mendorong keterlibatan orang tua dalam pendidikan finansial anak melalui workshop komunitas lokal;
  • Menjalin kemitraan dengan bank untuk membuka rekening tabungan pelajar dengan fitur edukasi dan biaya rendah.
  • Target jangka panjang: dari inklusi ke literasi yang bermakna

    Menetapkan target inklusi 98 persen adalah langkah ambisius yang membutuhkan upaya terkoordinasi selama bertahun‑tahun. Namun, mencapai angka tersebut harus disertai peningkatan kualitas pemahaman keuangan—tidak hanya kepemilikan produk. Generasi muda yang cakap finansial akan menjadi aset penting bagi stabilitas ekonomi jangka panjang dan pertumbuhan inklusif Indonesia.

    Exit mobile version