Pakar IPB Bongkar Mitos Penyebab Banjir Bandang Aek Garoga: Ini Temuan Mengejutkan yang Perlu Anda Tahu

Tim ahli IPB University baru‑baru ini memaparkan hasil kajian ilmiah terkait penyebab banjir bandang dan longsor yang melanda Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Garoga, Sumatera Utara pada 25–26 November 2025. Penyajian data multidisiplin ini hadir untuk merespons beragam klaim di publik—termasuk dugaan keterlibatan korporasi perkebunan—dan memberikan gambaran obyektif berdasarkan analisis spasial, hidrologi, geologi, serta verifikasi lapangan.

Metodologi kajian dan forum akademik

Analisis dilakukan oleh sejumlah pakar bidang kehutanan, lingkungan dan hidrologi dari IPB University, dan dipresentasikan dalam diskusi akademik terbuka di Kampus IPB Baranang Siang, Bogor. Tim menegaskan pendekatan ilmiah mereka bersifat multidisiplin: memadukan citra satelit, pemetaan penggunaan lahan, data hidrologi, kondisi geologi setempat dan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi real.

Kesimpulan utama: PT TBS bukan faktor dominan

Berdasarkan hasil kajian, Prof. Yanto Santoso dan tim menyatakan bahwa aktivitas PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) tidak dapat dikatakan sebagai penyebab utama atau faktor dominan yang memicu banjir bandang dan longsor di DAS Aek Garoga. Kesimpulan ini lahir setelah serangkaian verifikasi yang menunjukkan beberapa poin penting terkait status lahan dan sebaran areal perkebunan.

Temuan kunci terkait status dan historis lahan

  • Mayoritas lahan yang kini dioperasikan PT TBS tercatat sebagai Areal Penggunaan Lain (APL), bukan kawasan hutan negara.
  • Sebelum perizinan usaha, hampir seluruh wilayah tersebut merupakan lahan garapan masyarakat dengan tanaman karet, pinang, durian dan berbagai tanaman pangan, sesuai analisis citra satelit historis.
  • Sampai 2025, proses ganti rugi dan penataan lahan masih dalam tahap awal—sekitar 20% lahan yang terlibat telah diberi kompensasi, dan darinya hanya sekitar 86,5 hektare yang sudah berubah fungsi menjadi perkebunan sawit.
  • Proporsi lahan PT TBS di DAS Garoga

    Analisis spasial menunjukkan bahwa luas kebun PT TBS yang masuk ke wilayah DAS Aek Garoga sangat kecil—diperkirakan kurang dari 0,5% dari keseluruhan luas DAS yang mencapai 12.767 hektare. Artinya, kontribusi langsung luasan PT TBS terhadap perubahan tutupan lahan di DAS tersebut relatif sangat terbatas jika dibandingkan total wilayah DAS.

    Faktor penyebab banjir bandang dan longsor menurut kajian

  • Fenomena hidrometeorologis ekstrem: curah hujan tinggi dalam waktu singkat yang melebihi kapasitas resapan dan aliran normal.
  • Topografi dan karakter geologi lokal yang rawan longsor pada beberapa segmen aliran sungai.
  • Perubahan penggunaan lahan historis yang heterogen, termasuk konversi lahan pertanian dan kebun rakyat—bukan sekadar perubahan lahan berskala korporasi.
  • Keberadaan jaringan drainase dan struktur talud yang kurang memadai di beberapa titik, sehingga memicu aliran massa yang tak terkendali saat hujan ekstrem.
  • Dampak pada wacana publik dan investigasi korporasi

    Hadirnya analisis IPB bermaksud menegaskan pentingnya dasar data ilmiah sebelum menetapkan pihak bertanggung jawab. Kajian ini bukan bermaksud menutup kemungkinan kontribusi lokal yang bersifat kumulatif, tetapi menegaskan bahwa klaim penyebab dominan yang menyudutkan satu pelaku usaha harus diuji secara objektif.

    Implikasi bagi penanganan bencana dan kebijakan tata ruang

  • Perlunya penguatan sistem peringatan dini dan kapasitas penanganan banjir bandang di daerah rawan.
  • Evaluasi kembali tata guna lahan dan tata ruang di DAS kritis dengan basis data spasial terkini untuk mengidentifikasi titik rawan longsor dan banjir.
  • Peningkatan koordinasi antar‑institusi: pemerintah daerah, kementerian terkait, universitas dan masyarakat lokal untuk program restorasi lahan dan mitigasi risiko.
  • Poin penting terkait industri dan masyarakat

  • Perlindungan komunitas lokal: banyak lahan yang sebelumnya merupakan garapan rakyat—program ganti rugi dan relokasi perlu transparan dan adil.
  • Dukungan bagi pemasok dan pelaku usaha kecil agar mampu berkontribusi pada praktik tata kelola lahan berkelanjutan.
  • Penguatan kapasitas pemantauan berbasis satelit dan sensor hidrologi untuk deteksi dini perubahan yang membahayakan.
  • Agenda penelitian lanjutan

  • Verifikasi lebih detail terhadap segmen DAS yang mengalami erosi berat untuk menilai peran struktur geologi setempat.
  • Studi longitudinal dampak perubahan penggunaan lahan selama dekade terakhir pada pola aliran dan kapasitas resapan DAS.
  • Pemetaan partisipatif bersama masyarakat untuk memadukan lokal knowledge dengan data ilmiah dalam manajemen risiko terintegrasi.
  • Pemaparan hasil kajian IPB di Ruang Rapat Pusat Studi Reklamasi Tambang menghadirkan nuansa ilmiah yang diperlukan dalam diskursus penanganan bencana. Sementara proses hukum dan investigasi administratif terhadap aktor tertentu bisa berjalan paralel, analisis multidisiplin ini menuntut agar keputusan publik dan kebijakan berbasis bukti, bukan sekadar reaksi emosional terhadap peristiwa bencana yang memilukan.