Tim ahli IPB University baru‑baru ini memaparkan hasil kajian ilmiah terkait penyebab banjir bandang dan longsor yang melanda Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Garoga, Sumatera Utara pada 25–26 November 2025. Penyajian data multidisiplin ini hadir untuk merespons beragam klaim di publik—termasuk dugaan keterlibatan korporasi perkebunan—dan memberikan gambaran obyektif berdasarkan analisis spasial, hidrologi, geologi, serta verifikasi lapangan.
Metodologi kajian dan forum akademik
Analisis dilakukan oleh sejumlah pakar bidang kehutanan, lingkungan dan hidrologi dari IPB University, dan dipresentasikan dalam diskusi akademik terbuka di Kampus IPB Baranang Siang, Bogor. Tim menegaskan pendekatan ilmiah mereka bersifat multidisiplin: memadukan citra satelit, pemetaan penggunaan lahan, data hidrologi, kondisi geologi setempat dan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi real.
Kesimpulan utama: PT TBS bukan faktor dominan
Berdasarkan hasil kajian, Prof. Yanto Santoso dan tim menyatakan bahwa aktivitas PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) tidak dapat dikatakan sebagai penyebab utama atau faktor dominan yang memicu banjir bandang dan longsor di DAS Aek Garoga. Kesimpulan ini lahir setelah serangkaian verifikasi yang menunjukkan beberapa poin penting terkait status lahan dan sebaran areal perkebunan.
Temuan kunci terkait status dan historis lahan
Proporsi lahan PT TBS di DAS Garoga
Analisis spasial menunjukkan bahwa luas kebun PT TBS yang masuk ke wilayah DAS Aek Garoga sangat kecil—diperkirakan kurang dari 0,5% dari keseluruhan luas DAS yang mencapai 12.767 hektare. Artinya, kontribusi langsung luasan PT TBS terhadap perubahan tutupan lahan di DAS tersebut relatif sangat terbatas jika dibandingkan total wilayah DAS.
Faktor penyebab banjir bandang dan longsor menurut kajian
Dampak pada wacana publik dan investigasi korporasi
Hadirnya analisis IPB bermaksud menegaskan pentingnya dasar data ilmiah sebelum menetapkan pihak bertanggung jawab. Kajian ini bukan bermaksud menutup kemungkinan kontribusi lokal yang bersifat kumulatif, tetapi menegaskan bahwa klaim penyebab dominan yang menyudutkan satu pelaku usaha harus diuji secara objektif.
Implikasi bagi penanganan bencana dan kebijakan tata ruang
Poin penting terkait industri dan masyarakat
Agenda penelitian lanjutan
Pemaparan hasil kajian IPB di Ruang Rapat Pusat Studi Reklamasi Tambang menghadirkan nuansa ilmiah yang diperlukan dalam diskursus penanganan bencana. Sementara proses hukum dan investigasi administratif terhadap aktor tertentu bisa berjalan paralel, analisis multidisiplin ini menuntut agar keputusan publik dan kebijakan berbasis bukti, bukan sekadar reaksi emosional terhadap peristiwa bencana yang memilukan.
