Usulan Mahkamah Agung India untuk melarang secara bertahap mobil mewah berbahan bakar bensin dan diesel memicu perdebatan sengit di kalangan pembuat kebijakan, industri otomotif, dan masyarakat luas. Langkah ini dianggap sebagai sinyal kuat untuk mempercepat transisi ke kendaraan listrik (EV) dan menekan emisi karbon, sekaligus menguji kesiapan infrastruktur dan regulasi nasional.
Latar Belakang Usulan Larangan
Dalam sidang perkara kepentingan publik yang dipimpin oleh Justice Surya Kant dan Justice Joymalya Bagchi, Mahkamah Agung menyoroti bahwa segmen mobil mewah ICE (Internal Combustion Engine) hanya digunakan oleh sebagian kecil kalangan masyarakat berkecukupan. Mindernya porsi konsumen ini membuat pelarangan atau pembatasan jenis kendaraan tersebut dipandang tidak akan “membebani” mayoritas warga, namun bisa menjadi katalis percepatan adopsi EV.
- Produksi mobil mewah ICE menyumbang persentase kecil dari total penjualan di India.
- Harga tinggi membuat segmen ini hanya dinikmati oleh minoritas elites ekonomi.
- Adanya alternatif EV premium yang kini menawarkan kenyamanan dan performa setara ICE.
Argumen Mahkamah Agung
Para hakim menegaskan bahwa larangan mobil mewah ICE dapat menjadi “uji coba kebijakan” untuk masa depan. Hal ini sesuai rekomendasi dalam petisi publik yang diajukan Centre for Public Interest Litigation (CPIL), Common Cause, dan Sitaram Jindal Foundation:
- Hak atas udara bersih dan kesehatan publik diatur konstitusi India.
- Kegagalan implementasi kebijakan EV sebelumnya melanggar hak lingkungan warga.
- Perlu regulasi lebih tegas untuk memastikan target net-zero emissions terpenuhi.
Respons Pemerintah India
Jaksa Agung R. Venkataramani menyampaikan bahwa posisi pemerintah “terbuka” terhadap ide larangan tersebut. Pemerintah pusat telah membentuk kelompok kerja yang melibatkan minimal 13 kementerian, mencakup bidang berikut:
- Kementerian Energi: pengembangan infrastruktur pengisian daya nasional.
- Kementerian Keuangan: skema insentif fiskal bagi manufaktur dan pembeli EV.
- Kementerian Industri dan Perdagangan: dukungan lokal bagi pabrikan EV.
- Kementerian Lingkungan Hidup: pemantauan dampak emisi dan standar kualitas udara.
Pemerintah diminta menyusun laporan komprehensif mengenai regulasi, insentif, dan kemajuan EV sebagai dasar keputusan berikutnya.
Tantangan Infrastruktur Pengisian Daya
Salah satu hambatan utama adopsi EV adalah keterbatasan fasilitas charging. Saat ini:
- Jumlah stasiun pengisian publik masih di bawah 4.000 titik se-India.
- Distribusi terpusat di kota besar, sementara wilayah pedesaan minim fasilitas.
- Biaya investasi tinggi untuk stasiun fast-charging (50–150 kW).
Mahkamah menekankan perlunya memanfaatkan pom bensin konvensional dan terminal transportasi sebagai titik pengisian, memperluas jangkauan EV hingga ke daerah terpencil.
Dukungan Pasar dan Industri
Berbagai merek otomotif premium telah meluncurkan model EV unggulan untuk pasar India, antara lain:
- Tesla Model 3 dan Model Y (import) dengan jangkauan lebih dari 500 km.
- Mercedes-Benz EQS dan BMW iX yang menawarkan teknologi mewah dan performa tinggi.
- Mahindra & Mahindra dan Tata Motors yang menyiapkan varian EV massal lebih terjangkau.
Larangan mobil mewah ICE diperkirakan akan mendorong konsumen kaya beralih ke opsi EV premium, sekaligus menekan pabrikan ICE untuk mempercepat rencana elektrifikasinya.
Implikasi Ekonomi dan Sosial
Penerapan kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak berikut:
- Percepatan investasi infrastruktur charging oleh swasta dan pemerintah daerah.
- Penurunan impor minyak mentah jangka menengah hingga panjang, mengurangi defisit neraca perdagangan.
- Perubahan rantai pasok industri otomotif, dengan peningkatan lapangan kerja di sektor teknologi baterai dan manufaktur EV.
- Risiko protes dari sejumlah pemilik mobil premium dan distributor fine automotives.
Langkah Berikutnya
Pemerintah diperkirakan akan merancang aturan larangan bertahap, dimulai dari model dengan emisi tertinggi dan harga paling premium. Selain itu, kemungkinan akan ada:
- Skema tukar-tambah untuk ICE ke EV dengan subsidi langsung.
- Penyesuaian pajak jalan bagi kendaraan listrik untuk menarik minat pembeli.
- Kampanye edukasi publik mengenai manfaat lingkungan dan hemat biaya EV.
Dengan evaluasi berkala, India berharap dapat mencapai target 30% EV dalam total kendaraan penumpang pada tahun 2030, sejalan dengan komitmen Paris Agreement dan agenda Net Zero Carbon.