PDIP Jatim Siapkan Konferda: Program Pendidikan Revolusioner untuk Gen Z dan Alpha — Ini Rahasia Target 50.000 Startup

PDIP Jawa Timur Siapkan Konferda dan Konfercab: Pendidikan untuk Generasi Muda Jadi Fokus Utama

PDI Perjuangan Jawa Timur akan menggelar konferensi daerah (Konferda) dan konferensi cabang (Konfercab) serentak pada 20–21 Desember 2025 di Surabaya. Agenda ini bukan sekadar ritual internal partai, melainkan momentum menentukan kader dan arah program strategis untuk periode mendatang. Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah, menegaskan bahwa mekanisme pemilihan pengurus dilakukan secara dua arah: usulan dari ranting hingga daerah dipadukan dengan kewenangan DPP untuk mempertimbangkan kebutuhan strategis dan regenerasi kepemimpinan.

Konferda sebagai mekanisme suksesi dan penentuan program strategis

Konferda/konfercab menjadi arena finalisasi kepengurusan yang akan menutup masa jabatan pengurus sebelumnya dan memilih ketua, sekretaris, serta bendahara di tingkat DPC dan DPD. Selain aspek kepengurusan, PDIP Jawa Timur menggunakan kesempatan ini untuk merumuskan program strategis partai, dengan penekanan kuat pada isu pendidikan yang menyentuh generasi muda di provinsi yang dihuni lebih dari 40 juta jiwa—sekitar 70 persen di antaranya berada dalam usia produktif.

Pendidikan yang inklusif dan beban biaya sebagai masalah prioritas

Said Abdullah menyoroti bahwa meskipun angka partisipasi SMA di Jawa Timur mencapai 96 persen, masalah kualitas dan keterampilan tetap menganga. Lulusan SMA kerap belum dilengkapi keterampilan profesional yang dibutuhkan pasar kerja. Oleh karena itu, program partai akan menekankan akses pendidikan tinggi tanpa dibebani biaya mahal. PDIP Jatim mendorong kepala daerah dan DPRD untuk menyediakan keringanan biaya kuliah melalui APBD atau kerjasama dengan badan usaha.

Inisiatif Youth Venture Fund (YVF) dan target kewirausahaan

Salah satu gagasan ambisius yang diusung adalah pembentukan Youth Venture Fund (YVF) bertujuan mendorong 50.000 startup baru dari kalangan generasi muda hingga 2030. Skema ini dirancang untuk membuka akses modal tanpa jaminan fisik, mempercepat kemandirian ekonomi generasi Z dan Alpha, dan menjadi kanal pembiayaan alternatif yang lebih ramah bagi wirausahawan muda. YVF diposisikan sebagai penghubung antara talenta inovatif dan modal yang fleksibel, termasuk dukungan untuk pengembangan produk kreatif dan digital.

Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan perlindungan kekayaan intelektual

PDIP Jatim juga akan mengintegrasikan program pendidikan dengan pengembangan ekonomi kreatif dan produk budaya berbasis inovasi. Langkah‑langkah yang direncanakan termasuk penguatan T‑shaped skills (kombinasi kompetensi teknis dan keterampilan lintas disiplin), konversi produk budaya menjadi ekspor digital, serta upaya branding agar setidaknya lima produk budaya menembus pasar internasional pada 2030. Perlindungan hak kekayaan intelektual (IP) menjadi pilar penting agar inovasi lokal memperoleh nilai ekonomi yang adil dan bertahan lama.

Sinergi pemerintahan daerah dan partai dalam implementasi program

PDIP Jatim menegaskan perlunya sinergi antara perencanaan partai dan kebijakan kepala daerah. Keringanan biaya pendidikan yang diusulkan membutuhkan komitmen anggaran dari pemerintah daerah dan kerjasama multisektor. Untuk memastikan keberlanjutan, program‑program tersebut harus dirancang dengan indikator kinerja yang jelas: jumlah beasiswa, tingkat partisipasi kuliah, jumlah startup yang mendapatkan pembiayaan, serta capaian ekspor digital produk budaya.

Strategi regenerasi kepemimpinan partai

Mekanisme dua arah pada pemilihan pengurus dimaksudkan untuk menyeimbangkan aspirasi basis dengan kebutuhan strategis partai. Usulan dari ranting hingga DPC memberikan ruang partisipasi akar rumput, sementara DPP memegang peranan untuk memastikan kualitas kepemimpinan dan kecocokan dengan visi jangka panjang. Model ini diharapkan mendorong regenerasi yang sehat: memasukkan unsur muda yang dinamis sekaligus mempertahankan pengalaman struktural yang matang.

Implementasi program pendidikan: langkah praktis yang diperlukan

Beberapa langkah konkret yang perlu diperhatikan agar target pendidikan inklusif dapat tercapai:

  • Mendata kebutuhan keterampilan regional sehingga program pelatihan dan kurikulum vokasi relevan dengan pasar kerja lokal.
  • Mengembangkan skema beasiswa berbasis kinerja dan kebutuhan ekonomi untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
  • Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, industri, dan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) untuk jalur magang dan penyerapan kerja.
  • Mengintegrasikan literasi digital dan kewirausahaan pada kurikulum sekolah menengah atas untuk memupuk jiwa start‑up sejak dini.
  • Risiko dan tantangan yang harus diwaspadai

    Meski ambisius, program ini menghadapi sejumlah tantangan: ketersediaan anggaran daerah yang berbeda‑beda, kemampuan implementasi birokrasi lokal, serta risiko politisasi program yang bisa mengurangi fokus pada kualitas. Untuk itu, PDIP Jatim perlu merumuskan mekanisme evaluasi independen dan melibatkan pemangku kepentingan non‑partisan—universitas, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil—untuk memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.

    Pengukuran keberhasilan: indikator yang relevan

    Keberhasilan inisiatif ini sebaiknya diukur dengan indikator terukur, antara lain:

  • Peningkatan persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi kerja terverifikasi.
  • Jumlah akses pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha muda dan tingkat kelangsungan hidup startup dalam tiga tahun pertama.
  • Jumlah produk budaya yang berhasil menembus pasar ekspor digital dan revenue yang dihasilkan.
  • Peningkatan akses pendidikan tinggi yang disubsidi dan pengurangan beban biaya siswa dari kelompok rentan ekonomi.
  • Konferda PDIP Jatim pada akhir Desember ini berpotensi menjadi momentum penting: bukan hanya untuk penataan internal partai, melainkan juga sebagai titik tolak program nyata yang bisa berdampak luas pada pendidikan, kewirausahaan, dan daya saing generasi muda Jawa Timur. Jika direncanakan dan diimplementasikan dengan baik—dengan pengawasan dan indikator yang jelas—inisiatif ini dapat menjadi model untuk daerah lain di Indonesia.