Pidato Tegas di ICI 2025 Ungkap Kelemahan Bangsa
Pada Kamis malam (12/6) di Jakarta Convention Center, Presiden Prabowo Subianto tampil dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dan memilih nada kritik untuk mengawali sambutannya. Dalam forum internasional yang dihadiri sejumlah pejabat, ahli infrastruktur, serta perwakilan negara sahabat, Prabowo menyebut Indonesia memiliki sejumlah kelemahan mendasar yang harus segera diatasi agar kemakmuran bangsa dapat dirasakan merata.
Poin-Poin Kelemahan Menurut Presiden
Prabowo Subianto menyatakan bahwa kekayaan alam Tanah Air seringkali tidak sampai ke tangan rakyat. Di depan peserta konferensi, ia merinci kekurangan utama Indonesia:
- Kurang Tegas – kebijakan dan pengambilan keputusan yang cenderung berbelit, sehingga pelaksanaan program tidak tegas dan sering molor.
- Kurang Berani – pemerintah masih takut mengambil langkah drastis yang diperlukan untuk reformasi struktural, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.
- Kurang Disiplin – budaya kerja dan kepatuhan pada aturan belum merata, memengaruhi efektivitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
- Kurang Kuat Menjaga Kekayaan – lemahnya pengawasan membuat eksploitasi SDA tidak berkelanjutan dan menimbulkan kerugian negara.
“Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang tidak sampai ke rakyat,” tegas Prabowo dalam pidato yang disiarkan langsung di YouTube Sekretariat Presiden.
Upaya Pemerintah Menjaga Pangan dan Efisiensi Anggaran
Meski kritis, Prabowo memberi apresiasi sekaligus menegaskan capaian Kabinet Indonesia Maju (KIM) di bidang ketahanan pangan. Ia mencontohkan bagaimana pemerintah berhasil menjaga stok pangan bagi masyarakat pada periode awal kepemimpinannya.
- Pengamanan Pangan – implementasi cadangan beras pemerintah (CBP) untuk memitigasi lonjakan harga saat musim paceklik.
- Efisiensi Penghematan – pengurangan belanja tidak produktif untuk dialihkan ke sektor prioritas seperti infrastruktur dan pendidikan.
- Investasi Berkelanjutan – penggunaan sisa anggaran untuk membiayai proyek strategis, termasuk perbaikan jalan nasional dan pembangunan bendungan.
Prabowo menegaskan, “Saya harus memimpin suatu pemerintah yang berani menegakkan efisiensi dan penghematan. Dengan demikian, kita bisa berinvestasi pada hal-hal yang sangat penting.”
Menghargai Jejak Pemerintah Sebelumnya
Saat membahas capaian terkini, Prabowo tidak lupa menyertakan pengakuan atas kontribusi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, keberhasilan kerja pemerintah saat ini tidak lepas dari fondasi yang dibangun selama dua periode Jokowi.
“Transisi dari pemerintah Pak Jokowi kepada saya adalah salah satu faktor yang membuat kita bisa bekerja dengan cepat,” ujarnya. Prabowo menambahkan bahwa menghargai keberhasilan pendahulu adalah bagian dari etika kepemimpinan yang konstruktif.
Implikasi Bagi Kebijakan Infrastruktur
Pemaparan kelemahan tersebut menjadi sinyal bahwa fokus pemerintah selanjutnya akan semakin mengarah ke:
- Reformasi Regulasi – menyederhanakan prosedur perizinan proyek infrastruktur agar lebih tegas dan transparan.
- Penegakan Hukum – memperkuat pengawasan terhadap korupsi dan praktik penjarahan SDA demi melindungi kekayaan nasional.
- Peningkatan Disiplin – penerapan manajemen proyek yang ketat dengan indikator kinerja utama (KPI) untuk setiap instansi terkait.
- Pendanaan Inovatif – memaksimalkan penggunaan anggaran dan kerjasama public–private partnership (PPP) untuk membiayai pembangunan berkelanjutan.
Sinyal Perubahan Gaya Kepemimpinan
Dengan menekankan keberanian dan ketegasan, Prabowo seperti menggambarkan gaya kepemimpinan yang lebih proaktif. Gaya ini diharapkan mampu menggenjot percepatan pembangunan infrastruktur utama, mulai dari jalan tol, pelabuhan, hingga proyek kereta cepat. Pidato di ICI 2025 menegaskan tekad pemerintah untuk menutup celah kelemahan dan memaksimalkan potensi Indonesia sebagai negara kaya SDA.
Reaksi Publik dan Proyeksi Ke Depan
Pernyataan Prabowo menarik perhatian berbagai elemen masyarakat. Beberapa analis menilai bahwa pengakuan terbuka atas kelemahan bisa memacu evaluasi substansial dalam birokrasi. Namun, lainnya mengingatkan bahwa kritik saja tidak cukup tanpa aksi nyata di lapangan.
Ke depan, fokus akan tertuju pada implementasi kebijakan dan hasil konkret di lapangan. Apakah pemerintah mampu menegakkan ketegasan, mengubah kultu disiplin, dan memelihara kekayaan negara dengan lebih baik? Jawaban itu akan terbukti dalam angka realisasi anggaran dan kecepatan pengiriman proyek vital di seluruh nusantara.
