Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 55 juta penerima manfaat pada awal tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato Prabowo pada perayaan Natal Nasional 2025 yang digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 5 Januari 2026. Klaim tersebut menjadi sorotan karena menunjukkan skala cepatnya perluasan program yang diluncurkan pemerintah.
Angka 55 juta: apa maknanya?
Angka 55 juta penerima manfaat berarti setiap hari program ini menyediakan makanan bergizi bagi 55 juta mulut. Dalam pidatonya, Prabowo membuat perbandingan yang provokatif untuk memberi konteks: ia menyebut angka itu setara dengan memberi makan delapan kali populasi Singapura. Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan luasnya cakupan program, sekaligus menegaskan keberhasilan implementasi program dalam waktu singkat sejak peluncuran.
Percepatan pelaksanaan: klaim vs realitas operasional
Prabowo menekankan bahwa MBG berkembang jauh lebih cepat dibanding contoh negara lain; ia mencontohkan Brasil yang menurutnya membutuhkan 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima, sementara Indonesia mencapai 55 juta dalam kurang lebih satu tahun sejak program dimulai pada 6 Januari 2024. Namun, angka nasional besar seperti ini perlu dianalisis lebih jauh secara operasional:
Tanpa transparansi data dan audit independen, klaim angka besar rentan dipertanyakan, terutama untuk memahami kualitas dampak gizi yang diberikan.
Peran Badan Gizi Nasional (BGN)
Sementara Prabowo menyampaikan angka 55 juta, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa pelaksanaan MBG tahun 2026 akan berjalan seperti biasa. Menurut Nanik, tidak ada arahan khusus yang mengubah jadwal distribusi, dan penyaluran untuk sekolah masih sesuai jadwal serentak yang direncanakan pada 8 Januari 2026.
Pernyataan dari BGN menunjukkan bahwa meski program terus meluas, badan pelaksana tetap fokus pada SOP penyaluran agar bantuan sesuai standar. Hal ini kritis agar klaim kuantitas tidak mengorbankan kualitas pemenuhan gizi yang tepat dan aman.
Tantangan distribusi dan kualitas gizi
Mengoperasikan program berskala nasional seperti MBG menghadapkan pemerintah pada beberapa tantangan praktis:
Tanpa pengelolaan yang kuat terhadap aspek‑aspek ini, program besar berisiko menghasilkan distribusi yang tidak merata atau bantuan yang kurang sesuai kebutuhan gizi spesifik penerima.
Aspek politik dan komunikasi publik
Pernyataan presiden yang menonjolkan angka besar berfungsi pula sebagai alat komunikasi politik: menunjukkan capaian pemerintah dan membangun citra efisiensi program sosial. Namun komunikasi semacam ini perlu diseimbangkan dengan data rinci agar publik dan pihak pengawas (parlemen, LSM, auditor) dapat melakukan verifikasi dan merekomendasikan perbaikan jika diperlukan.
Transparansi data akan meningkatkan legitimasi klaim dan memudahkan pengukuran dampak nyata terhadap isu malnutrisi, stunting, dan kesejahteraan keluarga miskin.
Langkah ke depan: apa yang perlu diperkuat?
Untuk memastikan MBG benar‑benar berdampak, beberapa prioritas operasional harus menjadi fokus:
Dalam konteks ini, klaim 55 juta bisa menjadi titik tolak yang memicu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Jika angka besar itu disertai dengan data yang kuat dan mekanisme akuntabilitas, MBG berpotensi menjadi program kebijakan publik yang efektif dalam menurunkan malnutrisi dan meningkatkan kesejahteraan anak serta keluarga rentan di Indonesia.
Prabowo menyampaikan bangga atas capaian itu, tetapi tugas berikutnya bagi pemerintah adalah memastikan setiap porsi yang disalurkan benar‑benar meningkatkan asupan gizi penerima, dan bahwa program dikelola secara transparan, efisien, dan berkelanjutan.
